SUMBAWA, infoaktualnews.com – DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Sidang Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Senin (8/7).
Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Drs. H Mohamad Ansori. Hadir dari Pemda Sekretaris Daerah Dr.Budi Prasetyo S.Sos.MAP, Anggota Forkopimda Sumbawa, kepala OPD, Camat, Kades dan insan Pers.
Melalui Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbawa, Basaruddin SAP berharap saran dan masukan yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan pelaksanaan APBD di masa mendatang.
Fraksi Partai Demokrat menyoroti opini WDP yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2023. Fraksi mempertanyakan upaya dan langkah konkret pemerintah daerah untuk menindaklanjuti temuan BPK dan mencegah terulangnya hal tersebut di tahun mendatang.
“Kami mempertanyakan, apa upaya dan langkah kongkrit pemerintah daerah untuk memastikan tindak lanjut dari temuan bpk ri tersebut. Sehingga tidak akan terulang lagi di tahun yang akan datang,” tegas Bace akrab disapa politisi Partai Demokrat ini.
Lanjutnya, Ia juga menekankan pentingnya peningkatan PAD sebagai pilar utama pembangunan daerah. Fraksi mendorong pemerintah daerah untuk menyusun rencana anggaran pendapatan daerah secara akurat dan melaksanakannya secara optimal, terutama terkait anggaran belanja yang berdampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Untuk itu, Fraksi juga menyarankan agar pemerintah daerah meningkatkan inovasi dan strategi untuk meningkatkan PAD, serta mengurangi ketergantungan terhadap keuangan pemerintah pusat. ungkap dia.
Disisi lain, Fraksi Partai Demokrat juga soroti ketimpangan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung. Masih kata dia, meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi dan perbaikan segera untuk mengatasi keterlambatan pertumbuhan ekonomi dan mencapai laju ekonomi yang lebih maju.
“Kami minta penjelasan mengenai keselarasan belanja daerah dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, realisasi dan sumber dana transfer, tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dan penyebabnya, kontribusi BUMD terhadap PAD, serta rincian program dan kegiatan yang tidak terlaksana dan menjadi penyebab SILPA,” pinta Bace.
Di Bidang Keuangan sambung Bace, meminta pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan aset daerah agar memiliki nilai guna dan dapat meningkatkan PAD. Fraksi juga meminta pengawasan terhadap penggunaan belanja tidak terduga dan penambahan anggaran pada pos-pos strategis terkait pelayanan publik, kesehatan, dan pelayanan sosial.
Di Bidang Pendidikan, Fraksi Partai Demokrat meminta perhatian serius pemerintah daerah terhadap masalah penjualan buku pelajaran/bahan ajar kepada siswa, pungutan di sekolah, dan evaluasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Pada Bidang Kesehatan, Fraksi Partai Demokrat mengharapkan kesiapan pemerintah daerah dalam mengubah sistem kelas rawat inap di rumah sakit umum daerah menjadi sistem kelas rawat inap standar (KRIS).
Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat, Fraksi Partai Demokrat meminta perhatian khusus terhadap panti-panti sosial yang rusak dan tidak layak huni. Fraksi juga meminta pemerintah daerah menindak tegas pelaku usaha yang melanggar peraturan dan menyebabkan bencana banjir dan longsor. Selain itu, fraksi meminta agar dibuatkan posko siaga damkar di wilayah-wilayah yang sering terjadi musibah kebakaran.
Demikian pula Bidang Infrastruktur, Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah daerah memperhatikan infrastruktur yang rusak akibat genangan air di dalam kota Sumbawa Besar, mengatasi persoalan genangan air/banjir, dan mengalokasikan anggaran pemeliharaan jalan. Fraksi juga merekomendasikan agar Bupati Sumbawa mengevaluasi penyebab menurunnya kualitas proyek fisik pemerintah daerah.
“Seperti di jalan osap sio kel. Uma sima sampai saat ini belum dikerjakan. Meminta pemkab. Sumbawa agar mengalokasikan anggaran pemeliharaan jalan tetap kabupaten yang kondisi masih memprihatinkan dan akan menjadi penilaian masyarakat terutama dalam kota,” ujar Bace
“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal dan mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumbawa. Fraksi berharap segala upaya yang dilakukan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya
Adapun anggota fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sumbawa Penasehat : Syamsul Fikri AR,S.Ag.M.Si 2. Ketua merangkap anggota Budi kurniawan, st 3. Wakil ketua merangkap anggota : M. Yasin Musamma, S.AP , Sekretaris merangkap anggota Basaruddin, S.AP , Bendahara merangkap anggota Sri Wahyuni ,S.AP., (IA)