Sumbawa, infoaktualnews.com – Gonjang-ganjing terkait persoalan PDAM Batulanteh di Kabupaten Sumbawa menjadi perhatian publik. Pasalnya, mosi tidak percaya puluhan karyawan terhadap Direktur Umum Perumda tersebut kembali disuarakan dengan melakukan Demo dan Hearing ke Gedung Wakil Rakyat tersebut pada Hari Senin (14/3) lalu.
Menyikapi persoalan itu, saat dikonfirmasi media ini, Selasa (15/3), Direktur Utama Perumdam Batulanteh Sumbawa Juniardi Akhir Putra, ST., M.Kom.,terkait dengan adanya tudingan dan tudugan yang disampaikan puluhan karyawan PDAM pada aksi demo dan hearing dengan Wakil Rakyat di DPRD Sumbawa itu sama sekali tidak benar dan itu sifatnya hanya menduga-duga serta asumsi belaka sebab kenyataannya tidak demikian.
Dikatakan Juniardi akrab disapa Dirut inovasi ini, kami perlu meluruskan dan agar diketahui oleh publik, sebab masalah ini telah menjadi konsumsi publik dan bahkan di media sosial telah terjadi berbagai tanggapan pro kontra.
“Soal dengan kinerja, kami selaku Dirut Perumdam Batulanteh yang dipercayakan dan diamanatkan oleh Pemda Sumbawa (Bupati Sumbawa, red) untuk memimpin perusahaan Daerah ini kearah yang lebih baik, melakukan kegiatan pembenahan dan penataan management serta sistem pengelolaannya. sehingga jika ada pihak yang merasa terganggu dengan kebijakan yang kami ambil adalah hak mereka sebab apa yang dilakukan benar-benar berpatokan sesuai dengan SOP dan regulasi aturan yang ditentukan,” ungkapnya.
Lanjut Juniardi, terkait dengan berbagai tudingan dan sorotan tajam yang disampaikan oleh sejumlah karyawan PDAM tersebut perlu dijelaskan pertama mengapa mengambil investasi itu diambil, karena adanya keluhan-keluhan dari masyarakat khususnya dari dua Kecamatan Lape dan Alas khususnya Desa Pulau Bungin.
Menurutnya, dimana untuk Desa Lape Kecamatan Lape itu terjadi kerusakan sumur bor PDAM yang dibangun tahun 1986 lalu, sehingga awal tahun 2021 terjadi kerusakan sumur bor tersebut hancur cassing dalamnya disebabkan karena pertama usiannya sudah lama sehingga sudah tidak bisa dilakukan pengambilan air tanahnya. tutur Juniardi
Dari hasil diskusi dan hearing dengan beberapa Kepala Desa di Kantor Camat yang dipimpin oleh Camat Lape dan bahkan dihadiri pula oleh dua orang anggota Dewan terhormat M Yasin Musamma dan Ahmadul Kusasi, Kata Juniardi, bahwa diminta segera Perumdam Batulanteh untuk mencari solusi terdekat dalam hal penyediaan air bersih yang ada di Kecamatan Desa Lape Kecamatan Lape dan sekitarnya.
Nah!, begitu pula dilanjutkan hearing dengan Komisi II DPRD Sumbawa dengan Camat Lape dan Desa Lape. Akhirnya Perumdam Batulanteh mencari solusi untuk mengadakan sumur bor di area tersebut, cetus Juniardi.
Dan tekait dengan adanya permintaan masyarakat di Desa Pulau Bungin Kecamatan Alas sambung Juniardi, karena permasalahan air bersih di Desa Bungin dari tahun ke tahun belum bisa terselesaikan hingga puluhan tahun, sehingga masyarakat Bungin melalui Pemdes dan BPD serta Pemerintah Kecamatan Alas itu meminta kepada Pemda Sumbawa untuk melakukan penanganan dan pembenahan.
Oleh karena itu, masyarakat Bungin itu bisa menerima air dengan layak, karena selama ini di Desat Bungin susah mendapatkan air bersih sebab ada beberapa hal sehingga air bersih ke Pulau Bungin itu susah tersuplay dengan merata. Masih Kata Juniardi, hal inilah terjadi pertemuan yang marathon antara Pemda Sumbawa diwakili Kabag Pembangunan ketika itu Usman, SE., PUPR, Camat Alas dan Desa Bungin dan pihak terkait lainnya.
