infoaktualnews.com Bogor – Presiden mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Aldi Hidayat mengingatkan Presiden Jokowi yang dianggap melanggar etika politik, karena terlalu terangan mendukung beberapa calon yang akan berkontestasi di 2024 mendatang.
Hal ini melihat apa yang terjadi beberapa bulan belakangan ini, karena menurutnya ada aspek ideal yang selalu melekat pada presiden sebagai kepala pemerintah dan Kepala Negara.
“Paling tidak ada dua aspek yang membedakan antara politik institusional Presiden Jokowi dengan politik personal Joko Widodo tersebut, satu, kepentingan yang diperjuangkan, dan dua, fasilitas yang digunakan” ucap Aldi.
Lebih lanjut aldi menambahkan Politik institusional presiden tidak boleh partisan. Artinya, presiden tidak boleh berpolitik untuk tujuan sekelompok masyarakat ataupun partai politik pendukungnya saja.
“Saya menilai bahwa politik presiden harusnya netral, karena presiden adalah milik seluruh rakyat, bukan hanya milik beberapa golongan atau kelompok” jelasnya.
Sebagai pejabat publik, politik Presiden adalah untuk kepentingan publik. Politik institusional Presiden adalah politik kebangsaan, Politik yang didedikasikan hanya untuk Republik Indonesia. Politik untuk seluruh rakyat, tanpa kecuali, tanpa membedakan, tanpa diskriminasi.
Karena dalam beberapa kesempatan, bahkan Presiden Jokowi mengundang ke-6 partai politik ke Istana yang secara terang-terangan saat ini mempunyai hubungan khusus dengan ke-6 partai politik tersebut yang layak di pertanyakan seperti NasDem dan partai yang lainnya, tidak di ikut sertakan dalam undangan kegiatan tersebut.
Jika memang untuk agenda tersebut ada sangkutannya kepentingan ekonomi Indonesia kedepan, “Seharusnya parpol lain yang menjadi peserta pemilu 2024 juga mempunyai hak untuk ikut dalam agenda itu” tutur Aldi.
Terakhir, Aldi menjelaskan Jokowi sebagai Presiden harus menjadi wasit yang netral dalam Pilpres 2024 mendatang tidak boleh menjadi partisan atau ikut mendiskusikan koalisi.
“Presiden Jokowi tidak boleh menjadi partisan, atau ikut mendiskusikan koalisi, apalagi mengambil peran dalam penentuan pasangan Capres dan Cawapres” tutupnya. (IA-Gaff)
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
