Bandung – Pemilu 2024, ya kendati pelaksanaanya masih satu tahun lebih kedepan, namun gaungnya dapat dirasakan saat ini. Bahkan menjadi sorotan banyak pengamat serta elemen masyarakat.
Salah satunya datang dari Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) Jawa Barat, Herdiawan Yuda Praja.
Ada beberapa hal krusial menurut pria yang akrab disapa Kang Herdi perlu menjadi perhatian agar keguyuban yang menjadi ciri masyarakat Indonesia tidak tergerus akibat perbedaan pilihan politik.
” Partai politik harus benar-benar jadi saluran edukasi politik yang sehat. Tidak menggunakan politik identitas atau kampanye hitam. Tidak sekedar deklarasi tapi dibutuhkan komitmen yang kuat, ” bebernya , di Bandung, Selasa (20/12/2022).
Soal politik identitas yang digadang-gadang memecah persatuan, lanjut Herdi harus dilihat secara objektif.
” Harus dibedakan antara politik identitas dan pandangan atau visi politik. Kalau mewujudkan pandangan politik Bung Karno juga pernah bilang intinya silahkan berkompetisi tapi dilakukan secara fair dan konstitusional, ” bebernya.
Dalam sorotannya, yang perlu dicermati dan dicarikan solusinya adalah mengatur media sosial yang banyak digunakan jadi saluran narasi kampanye hitam dan politik identitas.
” Kalau tim sukses itu tercatat, bila perlu saluran-saluran kampanye berbasis digital harus resmi dan tercatat jadi masyarakat tahu bisa diakses. Minimal secara teknis ini bisa lebih mengedukasi karena sumbernya jelas. Dan perlu dingat kalau melanggar sangsinya pun harus tegas, ” katanya.
Hal tersebut diharapkan bisa mempersempit ruang oknum yang sengaja membangun kebencian untuk kepentingan politik dan parpol bisa menjaga konstituennya bijaksana dalam berkampanye.
Kendati demikian, menurut Herdi poin yang jauh lebih penting tiada lain soal bagaimana memilih pemimpin yang bisa membawa Indonesia kedepan jauh lebih baik.
Saat ini Indonesia dan dunia dihadapkan pada tantangan resesi ekonomi, isu pangan serta energi.
” Indonesia udah pengalaman dalam menyelenggarakan jadi perlu optimis apapun tantanganya pemilu aman. Yang jauh lebih masyarakat harus cerdas dalam memilih pemimpin yang punya arah menghadapi resesi ekonomi global apalagi harus disadari biaya pemilu dan beban utang negara yang besar ini jadi PR presiden kedepan. Ditambah isu pangan dan energi. Jadi sekali lagi harus cerdas memilih presiden yang mampu mengatasi masalah paska pemilu, ” bebernya.
Kecermatan masyarakat dan partai politik dalam memilih calon pemimpin harus pula teraktualisasikan dalam pemilihan pemimpin di tingkat pemerintahan daerah.
” Intinya jangan sekedar memilih dan menang. Tapi bagaimana memilih dan menang benar-benar untuk kemajuan. Banyak contohnya untuk mendongkrak suara dipilih yang hanya populer tapi minim pengalaman. Pembangunan sulit berkembang. Ujungnya masyarakat lagi yang dirugikan, ” pungkasnya.***