SUMBAWA, infoaktualnews.com – Tanah Samawa tanah Intan Bulaeng sering terdengar familiar di kalangan publik seiring dengan keberadaan perusahaan tambang di wilayah Kabupaten Sumbawa menjadi perhatian publik.
Khususnya, tambang emas di wilayah Kecamatan Ropang yang dikelolah PT. Sumbawa Juta Raya (SJR. Namun kontribusinya masih minim terutama dalam membantu pembangunan daerah masih belum jelas. Hal-hal yang dilakukan masih skala kecil, padahal perusahaan yang hingga saat ini melakukan pengiriman material lewat jalur laut ini telah mengantongi ijin produksi cukup lama.
Hal itu ditegaskan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Muhammad Tayeb saat dikonfirmasi media ini, Sabtu (3/8) malam, ia katakan bahwa, Perusahaan Tambang PT SJR belum ada laporan secara resmi ke Pemda tentang hasil tambang di Tanah Samawa ini.
“Seyogyanya, mereka sudah mulai produksi (Emas, red),” kata Rambo sapaan akrab Muhammad Tayeb.
Dikatakannya, tidak saja hanya persoalan kontribusi nyata untuk daerah namun juga terkait tenaga kerja. Mulai dari persoalan rekrutmen hingga laporan yang jelas berapa jumlah tenaga kerja dan laporan detail lainnya.
Karena itu, dengan sikap perusahaan tambang (PT SJR, red) yang tidak jelas seperti itu, maka perlu ada sikap tegas dari pemerintah daerah. ucap Rambo.
“Mereka keruk hasil bumi di Tanah Samawa. Tentu harus jelas kontribusinya untuk Tau dan Tana Samawa. Harus ada pembagian hasil yang jelas,” cetus dia.
Selain itu, ditegaskan Rambo soroti keberadaan PT. AMNT di blok Elang Dodo. Diakui untuk di wilayah Dodo memang masih dalam tahapan Explorasi detail sehingga belum ada pembagian hasil (Deviden) dan CSR yang wajib diberikan ke Daerah.
Tentunya, bilamana melihat dari Kabupaten Sumbawa Barat, dari hasil bagi keuntungan kabupaten Sumbawa Barat dan pemerintah pusat yakni 40 persen : 60 persen, terang Rambo, Sudah sesuai dengan MoU pemerintah dengan perusahaan tersebut.
Nah!, bagaimana dengan Namun di Kabupaten Sumbawa, angkanya sangat tidak rasional. Sebab sebut Rambo, dengan pendapatan 2 persen dari hasil keuntungan yang mereka dapat. Sama dengan 8 kabupaten lainnya yang ada di NTB.
“Saya yakin kalau tidak ada blok Dodo Rinti tidak mungkin mereka berani membangun smelter di KSB yang menelan biaya puluhan triliun rupiah,” beber Rambo Wakil Rakyat zona Selatan ini
Untuk itu, kepada pihak eksekutif untuk segera mengundang secara resmi management PT. AMNT, PT SJR dan melibatkan semua pihak terkait yang ada di Daerah agar bisa dijelaskan progres dan rencana mereka minimal 5 tahun kedepannya, tambah Rambo
“Saya yakin sudah tidak ada lagi polemik pro dan kontra di tengah masyarakat di Daerah ini tentang keberadaan tambang kalau sudah jelas,” pungkasnya. (IA)
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
