Sumbawa, infoaktualnews.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa bersama Balai Perhutanan Sosial Denpasar terus memperkuat arah kebijakan pengelolaan Perhutanan Sosial melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kamis (9/4).
Kegiatan yang secara resmi dibuka oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, ini menjadi momentum penting dalam mendorong sinkronisasi kebijakan daerah dengan praktik pengelolaan Perhutanan Sosial di lapangan, agar lebih adaptif, implementatif, dan berkelanjutan.
Bupati Jarot akrab disapa tegaskan, Perhutanan Sosial harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.
Perhutanan Sosial harus menjadi solusi nyata bagi masyarakat, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan yang kita susun harus adaptif dan mampu menjawab kebutuhan di lapangan, ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program tersebut.
Kunci keberhasilan ada pada kolaborasi. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan pendamping harus berjalan bersama agar pengelolaan Perhutanan Sosial benar-benar berkelanjutan, tambahnya.
FGD ini menghadirkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, lembaga pendamping, serta perwakilan kelompok tani. Diskusi difokuskan pada penyamaan persepsi dalam pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat dengan pendekatan yang seimbang antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.
Para peserta sepakat bahwa kegiatan usaha masyarakat di kawasan Perhutanan Sosial tetap perlu didorong sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan, dengan tetap mengedepankan prinsip kelestarian hutan melalui penerapan pola tanam terpadu berbasis agroforestri.
Pendekatan ini dinilai mampu menjadi solusi dalam menjaga produktivitas lahan sekaligus memperkuat fungsi ekologis kawasan hutan. Selain itu, pengendalian terhadap praktik pengelolaan yang berpotensi merusak kawasan juga menjadi perhatian bersama dalam forum tersebut.
Dalam konteks pengembangan jangka menengah, FGD juga mendorong penerapan pendekatan Integrated Area Development guna memperkuat integrasi program, perencanaan, serta dukungan pendanaan lintas sektor.
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Agroforestri Perhutanan Sosial (FAPE PS)turut diposisikan sebagai program pengungkit dalam percepatan pengembangan Perhutanan Sosial yang produktif dan berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa.
Sebagai tindak lanjut, disepakati sejumlah langkah strategis, antara lain harmonisasi kebijakan daerah, penyusunan pedoman teknis agroforestri, penetapan lokasi percontohan, penguatan pendampingan kepada kelompok tani, serta peningkatan koordinasi lintas sektor.
Melalui langkah ini, Perhutanan Sosial di Kabupaten Sumbawa diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pelestarian hutan, tetapi juga mampu bertransformasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat berbasis kawasan secara berkelanjutan. (*)
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
