Sumbawa, infoaktualnews.com – Usai semua fraksi di DPRD Kabupaten Sumbawa secara kompak memberikan pandang terkait dengan persoalan RSUD Sumbawa, kini Partai Ummat angkat bicara terkait kegundahan dokter dan paramedis RSUD mendatangi DPRD untuk mengutarakan uneg-uneg hingga tuntutan kepada DPRD Sumbawa sebagai wakil rakyat.
” Kami melihat ini telah lama ada persoalan serius di dalam tubuh RSUD hingga meletus di gedung Dewan,” ungkap Budi karyanto SE Sekretaris DPD Partai Ummat kabupaten Sumbawa kepada media ini, Kamis (19/1-2023).
Dikatakan Lamada akrab disapa, ini salah satu peristiwa langka dan jarang terjadi di Indonesia, meskipun ada satu atau dua kasus saja karena semestinya tidak boleh terjadi sebab berimbas ke pelayanan masyarakat.
RSUD ini merupakan institusi yang memberikan pelayan dasar bahkan keselamatan jiwa manusia di unit UGD Jika sistim dan tata penanganannya terganggu akibat tenaga medisnya harus ramai-ramai datang ke dewan, ujarnya.
Menurutnya, kepala Daerah seharusnya bisa mendeteksi secara dini sebelum terjadi aksi rame-rame sebab pemda sebagai organisasi besar punya alat deteksi dengan struktur kerja yang jelas.
Ada sekda, asisten, OPD terkait dengan fungsi RSUD, dan yang lebih teknis lagi di BLUD RS itu di bentuk badan pengawas dengan fungsi mengawasi Jalanya manajemen RSUD Jika ada yang tidak beres, ada suara-suara sumbang secara dini harusnya sudah disiapkan treatment-nya, kata Lamada.
Tentunya juga Badan pengawas tersebut yang benar semestinya segenap dokter dan paramedis itu datang ke bupati dan Wabup yang secara struktural alurnya kesana sebagai pimpinan Daerah. Jika ke DPRD kurang tepat karena mereka dokter paramedis adalah petugas RSUD yang di bayar oleh Daerah.
Artinya jika puluhan Dokter dan perawat mengadu ke Dewan maka ini bisa mencoreng citra daerah karena terkait persoalan tersebut. Biasanya masyarakat penerima layanan RS yang datang mengadu sebab mereka wakil di DPRD, jika ada pelayanan dan servis RSUD tidak baik maka rakyat boleh mengadu ke wakilnya, tandasnya.
Bahkan DPRD sebagai lembaga yang mewakili rakyat dengan fungsi pengawasan dan juga budgeting harusnya juga telah lebih dini menjalankan fungsi pengawasan dan bisa mencegah peristiwa segenap dokter dan paramedis didatangi dewan, kata dia, seharusnya komisi teknis bidang kesehatan dan RS yang semestinya kerja dengan mitra eksekutif harus sudah mendeteksi ada gelagat kurang baik yg akan menganggu pelayanan RS ke masyarakat.
“Kami dari DPD partai Ummat berharap segera ada tindakan Pimpinan Daerah menyejukkan keadaan dengan formula yang tepat. Dicopot atau tidaknya tentunya ada penilaian yang obyektif melalui mekanisme ketentuan penggantian, kalau akan ada terjadi pergantian jangan sampai masyarakat yang harus dilayani jadi korban,” pungkasnya (IA)
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
