SUMBAWA, infoaktualnews.com – Pansus DPRD Kabupaten Sumbawa soroti persoalan tambang di tanah samawa ini. Persoalan tambang menjadi sorotan semua pihak karena dengan kehadiran pertambangan akan memberikan dampak ke masyarakat baik dalam tumbuh perkembangan perekonomian masyarakat maupun kesejahteraan.
Kali ini, anggota Komisi II DPRD Sumbawa sekaligus anggota pansus tambang, Muhammad Tayeb, angkat bicara terkait persoalan tersebut.
Sebelumnya, Selasa (20/6), Pansus Dewan bersama dinas terkait kunjungi perusahaan Tambang PT. Sumbawa Juta Raya (SJR) di Pengulir Kecamatan Ropang, karena adanya aduan masyarakat terkait persoalan tenaga kerja, progress perusahaan kedepannya seperti apa?.
Saat ditemui infoaktualnews.com, Minggu (25/6), Muhammad Tayeb alias Rambo, menegaskan bahwa, selama ini pihak perusahaan dianggap tertutup. Dan bilamana pansus tidak turun ke lapangan maka pihaknya juga tidak mengetahui sejauh mana perkembangan pekerjaan perusahaan tambang PT. SJR ini.
Tentu juga, pihaknya menemukan di lokasi tersebut, perusahaan PT SJR sudah permanen serta berkembang pesat. Sebut dia, terlihat pelabuhan kapal, perkantoran, perumahan karyawan, basecamp dan lain sebagainya.
Bahkan, pansus DPRD Sumbawa saat berkunjung ke lokasi Tambang milik PT SJR tersebut, pihaknya melalui jalur Laut terang Rambo, lalu kemudiannya kenapa tidak pihak perusahaan ini bangun akses jalan di wilayah barat ini.
“Tidak kalah penting, kami inginkan adanya jalur darat artinya pihak perusahaan harus membuka akses infrastruktur jalan yang mengakses secara langsung jalan ke kecamatan Ropang, sebab zona kerja perusahaan PT SJR tersebut masuk dalam wilayah Ropang,” tegas Rambo akrab disapa wakil rakyat wilayah selatan Sumbawa.
Menurutnya, bila dibangun infrastruktur jalan juga tidak terlalu panjang sekitar 18 Km, itupun paling jauh artinya pihak perusahaan tambang SJR harus dengan kehadirannya di Daerah memberikan dampak yang besar dalam segala hal baik itu dibidang infrastruktur, ekonomi maupun serapan tenaga lokal dan lain sebagainya.
Jadi, pihak perusahaan tidak ada alasan untuk tidak membangun akses jalan di wilayah barat tersebut, dan tak kalah penting harus diprioritaskan serapan tenaga wilayah lingkar tambang tersebut mencapai 75 persen. Untuk itu, bila sudah seperti itu kondisinya maka pihak Dewan juga meminta aktifitas atau progress perusahaan tambang tersebut bisa diberikan laporan setidaknya 3 bulan sekali. ujarnya wakil rakyat wilayah selatan Sumbawa ini. (IA)












