Batubara INFOAKTUALNEWS.COM – dr. Deni menegaskan bahwa tidak benar jika program ini dihentikan oleh Pj Bupati. Menurutnya, masalahnya bukan karena kebijakan yang diubah oleh pejabat lama, melainkan karena tantangan dalam memenuhi persyaratan program UHC Non Cut Off.
Selain itu, dr. Deni juga menjelaskan bahwa anggaran Dinas Kesehatan Batubara sendiri masih terbatas. Untuk mengaktifkan kepesertaan 75% penduduk yang terdaftar, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp12 miliar, yang belum tersedia.
Lebih lanjut, dr. Deni menyatakan bahwa perubahan anggaran di pemerintah daerah tidak bisa dilakukan sembarangan. “Anggaran yang sudah diketok di APBD tidak bisa digeser, kecuali pada saat Perubahan APBD (P-APBD) yang hanya dilakukan sekali setahun, sekitar bulan September,” jelasnya.
Janji Zahir untuk mempermudah akses layanan kesehatan hanya dengan KTP mungkin terdengar menggiurkan bagi banyak warga, terutama bagi mereka yang kesulitan mengurus BPJS. Namun, penjelasan dari dr. Deni memperlihatkan tantangan nyata yang dihadapi oleh pemerintah daerah, baik dari segi teknis maupun anggaran.
Isu kesehatan memang selalu menjadi salah satu topik penting dalam kampanye politik, tetapi realisasinya sering kali tergantung pada banyak faktor yang kompleks.
Masyarakat Batubara dihadapkan pada pilihan: apakah janji politik Zahir-Aslam dapat mengatasi masalah ini, atau apakah tantangan teknis dan anggaran akan tetap menjadi penghalang untuk mewujudkan layanan kesehatan yang lebih mudah diakses?
Pada akhirnya, Pilkada bukan hanya soal janji, tetapi juga soal kemampuan untuk menghadapi realitas dan tantangan yang ada di lapangan,(IA/RF).
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
