Sumbawa, infoaktualnews.com – Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Mataram Mulai Rabu sampai dengan Sabtu (23-26/10) untuk mengkonsultasikan dan memperdalam permasalahan terkini yang menjadi mitra Komisi – komisi DPRD sebagai respon atas aspirasi masyarakat.
Dihubungi awak media Rabu (23/10) Kepala Bagian Risalah dan Persidangan Kabupaten Sumbawa Lukmanuddin S.Sos menjelaskan bahwa seluruh komisi DPRD akan melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi NTB di Mataram terkait dengan permasalahan yang tengah difasilitasi oleh komisi teknis. Diantaranya Komisi I terkait dengan Rekrutmen PPPK dari Tenaga No ASN yang belum masuk Data Base BKN, Komisi II terkait dengan Kuota Pupuk Bagi Kabupaten Sumbawa, Komisi III ke Balai Wilayah Sungai NT 1 terkait Rencana Pembangunan Jaringan Pipanisasi Brang Bosang Kecamatan Batu Lanteh dan Komisi IV ke Dinas Sosial Provinsi NTB terkait Bantuan Sosial.
“Permasalah yang diangkat merupakan hasil musyawarah di Komisi-komisi Dewan dalam menyikapi persoalan yang terjadi di daerah. Dan Sekretariat DPRD bertanggungjawab dalam mendukung Kerja Dewan. Tugas utama Sekretariat DPRD adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan DPRD dapat berjalan dengan efektif dan efisien” jelasnya.
Tidak hanya memperlancar Kunjungan Kerja ada juga orientasi itu untuk awalan setelah pelantikan, juga ada bintek (bimbingan teknis). Dalam melakukan kegiatan itu untuk pendalaman pemahaman tugas pokok dan fungsinya anggota DPRD, “yang insya allah dalam waktu dekat akan dilaksanakan dan kami yang fasilitasi itu” imbuhnya.
Awak media saat mewawancarai Kabag Risalah dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa
Dikatakan Lukman akrab disapa, sementara untuk kunjungan kerja itu bagian juga dari peningkatan kapasitas mereka supaya dapat memahami informasi apa yang mereka harus peroleh. Umpamanya dinas terkait yang berkaitan dengan tupoksi di komisi III pembangunan infrastruktur maka kita nanti mengajak anggota DPRD ini, dalam komisi ke dinas-dinas seperti BWS, PU, PRKP dan sebagainya untuk mendapatkan informasi pembagunan instruktur seperti jembatan dan sebagainya.
Disitulah mereka akan paham bahwa apa “yang dibutuhkan di Sumbawa. Mana yang prioritas dan mana yang bukan kewenangan Kabupaten namun bisa diusulkan ke Pemerintah Provinsi maupun Pusat” pungkasnya (IA*)