LANGKAT, InfoaktualNews.Com- Generasi Mahasiswa Pujakesuma Kabupaten Langkat meminta kepada para menteri agar memberikan data laporan yang benar, jangan bersifat asal menyenangkan Presiden tanpa mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan, baik dalam konteks pascabencana alam maupun penanganan dampaknya.
”Sebagai pembantu Presiden, para menteri harus menyampaikan data dan fakta yang benar dan real agar Presiden tidak salah dalam pengambilan kebijakan, ” kata Ketua Umum Gema Pujakesuma Langkat, M. Nuh pada Selasa, 9 Desember 2025.
Menurutnya, kolaborasi, transparansi dan kejujuran data adalah krusial demi menghindari keputusan berdasarkan informasi keliru.
”Siapapun Presiden nya tidak mungkin dapat mengambil kebijakan dan menyelesaikan permasalahan secara konkrit apabila data itu tidak sesuai fakta dilapangan.” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa publik berhak mendapatkan informasi faktual, dan pejabat publik berkewajiban menyampaikan realita apa adanya bukan klaim semata untuk menyenangkan pimpinan apalagi Presiden.
Nuh juga menyoroti pernyataan Menteri ESDM kepada Presiden terkait pemulihan listrik di Aceh yang menyatakan Seluruh Aceh, 97% malam (Minggu) ini semua Aceh nyala.
”Realitas di lapangan menunjukkan bahwa listrik belum sepenuhnya pulih, dan banyak wilayah di Aceh masih mengalami pemadaman atau pasokan listrik belum stabil,” ujarnya.
Gema Pujakesuma Langkat menegaskan bahwa pernyataan semacam itu apabila tidak didukung data dan verifikasi independen berpotensi menyesatkan publik dan Pemerintah tentang kondisi sesungguhnya pascabencana.
”Jadi jangan sampai laporan-laporan seperti itu hanya terkesan formalitas yang bersifat asal pimpinan senang. Dampak krusialnya Presiden berpotensi salah mengambil kebijakan,” ujarnya.
Hal ini menunjukkan pentingnya verifikasi data dan transparansi. Bila pejabat menyampaikan klaim normal/selesai tanpa pengecekan menyeluruh, upaya distribusi bantuan maupun rehabilitasi bisa salah sasaran, dan kepercayaan publik bisa tergerus.
Gema Pujakesuma Langkat mendesak agar Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memastikan bahwa setiap laporan didasarkan pada data real dari lapangan, bukan sekadar janji agar kebijakan tanggap bencana dan rehabilitasi dapat tepat waktu, tepat sasaran, dan adil.
”Jangan sampai keinginan membuat Presiden senang mengalahkan tanggung jawab moral dan kemanusiaan terutama di masa krisis dan pascabencana. Kritik ini bukan sekadar pernyataan retoris, tetapi seruan agar seluruh elemen pemerintah pusat dan daerah mengedepankan kejujuran data, integritas dan keberpihakan terhadap masyarakat khususnya korban bencana,” pungkasnya.












