Sumbawa, InfoaktualNews.com –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa melakukan rapat Badan Anggaran guna pembahasan surat dari kementerian keuangan terkait dengan recofusing Anggaran dan persiapan Vaksinasi di Kabupaten Sumbawa. Rabu (27/1).
Kemudian, pembahasan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq, Hadir Wakil Ketua DPRD, Drs. Muhammad Ansori, Nanang Nasiruddin SAP, Syamsul Fikri AR SAg.M.Si,. dan turut hadir Anggota Banggar, Ismail mustaram, SH., Sukiman Kamaluddin, SPd., Kosasi Ahmadul, SH., Muhammad Faesal, SAP., Syahrul, Bunardi., Muhammad Yasin Musamma SAP, Budi Kurniawan, ST., Muhammad Yamin, SE.,MSi,. Edy Syahriansyah, SE,. Ridwan, SP., Hamzah Cha Abdullah., Adizul Syahabuddin.,SP.,M.Si.
Dan dari Pemerintah Daerah hadir Asisten I Ir. H. Zulkifli,. Kadis Kesehatan Didi Darsani, Apt., Bappenda Abdul Hakim SE., Bapeda Dr. Budi Prasetyo, BPKAD Didi., dan Jajaran Sekretariat DPRD.
“Jadi, kita akan membahas refocusing dan realocation belanja Daerah berdasarkan SK.Menkeu no: s.30/mk.02/2021” Kata Rafiq membuka pertemuan.
Bahwasanya, ada tuntutan refocusing anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai pelaksanaan vaksinasi di masing-masing daerah, “kami minta dijelaskan terkait langkah yang telah dilakukan maupun terkait progressnya yang telah berjalan, karena ini berhubungan erat dengan anggaran,” tanya rafiq.
Sementara itu, atas masalah yang dibahas mendapatkan penjelasan oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kab Sumbawa, Ir. H Zulkifli menyampaikan bahwa Berdasarkan SK Menteri keuangan mengharuskan refocusing minimal 4% atau sekitar Rp 32milliar (dari DAU), Detail kebutuhannya akan dijelaskan langsung oleh Dinas Kesehatan. ucapnya.
Kepala Dinas Kesehatan, H. Didi Darsani, Apt., menyampaikan bahwa terkait pelaksanaan vaksinasi, rencananya ada sepuluh orang pertama yang akan menerima vaksin. Walau pencatatannya sepuluh orang, tetapi banyak yang sudah menyatakan siap divaksin. ungkapnya.
Lanjutnya, kebutuhan untuk vaksin ini berkisar di angka Rp. 6 Milliar, dengan delapan garis besar kebijakan yang harus dibiayai. Diantaranya adalah pengadaan APD, persiapan penyelenggaraan, koordinasi pelaksanaan, distribusi dan pengamanan tempat vaksinasi di semua fasilitas kesehatan, maupun pemantauan pengendalian dampak. terang Didi.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Banggar Abdul Rafiq menyatakan bahwa Sekretaris Daerah beberapa waktu lalu menyatakan refocusing anggaran harus 4%, yang ingin saya tanyakan adalah apakah kita akan mengacu pada angka 4% ataukah mengacu pada kebutuhan Dinas Kesehatan?. Kata Politisi PDI tersebut, jikalau mengacu pada kebutuhan, saya rasa Rp. 10 Milliar sudah lebih dari cukup. Namun, kalau memang hendak mengacu pada angka 4%, maka kita harus mencari Rp 32 milliar, ini harus disepakati sebelum diputuskan. ucap rafiq.
Sementara itu, Asisten I Pemda menanggapi terkait hal itu, Kami mengajukan angka 4 % karena ada kekhawatiran di fase pasca-vaksinasi. Ditambah, anggaran program (yang diajukan Dinas Kesehatan, red) ini belum final sebab ada beberapa item yang masih belum bisa diprediksi. Namun, kami terbuka pada diskusi lebih lanjut. jelasnya.
Kendati demikian, atas masukan tersebut politisi PDI Perjuangan Abdul Rafiq menegaskan kita akan konsultasikan ke Pemprov NTB terkait mekanisme refocusing 4% tersebut, kalau memang begitu, lebih baik kita tunggu sampai kami kembali dari Provinsi. Mekanismenya kita sesuaikan dengan mekanisme Provinsi. cetus Rafiq.
Kemudian hal senada juga disampaikan oleh Wakil Pimpinan DPRD Sumbawa, Syamsul Fikri menyatakan bahwa refocusing memang dikatakan minimal 4%, tetapi jangan lupakan klausul yang menyatakan disesuaikan dengan kebutuhan daerah jangan dipaksakan mengikuti angka 4%. ungkapnya.
Lanjut, politisi Demokrat tersebut menegaskan kembali lebih baik, program yang sudah diskema oleh Dinas Kesehatan dapat diperjelas kalkulasi anggarannya. “saya ingin bertanya, anggaran 4% ini ditujukan untuk apa? Apakah vaksin, atau kebutuhan lainnya seperti Bansos atau honorarium? Kalau memang untuk vaksin, saya rasa 5 milliar cukup. Namun, kalau memang ada tujuan lain, ini perlu diperjelas,” cetus Fikri.
“Klausul keputusan Menkeu jelas, paling sedikit 4% dari DAU atau sesuai kebutuhan daerah. Atau itu pilihan. Jadi, kita sesuaikan saja dengan kebutuhan daerah. Jangan memaksa 4% sedangkan kondisi keuangan kita tidak menentu,” tegas politisi Muda Demokrat tersebut.
