Mataram, Infoaktualnews.com – Organisasi atau lembaga yang tergabung dalam Koalisi KUSUKA (KNTI, Seknas Fitra, IBP, Kota Kita, dan Perkumpulan Inisiatif) bersama kepala dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB dan jajarannya melaksanakan audensi, Selasa (7/9) di aula Kantor DKP Provinsi NTB.
Kepala Dinas DKP Provinsi NTB, Muslim, ST., MT., menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua lembaga/organisasi yang tergabung dalam KOALISI KUSUKA atas terlaksananya agenda audiensi ini. Ia juga menegaskan bahwa, Dinas DKP Provinsi NTB sangat mendukung usaha KOALISI ini untuk memastikan terpenuhinya hak hak dan harapan nelayan kecil yang selama ini terkesan terabaikan utamanya dalam hal BBM bersubsidi.
Kemudian dalam sesi pembukaan agenda ini KOALISI yang diwakili Ketua DPD KNTI KLU, Fendi menyampaikan harapan dibukanya akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil. Pasalnya, berdasarkan hasil survey yang dilakukan DPD KNTI lombok Timur dan Lombok Utara, selama ini nelayan kecil mengeluhkan biaya bahan bakar yang sangat mahal dan membebani biaya operasional melaut.
“Mereka berharap pemerintah segera memberikan keringanan harga/subsidi harga BBM nelayan kecil utamanya pada jenis premium. Sehingga dengan tersedianya quota BBM bersubsidi ini diharapkan bisa mengurangi beban biaya melaut,” ungkap bung fendi sapa akrab ketua KNTI Lombok Utara ini.
Lanjut, Bung Fendi menyatakan bahwa, aspirasi nelayan terkait proses kepengurusan pas kecil yakni dokumen armada tangkap nelayan seperti perahu. Proses keluarnya dokumen ini terkesan lamban, terangnya. Hal ini, tentunya sangat dikeluhkan oleh para nelayan mengingat dokumen ini merupakan bagian penting bagi nelayan saat melaut.
“Kami berharap semua ini akan terwujud jika didukung keseriusan pemerintah dengan melibatkan instansi instansi terkait. dalam hal ini KNTI siap bersinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB,” harapnya.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat KNTI, Dani Setiawan, M.Si., menyampaikan bahwa, KNTI bermitra dengan KKP dalam melakukan input data e-kusuka dan hingga saat ini data e-kusuka yang terinput sangat signifikan. Kartu ini bisa digunakan oleh nelayan sebagai dokumen kecil yang mempermudah nelayan mengakses quota BBM bersubsidi. Maka kartu ini nantinya harus dilengkapi dengan surat rekomendasi dari dinas terkait.
Kata Dani Setiawan, Adapun surat rekomendasi tersebut terinjeksi di dalam kartu e-kusuka. Mekanisme lain yang hubungannya dengan pola kerjasama pemerintah dengan SPBN ataupun SPBU yang ditunjuk bisa disepakati bersama, sampai dengan kesepakatan teknis distribusi BBM bersubsidi ke nelayan. paparnya.
Hal senanda juga disampaikan, Seknas FITRA Ervin Kaffah menyampaikan bahwa masukan mengenai pentingnya dibukanya akses dokumen penganggaran ke publik dalam setiap program Dinas DKP prov. NTB. Menurutnya, Keterbukaan ini sangat penting sebab dokumen anggaran menjadi acuan sekaligus bahan evaluasi terhadap semua progam pemerintah di antaranya rencana dibukanya akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil.
” Kami Otimismenya terkait progam ini mengingat quota BBM secara nasional tersalurkan hanya 30%, adapun yang 70% belum bisa diakses oleh nelayan kecil, ujar Bung Erfin akrab disapa seknas Fitra ini.
Organisasi dan lembaga yang tergabung dalam KOALISI KUSUKA menegaskan akan mengawal terwujudnya seluruh aspirasi nelayan yang disampaikan dalam agenda audiensi ini, tegas bung Erfin.
Kendati juga memastikan terwujudnya program BBM bersubsidi khususnya bagi nelayan kecil yang ada di dua Kabupaten yakni kecamatan Kabupaten Lombok Timur yang terkonsentrasi di kecamatan Keruak – Jerowaru dan Kabupaten Lombok Utara. Kata Bung Erfin, Setelah harapan ini terwujud nantinya akan dilakukan evaluasi – evaluasi sebagai acuan pengembangan terhadap program ini.
Kemudian diakhir audensi KNTI NTB diwakili Ketua DPD KNTI Lombok Timur, Dedy Sopian menyerahkan hasil survey BBM BERSUBSIDI di dua kabupaten yakni di Lombok Timur dan Lombok Utara kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB.
“Hasil survey ini akan dijadikan bahan acuan dalam penentuan kebijakan terkait dibukanya akses BBM bersubsidi bagi para nelayan kecil tradisional,” pungkasnya (IA-Dy)












