Jakarta, infoaktualnews.com – Komisi IV Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja strategis ke Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta, dalam upaya memperjuangkan bantuan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Sumbawa.
Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, Rabu (30/7) ini menjadi wadah untuk menjajaki sinergi program antara pemerintah daerah dan pusat.
“Fokus kunjungan kita ke Kemensos adalah untuk melakukan sounding kemungkinan pemerintah pusat memberikan bantuan,” ujar Nanang akrab disapa politisi PKS.
Tentunya, bantuan yang akan diperjuangkan terkait sarana dan prasarana di bidang sosial, serta program-program yang lebih terarah. tegasnya.
Rombongan Komisi IV DPRD Sumbawa, yang beranggotakan Ketua Komisi Muhammad Takdir, SE., M.M.Inov, serta para anggota seperti Adizul Syahabuddin, SP., M.Si, Andi Rusni, S.E., M.M, Syamsul Hidayat, SE, Sandi, S.Pd., M.M, Kaharuddin Z, Alen Taryadi, S.H, M. Taufik, Ema Yuniarti, Sri Hastuti, dan didampingi Sekretaris DPRD Ir. A Yani beserta jajaran
Rombongan Komisi IV DPRD Sumbawa diterima langsung oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Agus Zainal Arifin. Dalam pertemuan tersebut, beberapa isu krusial dibahas, termasuk usulan agar penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang dibiayai APBD dapat dialihkan ke APBN, permintaan data by name by address penerima bantuan sosial yang akurat, serta perjuangan tunjangan bagi para penyuluh sosial.
Proses Usulan Bantuan dan Data Terkini Penerima
Menanggapi pertanyaan dari anggota DPRD, Dirjen Agus Zainal Arifin menjelaskan secara detail proses usulan bantuan.
“Usulan masuk menunggu verifikasi lapangan, setelah diverifikasi dilanjutkan dengan Musdes/Muskel/SPTJM, kemudian diproses Dinas Sosial, dan disahkan oleh Dinas Sosial,” jelasnya. Proses ini menjadi panduan bagi Pemkab Sumbawa untuk memastikan setiap usulan dapat diproses dengan benar.
Dalam pertemuan tersebut, Dirjen juga memaparkan data terkini terkait jumlah penduduk miskin di Sumbawa. Meskipun data penduduk miskin tahun 2024 mencapai 63.000 dari total coverage 241.813 jiwa, jumlah yang ditetapkan per Juli 2025 tercatat sebesar 225.200 jiwa. Dirjen juga menyampaikan rekapitulasi data per desil, yang menunjukkan sebaran keluarga miskin di Sumbawa: Desil 1: 19.078 KK (64.015 individu), Desil 2: 14.242 KK (48.830 individu), Desil 3: 14.963 KK (45.883 individu), Desil 4: 13.228 KK (43.607 individu), Desil 5: 14.802 KK (46.108 individu)
Selain itu, terdapat 83.606 keluarga (262.435 individu) di desil 6-10 dan 10.166 keluarga (17.899 individu) yang belum memiliki pemeringkatan.
Fitur Cek Bansos dan Sanggahan Online
Untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi dan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, Dirjen Agus Zainal Arifin menyarankan agar masyarakat dapat menginstal aplikasi “Cek Bansos” yang tersedia di Play Store. Aplikasi ini tidak hanya memungkinkan masyarakat untuk memeriksa status penerima bantuan, tetapi juga menyediakan fitur sanggahan.
“Di sana dapat melakukan sanggahan apabila terdapat nama yang tidak berhak menerimanya,” cetusnya.
Fitur ini, kata dia, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akurasi data penerima bantuan sosial.
Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Sumbawa yang berlangsung dari 29-31 Juli ini menunjukkan komitmen kuat para wakil rakyat untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbawa, sejalan dengan visi “Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera. (*)