LOMBOK TIMUR — InfoaktualNews.com Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk memperkuat kualitas gizi anak sekolah kembali menuai sorotan. Kali ini, kritik tajam datang dari masyarakat dan aktivis sipil setelah ditemukan menu MBG yang dinilai sangat jauh dari standar kelayakan gizi bagi siswa sekolah dasar.
Temuan itu muncul di Desa Menceh, tepatnya di SDN 4 Menceh, pada Sabtu, 14 Maret 2026. Paket MBG yang dibagikan kepada para siswa di sekolah tersebut disebut-sebut hanya berisi susu kotak kecil 115 ml, kacang asin kemasan kecil, dan sebuah apel lokal berukuran kecil.
Jika ditaksir secara kasar berdasarkan harga pasar, komposisi menu itu diperkirakan hanya bernilai sekitar Rp5.000. Rinciannya antara lain susu kotak kecil sekitar Rp2.500, kacang asin Rp1.000, dan apel lokal kecil sekitar Rp1.500.
Komposisi menu yang sangat minimalis itu memicu kemarahan sebagian wali murid. Mereka menilai paket MBG yang disediakan oleh dapur Kuangwae, yang diduga dikelola oleh salah satu anggota DPRD Lombok Timur, tidak mencerminkan semangat program negara yang seharusnya menjamin asupan gizi layak bagi anak-anak.
Salah satu wali murid mengungkapkan kekecewaannya dengan nada getir.
“Malah tumben bagus ne Pak, timak sak aran kurang. Sak wik-wik malah ruti galeng aji seribuan, tetehne ndekn demen sik kanak,” keluh seorang wali murid.
Wali murid lain bahkan menyebut menu tersebut tidak menarik bagi anak-anak dan tidak layak disebut sebagai makanan bergizi.
“Manuk doang ndekn demen pak, apalagi kanak. Ruti ape jage sikn beng kanak sik dapur ne. Korupsine doang pak,” ujarnya dengan nada kesal.
Kritik serupa juga disampaikan wali murid lainnya yang menilai nilai menu tersebut bahkan tidak mencapai harga makanan sederhana di pasar.
“Mule nggakne ruen menu ne pak selama bulan puase ne. Ndekn sampe lima ribu munte beli lek peken jak,” ketusnya.
Sorotan terhadap dugaan penyimpangan ini juga datang dari Forum Komunikasi dan Kajian Masyarakat NTB (FKKM NTB). Ketua organisasi tersebut, Pahri Rahman, menyatakan bahwa temuan-temuan di lapangan menunjukkan indikasi serius adanya pengelolaan dapur MBG yang tidak transparan dan berpotensi merugikan kepentingan anak-anak.
Menurutnya, jika benar nilai paket makanan yang dibagikan jauh di bawah standar anggaran yang telah digelontorkan negara melalui Badan Gizi Nasional (BGN), maka hal tersebut tidak sekadar pelanggaran administratif, tetapi bisa mengarah pada persoalan moral dan hukum.
FKKM NTB mendesak BGN wilayah Bali–Nusa Tenggara segera melakukan penutupan sementara dan melakukan audit menyeluruh terhadap operasional dapur MBG di Lombok Timur, termasuk dapur Kuangwae yang disebut-sebut milik salah satu anggota DPRD Lombok Timur dari Fraksi NasDem berinisial N.
“Jika temuan ini benar, maka ini bukan sekadar persoalan menu yang sederhana. Ini adalah soal integritas pengelolaan anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak,” ujar Pahri.
FKKM NTB bahkan menyatakan siap menyerahkan hasil investigasi lapangan kepada BGN Bali Nusra apabila diminta, sekaligus mendorong langkah tegas berupa penutupan sementara dapur yang terbukti melanggar standar.
Lebih jauh, investigasi awal organisasi tersebut juga mengungkap persoalan lain yang tidak kalah serius. Sejumlah dapur MBG di Lombok Timur disebut belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mencemari lingkungan sekitar sekaligus menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap standar operasional dapur program nasional tersebut.
Tidak hanya itu, FKKM NTB juga mengaku tengah mendalami dugaan penggunaan dana pokok pikiran (pokir) milik beberapa oknum anggota DPRD Lombok Timur untuk pembangunan dapur MBG. Dugaan ini masih dalam tahap pengumpulan data dan verifikasi dokumen.
“Kalau benar dana pokir digunakan untuk proyek dapur MBG, maka ini harus dibuka terang-benderang kepada publik dan kami akan laporkan secara resmi kepada APH” tegas Pahri.
Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi implementasi program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah. Program yang seharusnya menjadi simbol komitmen negara terhadap masa depan generasi muda justru berpotensi tercoreng oleh praktik pengelolaan yang diduga tidak akuntabel.
Laporan : ( TIM )
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
