Mataram, infoaktualnews.com – Dalam upaya memperkokoh kedaulatan pangan nasional, Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) Nusa Tenggara Barat menggelar rapat kerja strategis bersama Perum Bulog Kantor Wilayah NTB, pada Senin (2/2).
Pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk menyepakati mekanisme pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun anggaran 2026 di tengah tantangan iklim global.
Tahun ini, NTB memikul tanggung jawab besar dengan target pengadaan CBP mencapai 500.000 ton Gabah Kering Panen (GKP) atau setara dengan 250.000 ton beras. Untuk mencapai angka tersebut, pemerintah memperkenalkan kebijakan standar kualitas “Anyquality”.
Ketua PERPADI NTB, H Zohran SH, menjelaskan bahwa kebijakan ini jauh lebih inklusif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Standar Anyquality memberikan fleksibilitas bagi Bulog untuk menyerap padi petani, dengan syarat utama padi telah memasuki usia panen yang tepat. Ini adalah jaminan bagi petani bahwa hasil jerih payah mereka akan terserap maksimal oleh negara,” ungkap Haji Orek akrab disapa saat dikonfirmasi media ini, Rabu (3/4).
Menanggapi kendala klasik terkait keterbatasan ruang simpan (space) gudang yang kerap menghambat penyerapan saat panen raya, Pimpinan Wilayah (Pinwil) Bulog NTB membawa kabar baik.
“Pada tahun 2026 ini, Bulog memastikan adanya penambahan infrastruktur gudang di dua titik strategis yakni Kabupaten Sumbawa Barat dengan tambahan kapasitas 3.500 ton dan Kabupaten Sumbawa mendapatkan tambahan kapasitas 3.500 ton” ungkap Haji Orek
Pembangunan ini diharapkan rampung tepat waktu agar arus masuk gabah dari petani tidak terkendala antrean panjang atau penolakan akibat gudang yang penuh.
Dikatakannya, pihak Perum Bulog Wilayah NTB menegaskan bahwa pengadaan tahun ini membutuhkan kerja sama masif mulai dari tingkat petani, penebas (pelele), pemilik penggilingan, hingga petugas di gudang penerima akhir. Saat ini, mekanisme teknis lainnya tengah dalam tahap finalisasi untuk memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) berjalan mulus tanpa kendala administratif.
Sinergi ini juga dirancang untuk memutus rantai spekulasi di tingkat tengkulak. Dengan kepastian harga dan ketersediaan gudang, nilai tambah produksi padi diharapkan tetap jatuh ke tangan petani. Dengan stok yang aman di gudang Bulog, baik untuk program bantuan sosial maupun Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di NTB.
“Kami optimis mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan nasional yang mandiri di tahun 2026,” ujarnya. (*)












