Sumbawa, infoaktualnews.com – Empat jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumbawa hingga kini masih mengalami kekosongan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berupaya mempercepat proses pengisian jabatan tersebut sambil menunggu persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP., menjelaskan bahwa jabatan yang masih kosong antara lain Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans).
“Empat jabatan itu merupakan perangkat daerah yang memerlukan kecepatan karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan, isu sosial, tenaga kerja, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga ini tentu akan kami lakukan percepatan agar segera terisi,” ujar Budi Prasetyo, Rabu (21/1).
Ia menyebutkan, saat ini pihaknya masih menunggu pertimbangan teknis (Pertek) dan persetujuan atau pengesahan (approval) dari BKN sebagai dasar pelaksanaan seleksi.
“Insyaallah akhir bulan ini kita akan mengumumkan secara resmi proses seleksi. Kebetulan saya selaku ketua panitia seleksi (pansel) sudah menyiapkan agendanya dan secepatnya kami informasikan,” jelasnya.
Budi menambahkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi kompetensi dan persyaratan kualifikasi dipersilakan untuk mendaftarkan diri pada empat jabatan tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah membuka kesempatan yang luas bagi pejabat eselon III, administrator, maupun jabatan fungsional madya yang ingin mengikuti seleksi.
“Kami mengundang semua eselon tiga, administrator, dan jabatan fungsional madya untuk ikut mendaftarkan diri. Jadi semua terbuka, yang terpenting persyaratan dan kualifikasinya terpenuhi,” tegasnya.
Menanggapi informasi tentang dugaan demosi seperti yang terjadi di tingkat provinsi, Sekda menegaskan hal tersebut tidak berkaitan dengan kondisi di Kabupaten Sumbawa.
“Yang jelas ini bukan demosi. Jabatan yang dimaksud memang masih kosong dan belum terisi. Dinas-dinas tersebut sangat krusial terhadap penanganan urusan yang ditangani,” ucapnya.
Selain itu, Budi juga menanggapi isu adanya kepentingan politik dalam mutasi jabatan beberapa waktu lalu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut murni dijalankan berdasarkan sistem Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan bekerja sama dengan BKN.
“Sumbawa adalah salah satu kabupaten yang menerapkan kerja sama dengan BKN untuk Manajemen Talenta ASN. Kami komitmen dan konsisten menjalankan meritokrasi dengan menggunakan mekanisme manajemen talenta,” tegasnya.
Budi menambahkan, seluruh ASN di Kabupaten Sumbawa telah melalui proses profiling untuk menilai kompetensi, potensi, dan kinerja. Dengan demikian, setiap kebijakan mutasi maupun seleksi jabatan didasarkan pada hasil penilaian objektif.
“Semua ASN sudah kita lakukan profiling. Data itulah yang menentukan penilaian dari segi kompetensi, potensi, dan peningkatan kinerja mereka. Prosedurnya tetap kami lalui dan sudah di-approval oleh BKN dan Kementerian Dalam Negeri,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Sekda menegaskan bahwa proses seleksi kepala OPD yang masih kosong akan dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi.
“Kami pastikan proses seleksi berjalan terbuka dan profesional, karena empat jabatan ini sangat strategis dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah,” pungkasnya. (*)
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
