Lotim, infoaktualnews.com – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedi Heriwibowo, M.Si dan kepala OPD lainnya, menghadiri rapat koordinasi (Rakor) perdana yang digelar di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Senin (25/8/2025).
Rapat ini merupakan bagian dari pertemuan rutin yang akan dilaksanakan Pemprov NTB secara bergiliran di seluruh kabupaten/kota se-NTB.
Pertemuan lintas daerah yang langsung dipimpin Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal ini membahas berbagai isu strategis pembangunan daerah.
Di antaranya Program MBG, koperasi merah putih, jalan infrastruktur daerah, Sekolah Rakyat (SR), pengelolaan hutan lestari dan program Desa Berdaya sebagai strategi pengentasan kemiskinan.
Dalam rakor tersebut, masing-masing kepala daerah diminta memaparkan kondisi aktual dan usulan prioritas dari wilayahnya, terutama yang terkait dengan desa miskin ekstrem. Dari Kabupaten Sumbawa, Bupati Haji Jarot mengusulkan dua desa untuk menjadi lokasi intervensi terpadu penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2025, yakni Desa Labuhan Aji, Kecamatan Badas, dan Desa Padasuka, Kecamatan Lunyuk.
“Labuhan Aji sebenarnya merupakan desa dengan potensi besar di sektor pariwisata, namun selama ini belum tersentuh intervensi secara optimal. Dengan penataan dan dukungan program, desa ini bisa menjadi pendorong kebangkitan ekonomi kawasan,” ungkap H Jarot, Selasa (26/8).
Sementara itu, Desa Padasuka disebut sebagai salah satu desa di wilayah selatan Kabupaten Sumbawa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, sehingga dipandang sangat perlu untuk segera diintervensi bersama dengan pemerintah provinsi, dan berbagai pihak lainnya termasuk perusahaan tambang.
Sementara Kepala Bappeda Sumbawa, Dr. Dedi Heriwibowo M.Si, menambahkan bahwa terdapat 12 desa di Kabupaten Sumbawa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, dan 26 desa lainnya berada dalam kategori kemiskinan absolut. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap adanya sinkronisasi program dan anggaran dengan Pemerintah Provinsi NTB agar penanganan bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kami ingin pendekatan yang dilakukan tak hanya menyasar persoalan kemiskinan, tetapi juga menyentuh isu lain seperti ketahanan pangan, pariwisata, hingga perlindungan kawasan hutan. Karena itu, keterlibatan Pemprov sangat penting, baik dari sisi regulasi maupun anggaran,” ujar Doktor Dedi.
Program Desa Berdaya, menurutnya, menjadi ujung tombak pembangunan berbasis komunitas dan pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah berharap dapat memperkuat kolaborasi antarwilayah demi mencapai target pembangunan berkelanjutan di NTB. (*)