Sementara tanggap juga datang dari Politisi PKS, Nanang juga angkat bicara terkait refocusing harus bermanfaat bagi masyarakat, kalau bisa juga diberikan untuk Bansos seperti tahun yg lalu, Itu lebih mengena.katanya.
Kemudian, politisi PDI Perjuangan kembali mengingatkan agar lebih baik kita fokus pada pokok permasalahannya.
Pertama, fokus pada mana yang akan dijadikan acuan; apakah 4% atau sesuai kebutuhan. Kedua, fokus pada item apa saja yang akan di-refocusing.
Kata Rafiq, justru item yang harus menjadi titik perhatian, jangan sampai mengganggu anggaran lain ketika sudah masuk fase refocusing, apalagi pada waktu yang mepet seperti ini. jelas politisi parpol berlambang Banteng tersebut.
Lanjutnya, berkaitan dengan upaya Refocusing (penyisiran Anggaran, red) kami sudah melakukan penyisiran internal dan Penghematan dan ketemu angka Rp. 4 Milliar Lebih. “Mudah-mudahan bisa dijadikan pertimbangan juga bagi OPD lainnya dalam menyikapi,” papar Rafiq senator parlemen tiga periode tersebut.
Dan tanggapan juga datang datang dari politisi Gerindra Mohamad Ansori sebagai salah satu pimpinan DPRD menyatakan bahwa saya mengingatkan jangan sampai ketika dana tertampung, penggunaannya tidak fokus pada COVID-19. Apalagi, ini terkait masyarakat. katanya.
Selain itu, Anggota Banggar juga angkat bicara terkait refousing Anggaran tersebut yakni Politisi Hanura Muhammad Yamin menyatakan bahwa dalam konteks ini, saya kira kita harus memiliki perencanaan anggaran yang matang. Jangan hanya fokus pada angka 4%, meskipun ada angka 4%, tetap ada klausul yang menyatakan bahwa refocusing bisa disesuaikan dengan kebutuhan.
Menurutnya, kebutuhan Dinas Kesehatan sekitar Rp. 6 milliar, hasil penyisiran internal DPRD sebesar 4 milliar. Masih kata Yamin, ada BTT sekitar Rp. 6 milliar dari hasil sinkronisasi anggaran berarti seharusnya sudah cukup. Apabila masih dibutuhkan, kita dapat menganggarkannya kembali pada APBD Perubahan maupun APBD Murni. terangnya.
” Dan DPRD sudah luar biasa karena proaktif dalam menyisir. Jadi, tolong penganggarannya didetailkan, disesuaikan keterjangkauan dan kebutuhan,” pinta politisi Hanura tersebut.
Kemudian tanggapan juga disampaikan oleh politisi PKS, Adizul Syahabuddin menyatakan bahwa Klausulnya sudah jelas yakni refocusing paling sedikit 4% atau disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan keterjangkauan dan terkait ini, sesungguhnya memberikan ruang bagi dua Lembaga untuk berkomunikasi. ungkapnya.
Lebih jauh, politisi PKS tersebut menyatakan bahwa ini kerjasama antar dua lembaga, tidak bisa satu pihak saja. Jadi saya harap, Dinas Kesehatan bisa memikirkan kebutuhannya lebih detail. Katanya, sedangkan kami akan pergi ke Provinsi untuk mendapatkan gambaran/pedoman atas refocusing ini. Sehingga, saat kita bertemu kembali, masing-masing dari kita sudah memiliki bahan. Papar Az sapaan akrab politisi PKS tersebut.
Hal senada juga disampaikan politisi PPP, Ismail Mustaram menanyakan Apakah begitu divaksin, orang akan kebal dengan Covid-19?, karena masih banyak terdapat simpang-siur di media, Perlu sosialisasi yang lebih luas. Katanya.
Hal senada juga disampaikan politisi Gerindra, Muhammad Faesal menyatakan bahwa saya kira, kami sudah beritikad baik dengan menyisir anggaran di internal. Itupun sudah disampaikan bahwa rencana kebutuhannya sekitar Rp. 6 milliar untuk 1 tahun.
“Kalau begitu, dari Rp. 32 milliar, Rp 6 milliar, fokus vaksin saja. Sisa Rp 26 milliar kita saving saja,” tegas politisi Gerindra tersebut.
Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh politisi Golkar, Ahmadul Kusasi mengatakan bahwa SK Menkum ini tidak berat, tidak menyulitkan masyarakat maupun kita. Kalau Kepala Dinas Kesehatan sudah mengajukan Rp. 6 milliar, berarti sudah pakai kata. Kalau begitu, kita mengacu ke Rp. 6 milliar saja. “Saya Sepakat dan usul menjadi rekomendasi lembaga” ungkapnya.
Dan dari hasil rapat Banggar tersebut, ada beberapa kesimpulan sebagai berikut sebagai bahan pertemuan berikutnya antara lain yakni :
1. Rapat memutuskan untuk refocusing sesuai dengan kebutuhan daerah. Sementara itu, kepada pemerintah daerah untuk dipersiapkan detail dan jumlah kebutuhan serta item apa saja yang akan di-refocusing.
2. Hasil konsultasi ke BPKAD Provinsi NTB yang akan datang akan menjadi bagian dari pengambilan keputusan dan akan dirapatkan kembali bersama dengan Pemda.
“Ini semua kita lakukan, kita kawal agar kita dapat menjaga harmonisasi kedua lembaga dalam membangun Sumbawa,” tutupnya. (IA-AR/Dy)
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