Dimana pemerintah saat itu belum memiliki dana untuk penanggulangan hal tersebut, sehingga ada dua Desa ( Lape dan Pulau Bungin ) di Kecamatan Alas dan Lape itu yang belum bisa di intervensi oleh Pemda Sumbawa karena kekurangan anggaran terjadi refocusing anggaran ketika itu. terangnya.
“Hasil rapat waktu itu meminta kepada Perumdam Batulanteh untuk melakukan investasi perbankan oleh Pengawas, sehingga Perumdam Batulanteh membuat analisa bisnis untuk itu, karena Perumdam Batulanteh itu adalah perusahaan yang memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, maka pelayanan ini diutamakan bagaimana caranya melayani masyarakat terhadap air itu dengan secepatnya dan dengan maksimal, akhirnya atas persetujuan dari Bupati Sumbawa melalui surat keputusannya memberikan izin kepada Perumdam Batulanteh untuk melakukan investasi perbankan senilai Rp 850 Juta melalui Bank NTB tahun 2021 lalu, dan dana tersebut dipergunakan untuk dua kebutuhan layanan air yaitu untuk di Desa Pulau Bungin Kecamatan Alas melalui program revitalisasi jaringan tersier yang ada didalam Pulau Bungin sejauh 6 Kilometer dan alhamdulillah telah berjalan dengan sukses dan air mengalir di Pulau Bungin dengan cukup besar dan merata, melalui kegiatan launching ketika itu Bupati Sumbawa diwakili oleh Kabag Ekonomi Dr Dedi Wibowo serta hadir pula Ketua Komisi II DPRD Sumbawa M Berlian Rayes S.Ag yang menekan tombol dan memutar kran air sebagai pertanda airnya sudah mengalir dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Bungin yang menjadi harapan selama ini,” pungkas Juniardi.
Lebih jauh Juniardi tambahkan bahwa, hal sama pula dengan Desa Lape Kecamatan lape dilakukan penanganannya melalui program pembangunan sumur bor yang baru dengan mesin yang baru untuk melayani kebutuhan masyarakat Lape dan sekitarnya.
“Alhamdulillah, telah terlaksana dengan baik, sehingga air yang mengalir itu sampai dengan 6 liter perdetik dengan kapasitas pompa 5 liter perdetik berjalan dengan maksimal, bahkan pelanggan bertambah seiring dengan waktu termasuk pelanggan yang non aktif sudah mulai membuka segelnya serta ada penambahan pelanggan baru. Sedangkan soal Brang Pelat itu adalah proyeknya Dinas PUPR bukan PDAM tetapi aspirasi anggota Dewan, begitu pula soal penggunaan sistem aplikasi yang digunakan oleh PDAM dinilai tak ada masalah sejauh ini, dengan launching awal September 2020 lalu oleh Bupati Sumbawa diwakili Kabag Pembangunan ketika itu dihadiri perwakilan Forkompinda, DPRD Sumbawa dan sejumlah undangan lainnya,” tungkas Juniardi.
Kemudian terkait Aplikasi itu merupakan dari perusahaan Loka Jaya yang berada di Demak, dimana sistem aplikasi ini digunakan tanpa mengeluarkan dana Perumdam Batulanteh sepeserpun (gratis) cetus Juniardi, sehingga sistem ini berjalan dengan baik dan lancar.
Dimana jika ada biaya Rp 3.000 kata juniardi, sistem pembayaran Online (PBOP) dari aplikasi tersebut, dan sekarang aplikasi itu telah bekerjasama dengan Bank BRI, NTB Syariah, Alfamart dan aplikasi mobile Si Poin dan aplikasi lainnya, sehingga memudahkan bagi masyarakat pelanggan dalam membayar air dimana saja.
Dan sejuah ini tidak ada yang mengeluh karena inilah teknologi transaksi digital yang digunakan untuk memudahkan bagi pelanggan, dan transaksi digital ini dijamin oleh OJK dan Gubernur Bank Indonesia itu ada aturannya, termasuk saran dari BPKP telah ditindaklanjuti dengan baik. Sehingga apa yang disuarakan oleh sejumlah rekan-rekan PDAM itu adalah sepihak dan sama sekali tidak benar, tutup Juniardi. (IA-Tim)
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
