Sumbawa, infoaktualnews.com – Bupati Sumbawa – Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. menghadiri acara penandatanganan MOU antara pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Kejaksaan Negeri Sumbawa tentang bantuan hukum perdata dan tata usaha negara.
Kegiatan tersebut turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, para Asisten, para Staf Ahli, Kepala OPD dan Camat, bertempat di lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (20/5).
Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, Hendi Arifin, SH. menjelaskan tentang tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Diungkapkan Hendi akrab disapa Kajari Sumbawa ini, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan pendampingan dan pengamanan terhadap proyek-proyek strategis daerah.
Selain itu, Kejaksaan juga dapat melakukan pengkajian dan memberikan pendapat hukum (legal opinion) kepada pemerintah daerah,” cetusnya.
Pada kesempatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa menerangkan, perbedaan antara pendampingan dan pengamanan/pengawalan. Masih kata Hendi, Pendampingan dilakukan untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan proyek-proyek strategis, sedangkan pengamanan/pengawalan dilakukan untuk melindungi proyek-proyek tersebut dari gangguan dan hambatan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Sumbawa dan jajaran atas kepercayaan yang diberikan kepada Kejaksaan untuk mendampingi pemerintah daerah dalam bidang perdata dan tata usaha negara,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri Sumbawa dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan.
“Kami berharap kerja sama ini dapat membantu pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,” ucap Haji Jarot akrab disapa.
Menurutnya, Kejaksaan Negeri Sumbawa bukanlah lembaga yang menakutkan, tetapi mitra kerja yang dapat membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan hukum.
“Kami berharap dengan kerja sama ini, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.
Lanjutnya, Bupati juga mengajak seluruh jajaran birokrasi di Kabupaten Sumbawa untuk membangun budaya sadar hukum dan mengedepankan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.
“Semoga dengan adanya kerjasama ini, Kabupaten Sumbawa dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan,” pungkasnya (IA)