Sumbawa, infoaktualnews.com – Di tengah gencarnya dorongan menuju tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis digital, Lakpesdam NU Sumbawa menyoroti lemahnya pengelolaan website oleh sejumlah instansi pemerintah di Kabupaten Sumbawa.
Kondisi ini dinilai menghambat upaya mewujudkan good governance di tingkat daerah.
Hal itu diungkapkan Ketua Lakpesdam NU Muhazi Ramadhan, Rabu (29/5).
Dalam pengamatannya, kata dia, Lakpesdam NU menemukan bahwa banyak website milik OPD, kecamatan, hingga desa di Kabupaten Sumbawa tidak dikelola secara aktif. Sebagian besar tampak tidak diperbarui, kosong dari informasi penting, bahkan tidak dapat diakses oleh publik.
“Website itu seharusnya menjadi wajah digital pemerintah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, banyak website yang mati suri. Ini menunjukkan belum ada keseriusan dalam menjalankan pemerintahan berbasis digital,” ujar Muhazi akrab disapa aktifis muda ini.
Menurutnya, website resmi instansi pemerintahan merupakan sarana penting untuk keterbukaan informasi publik, termasuk menyampaikan laporan program, penggunaan anggaran, layanan publik, serta kebijakan-kebijakan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Ini soal akuntabilitas dan partisipasi publik. Ketika masyarakat tidak bisa mengakses informasi dari lembaga pemerintahan, maka transparansi menjadi semu,” tegasnya.
Lakpesdam NU menilai, minimnya perhatian terhadap pengelolaan website disebabkan oleh sejumlah faktor, mulai dari rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, kurangnya anggaran, hingga tidak adanya komitmen kuat dari pimpinan instansi.
Sebagai lembaga yang konsisten mendorong tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan terbuka, Lakpesdam NU Sumbawa mendesak Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap sistem informasi digital di seluruh lini birokrasi.
“Kami mendorong agar pemda menyusun langkah strategis, seperti pelatihan pengelolaan konten digital, penunjukan operator website di setiap OPD dan desa, serta pengawasan rutin terhadap keterbukaan informasi publik secara online,” cetus Muhazi.
Digitalisasi bukan lagi pilihan, terang dia, tapi keharusan di era keterbukaan informasi. Pemerintah daerah harus mampu menghadirkan layanan dan informasi yang mudah diakses, cepat, dan terpercaya melalui platform digital.
“Kalau tidak serius sekarang, maka kita akan tertinggal jauh dalam pelayanan publik dan membiarkan masyarakat tetap berada dalam ruang gelap informasi,” pungkasnya. (IA)
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
