HUT Imipas ke-2 Jadi Momentum Perubahan, Haris: Imigrasi Sumbawa Dorong Pelayanan yang Lebih Responsif dan Humanis

SUMBAWA, infoaktualnews.com – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) ke-2 Tahun 2026 menjadi pijakan bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar untuk terus memperkuat transformasi pelayanan publik, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta membangun sistem pelayanan keimigrasian yang semakin adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.

Penguatan pelayanan tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial dalam peringatan hari besar institusi, tetapi juga menjadi refleksi sekaligus evaluasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jajaran Imigrasi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta menjunjung tinggi kepastian hukum.

Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Tikim) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar, Abdul Haris, S.H., menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu perhatian utama institusinya. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan keimigrasian dengan lebih mudah, memperoleh informasi yang jelas, serta merasakan kepastian dalam setiap tahapan pelayanan.

Menurut Abdul Haris, dinamika perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi menuntut institusi pelayanan publik untuk terus berbenah dan beradaptasi. Pelayanan keimigrasian tidak cukup hanya berjalan sesuai aturan dan prosedur, tetapi juga harus mampu memberikan kemudahan, efisiensi, kepastian, serta pengalaman pelayanan yang baik bagi masyarakat.

“Pelayanan publik harus terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Kami berupaya menghadirkan pelayanan yang semakin mudah diakses, memberikan kepastian prosedur, serta mengedepankan profesionalisme dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).

Profesionalisme aparatur menjadi kunci pelayanan berkualitas

Abdul Haris menjelaskan, kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh kesiapan dan kompetensi aparatur yang berada di garis depan pelayanan. Oleh karena itu, setiap petugas dituntut memahami tugas, fungsi, serta tanggung jawab masing-masing, sekaligus mampu memberikan penjelasan yang tepat, komunikatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Penguatan kapasitas aparatur menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi. Sikap disiplin, ketelitian, keramahan, tanggung jawab, dan integritas harus menjadi standar yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugas.

Pelayanan yang profesional, kata dia, bukan hanya berkaitan dengan kecepatan penyelesaian administrasi, melainkan juga bagaimana masyarakat mendapatkan perlakuan yang baik, memperoleh informasi yang benar, serta merasakan adanya kepastian dan keadilan dalam proses pelayanan.

Teknologi informasi menjadi bagian dari transformasi pelayanan

Melalui pemanfaatan teknologi, penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan semakin terbuka dan mudah dijangkau, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam memahami berbagai ketentuan, persyaratan, maupun tahapan pengurusan dokumen keimigrasian.

Ketersediaan informasi yang akurat, jelas, dan mudah dipahami dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan pelayanan publik yang transparan. Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai persyaratan administrasi, prosedur, waktu pelayanan, hingga ketentuan yang harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan.

Dengan informasi yang memadai, masyarakat dapat mempersiapkan dokumen dan kebutuhan administrasi secara lebih baik, sekaligus meminimalkan kesalahpahaman maupun kendala dalam proses pelayanan.

Abdul Haris juga menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan harus berjalan seiring dengan penguatan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum.

Setiap pelayanan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Petugas dituntut bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi menghambat masyarakat dalam memperoleh hak pelayanan.

Menurutnya, pelayanan yang baik harus memberikan kepastian kepada masyarakat, baik dari sisi prosedur maupun pelaksanaan. Karena itu, integritas aparatur menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai aturan.

Peringatan HUT Imipas ke-2 Tahun 2026 pun menjadi momentum untuk semakin memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada pengabdian, dengan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan tugas.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Imigrasi Sumbawa juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat melalui masukan, kritik, maupun saran dari para pengguna layanan.

Kritik dan masukan masyarakat menjadi bahan evaluasi

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Imigrasi Sumbawa juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat melalui masukan, kritik, maupun saran dari para pengguna layanan.

Partisipasi publik dinilai memiliki peran penting dalam membantu institusi mengidentifikasi berbagai aspek pelayanan yang masih perlu dibenahi. Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan mampu mendorong perbaikan nyata, bukan hanya dalam sistem administrasi, tetapi juga dalam kualitas interaksi antara petugas dan masyarakat.

Abdul Haris menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari setiap upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan.

“Kami ingin masyarakat merasakan langsung peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan. Karena itu, masukan dari masyarakat sangat penting sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan tema Hari Bhakti Imipas tahun ini, Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina,” tambah Haris.

Pelayanan dan pengawasan keimigrasian harus berjalan berimbang

Sebagai institusi yang memiliki fungsi pelayanan sekaligus pengawasan keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar juga dituntut mampu menjaga keseimbangan antara kemudahan pelayanan dan ketegasan dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Kemudahan pelayanan tidak boleh mengesampingkan aturan, sementara pelaksanaan pengawasan harus tetap dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Keseimbangan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi keimigrasian, sekaligus memastikan bahwa seluruh proses pelayanan dan pengawasan berjalan dengan tertib, transparan, serta memiliki landasan hukum yang jelas.

HUT Imipas menjadi momentum memperkuat pengabdian

Melalui peringatan HUT Imipas ke-2 Tahun 2026, Abdul Haris mengajak seluruh jajaran Imigrasi Sumbawa untuk terus memperkuat kebersamaan, meningkatkan disiplin, menjaga integritas, serta menjadikan profesionalisme sebagai landasan dalam setiap pelaksanaan tugas.

Ia berharap transformasi pelayanan publik dapat terus berjalan secara berkelanjutan, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian.

Dengan semangat Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina, Imigrasi Sumbawa diharapkan semakin hadir sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan tugas administratif dan pengawasan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya, humanis, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik sekaligus menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin dekat, responsif, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa serta wilayah kerja sekitarnya. (*/IA)

error: Upss, Janganlah dicopy bang ;-)