Sumbawa, Infoaktualnews.com – Persoalaan Kasus tanah PT. Pelindo III Badas dengan masyarakat wilayah desa Labuan badas kini dimediasi pihak tim JPN Kejati NTB.
Untuk diketahui, mediasi ini akan dilaksanakan selama tiga hari dimulai 31 Agustus – 2 September 2021. Tim Kejati NTB dibawah kordinator Kasi Timkum M. Ikhsan, SH., MH., melakukan kegiatan program pendampingan dengan memfasilitasi dan mediasi atas kasus lahan tanah PT Pelindo III Labuan Badas Sumbawa dengan 168 KK warga masyarakat setempat yang mengklaim kepemilikan sebagian tanah milik Pelindo, Selasa (31/8).
Tampak pantauan awak media, puluhan warga Labuan Badas datang memenuhi undangan tim JPN Kejati NTB, diantar Usman Kepala Desa (Kades) Labuan Badas, guna dilakukan klarifikasi serta pengambilan keterangan terkait kasus tanah dimaksud, guna dicarikan penyelesaian masalahnya secara kongret.
Sementara itu, saat ditemui awak media diruang kerjannya, Selasa (31/8) Siang Kasi Datun Kejari Sumbawa Arin Pratiwi Quarta, SH., membenarkan kalau kedatangan tim JPN dari Kejati NTB ini tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi dan melakukan mediasi terkait persoalan tanah antara PT Pelindo III Labuan Badas dengan 168 KK warga setempat.
Kata Arin Sapa akrab jaksa muda ini, tim JPN akan melakukan klarifikasi dan pengambilan keterangan secara bertahap selama tiga hari terhadap warga masyarakat Desa Labuan Badas dengan harapan dapat dicarikan win-win solution bagi penyelesaiannya.
Dan kegiatan ini dilakukan di Aula Kejari Sumbawa maupun di Kantor Desa Labuan Badas, tukasnya.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Desa Labuan Badas Sumbawa Usman saat ditemui awak media di kantor kejaksaan sumbawa, menyatakan bahwa, kalau dirinya sengaja datang ke Kantor Kejari Sumbawa ini tiada lain untuk menemani puluhan warganya yang datang memenuhi panggilan tim Jaksa.
Lanjut Usman, kedatangannya bersama masyarakat terkait dengan persoalan sengketa sebagian tanah milik warga Labuan Badas yang katanya masuk kawasan atau menjadi milik PT Pelindo III Labuan Badas. dimana persoalan tanah seluas lebih dari 3 Hektare ini memang sudah puluhan tahun dikuasai dan ditempati oleh sekitar 168 KK tersebut, dan memang sudah lama bermasalah bahkan Pemda Sumbawa telah berupaya memfasilitasi, tapi sejauh ini tak ada titik terang bagi penyelesaiannya. paparnya.
Sedangkan terkait bagaimana proses kepemilikan dari tanah puluhan hektar yang dikuasai PT Pelindo III Labuan Badas, terang Kades Usman, kami tidak mengetahui dengan jelas karena dirinya mengaku baru jalan dua tahun menjadi Kades.
“Kami berharap agar penyelesaiannya dapat diselesaikan dengan baik,” harapnya.
Hal senada juga diungkapkan, salah seorang tokoh masyarakat Labuan Badas yang enggan disebutkan namanya, bahwa lahan tanah yang diklaim oleh 168 KK warga Labuan Badas itu sudah puluhan tahun dikuasai dan ditempati dengan mendirikan rumah masing-masing.
Namun entah kenapa PT Pelindo III Labuan Badas telah membuat sertifikat atas lahan tanah seluas lebih dari 40 Hektare itu termasuk tanah yang dikuasai oleh masyarakat masuk didalam sertifikat yang diterbitkan oleh pihak BPN (Agraria) pada tahun 1988. Menurutnya, hingga terbitlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Pemerintah pada tahun 1996 lalu, dengan point penting dari SKB tersebut tercantum agar lahan tanah dimaksud dilakukan pembebasan, tapi kenyataannya hingga saat ini tidak pernah dilakukan. ungkapnya.
Kendati juga, saat ini warga tetap bertahan kalau tanah yang dikuasainya itu adalah hak miliknya. Oleh karena itu, diharapkan tim JPN dapat memfasilitasi dan melakukan mediasi atas apa yang menjadi harapan warga masyarakat Labuan Badas itu, pungkasnya. (IA-dy/tim)
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
