MATARAM, infoaktualnews.com – Tambang Galian C yang berada di sepanjang jalan Desa Taman Ayu Kabupaten Lombok Barat hingga saat ini belum memiliki izin operasional dan produksi serta izin lingkungan atau UKL-UPL. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Desa Taman Ayu M Tajudin saat ditemui beberapa waktu lalu di ruang kerjanya.
Tambang yang diakui warga sudah sejak puluhan tahun lalu ini juga berpotensi merusak lingkungan karena tidak memiliki izin UKL-UPL yang seharusnya dimiliki dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan jika terjadi kerusakan lingkungan akibat adanya tambang tersebut.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB melalui Kabid Mineral Batu Bara (Minerba), Iwan Setiawan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (6/7) menegaskan bahwa, ranah Dinas ESDM adalah perizinan sesuai UU dan peraturan Menteri ESDM.
Lanjut, ia hanya bisa menyarankan semua pertambangan yang ilegal tersebut untuk segera mengurus izin. kata Iwan akrab disapa pejabat low profile ini.
“Jika sudah berizin maka akan menghasilkan sumber Pendapatan Daerah, serta mengamankan lingkungan,” cetusnya.
Tentunya, Dinas ESDM tidak mempunyai kewenangan untuk menindak tegas tambang ilegal tersebut, melainkan tugas untuk menindak adalah aparat penegak hukum. Ia pun meminta aparat penegak hukum tidak tutup mata atas adanya tambang ilegal ini.
“Sesuai UU nomor 3 tahun 2020 pasal 158, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa memiliki IUP, IUPK itu ada sanksi hukumnya, kalau tidak salah 10 tahun kurungan dan denda Rp100 miliar,” ungkap Iwan.
Bahkan beberapa waktu lalu aparat penegak hukum juga sempat mendatanginya untuk berkoordinasi tentang masalah tambang. Sebut dia, pengurusan izin dari WIUP, IUPK, UKL-UPL untuk pertambangan galian C ini tidak sulit, bahkan bisa dilakukan secara online jika persyaratannya semua sudah lengkap.
Lebih jauh Iwan ungkapkan, perusahaan tambang terlebih dahulu mengurus wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), kemudian izin itu dimasukkan ke situs perizinanesdm.go.id. setelah lembar pengesahannya keluar, kemudian mengurus izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi (IUPK). Masih kata Iwan, sebelum pengurusan IUPK ini ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi termasuk keterangan tata ruang. Dari IUPK, kemudian mengurus izin operasional produksi. bebernya.
“Semua proses ini bisa dilakukan melalui online di OSS. Namun harus dicatat, selama izin ini diurus tidak boleh ada kegiatan penambangan sebelum semua izin terbit. Dan kalau pengurusan izin IUPK ke izin operasional dan produksi sekitar 14 hari, yang penting semua persyaratan nya sudah lengkap. Nanti dari OSS otomatis akan ngelink juga ke ESDM,” pungkas iwan. (IA-red)
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
