SUMBAWA, infoaktualnews.com — Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar hearing/konsultasi bersama Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sumbawa, serta perwakilan dari PT Pertamina Patra Niaga.
Hearing ini membahas isu strategis terkait “Distribusi Gas LPG 3 Kg Bersubsidi” dan berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sumbawa, Kamis (24/7).
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, I Nyoman Wisma, S.I.P., didampingi Sekretaris Komisi Zohran, S.H., dan anggota Kaharuddin Z.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II menyoroti sejumlah permasalahan yang kerap muncul dalam distribusi LPG 3 Kg bersubsidi di lapangan, mulai dari kelangkaan hingga tingginya harga yang melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi).
Hal ini dinilai sangat meresahkan masyarakat, terutama rumah tangga miskin dan pelaku UMKM kecil yang menjadi sasaran utama subsidi.
Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, menegaskan bahwa DPRD sangat serius mengawal persoalan distribusi gas bersubsidi ini.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat soal kesulitan mendapatkan LPG 3 Kg. Subsidi ini harus tepat sasaran dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak,” tegasnya.
Perwakilan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan agen serta pangkalan resmi. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam pengawasan distribusi di tingkat pengecer.
Sementara itu, perwakilan PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan komitmen perusahaan untuk terus memperbaiki rantai distribusi dan memperkuat pengawasan melalui sistem digitalisasi.
Salah satu langkah yang sedang disiapkan adalah sistem distribusi berbasis KTP agar subsidi benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sumbawa menambahkan pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah desa dan kelurahan, dalam mendata dan mengawasi penyaluran gas bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Komisi II menutup rapat dengan menekankan perlunya evaluasi rutin dan penguatan pengawasan distribusi LPG 3 Kg. DPRD berkomitmen untuk terus mengawal agar kebijakan subsidi benar-benar berpihak pada masyarakat yang membutuhkan. (IA)