Sumbawa, infoaktualnews.com – Dalam tahun anggaran 2022 ini Pemerintah Pusat melalui Kemendikbud Republik Indonesia telah menggelontorkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai belasan miliar rupiah bagi Kabupaten Sumbawa guna menunjang berbagai program pembangunan dan pembenahan fisik sejumlah sekolah yang diprogramkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikud) Kabupaten Sumbawa.
Selain dari DAK tersebut, ada juga bantuan anggaran Pokok Pikiran (Aspirasi) anggota DPRD Sumbawa, dengan mendapatkan program pendampingan dari Inspektorat dan Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Sumbawa.
“Sejauh ini berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya kendala yang berarti,” ungkap Kadis Dikbud Sumbawa melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) M Husnul Alwan, S.Ag, yang juga Kabid Pembinaan SD Dikbud Sumbawa dalam keterangan Persnya kepada awak media, Rabu(14/9).
Dijelaskan, sejumlah program proyek pembangunan yang dilaksanakan tahun anggaran 2022 ini, baik itu yang dibiayai menggunakan bantuan dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pusat maupun dari anggaran Pokok Pikiran (Pokir) aspirasi sejumlah anggota DPRD Sumbawa dengan mendapat pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Sumbawa sejauh ini berjalan dengan baik, dimana untuk bantuan DAK sekitar Rp 17 Miliar diperuntukan untuk menunjang kegiatan pembangunan dan pembenahan sejumlah RKB maupun menunjang bagi peningkatan mutu puluhan Sekolah Dasar (SD) yang dijadikan skala prioritas penanganannya.
Tentunya sesuai dengan juklak juknis terang PPK Alwan akrab ia disapa, memang dialokasikan khusus bagi program fisik dan mutu, dengan pengelolaannya menggunakan sistem swakelola ditangani langsung oleh pihak sekolah masing-masing, baik itu untuk kegiatan pembangunan RKB maupun penyediaan sejumlah peralatan ITE (media) bagi menunjang peningkatan mutu.
Adapula bantuan paket program Pokir aspirasi Dewan sekitar Rp 1 Miliar lebih dari sejumlah anggota DPRD Sumbawa diperuntukan untuk menunjang kegiatan program pembangunan dan pembenahan sejumlah ruang kelas belajar (RKB) dan lainnya yang diperuntukkan bagi sejumlah SD di daerah ini ujar Alwan, dengan sistem pelaksanaannya menggunakan sistem Penunjukan Langsung (PL), tukasnya.
“Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan atas pelaksanaan proyek fisik baik itu yang dibiayai melalui DAK dan Pokir Dewan, sejauh ini memang sebagian sudah ada yang progresnya fisik rampung 100 persen mendekati proses rampung dan ada yang sudah mencapai progres di atas rata-rata 60 persen, dan bahkan pembayaran termin kedua telah dilakukan, dengan kegiatan pekerjaan lapangan terus digenjot, sehingga optimis akan dapat dituntaskan dengan baik sesuai dengan masa kontrak yang ditetapkan,” pungkas PPK Alwan.
Sementara itu, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Arin Pratiwi Quarta SH selaku koordinator Tim Jaksa pengacara Negara Kejari Sumbawa menyatakan bahwa, kalau tim JPN sesuai dengan MoU, telah turun melakukan kegiatan action lapangan monitoring dan evaluasi sekaligus pengawasan terhadap sejumlah paket proyek pembangunan yang dilaksanakan Dikbud tahun 2022 ini, dengan mengunjungi sejumlah tempat (lokasi), dengan hasil progres fisiknya menunjukkan adanya peningkatan yang berarti.
Khusus untuk DAK fisik Dikbud tahun 2022 senilai Rp 17 Miliar ini dilaksanakan dengan sistem swakelola oleh kelompok masyarakat (sekolah) terang Jaksa Arin akrab ia disapa, guna mendukung pembangunan dan pembenahan serta peningkatan mutu bagi puluhan Sekolah Dasar (SD) dan sejumlah program lainnya.
Dan hasil monev lapangan progres fisiknya memang bervariasi dan secara keseluruhan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan berjalan dalam keadaan baik sesuai dengan schedule program yang ditetapkan. “kami dari tim JPN telah meminta agar pelaksanaan pekerjaannya ditingkatkan dan digenjot volumenya, sehingga dapat dituntaskan sesuai dengan kontrak hingga Oktober mendatang, tentu dengan tetap menjaga mutu dan kualitas hasil pekerjaan,” tandasnya (IA*)