SUMBAWA, INFOAKTUALNEWS.COM – Maraknya kasus perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan, serta munculnya dugaan tindak asusila terhadap anak, menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sumbawa. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman untuk belajar, tumbuh, membangun karakter, dan meraih masa depan, justru dituntut memastikan tidak menjadi ruang terjadinya kekerasan maupun tindakan yang merusak psikologis anak.
Persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry, SH., MH. Politisi Partai NasDem yang akrab disapa Ikang itu menegaskan, kasus perundungan maupun dugaan tindak asusila terhadap anak tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa, apalagi dianggap remeh atau sekadar dinamika pergaulan di lingkungan sekolah.
Ia meminta Dinas Pendidikan, pihak sekolah, aparat penegak hukum, serta seluruh instansi terkait agar tidak menutup mata terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan, perlindungan, dan masa depan anak.
“Saya menyampaikan keprihatinan dan mengecam keras terjadinya dugaan tindak asusila terhadap anak serta kasus perundungan (bullying) yang terjadi di salah satu sekolah di Kecamatan Sumbawa,” tegas Ikang kepada media ini, Jumat (20/11).
Menurutnya, kedua persoalan tersebut merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian, kepedulian, serta langkah penanganan konkret dari seluruh pihak. Tidak cukup hanya dengan pernyataan prihatin, tetapi harus diikuti tindakan nyata, evaluasi, dan upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Jangan Normalisasi Bullying di Lingkungan Pendidikan
Ikang menilai, tindakan perundungan di sekolah tidak boleh dinormalisasi dengan alasan kenakalan anak, candaan, solidaritas kelompok, ataupun persoalan pergaulan antar siswa. Perundungan dapat meninggalkan luka yang tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga berdampak pada mental, psikologis, kepercayaan diri, serta perkembangan sosial anak.
Anak yang menjadi korban bullying berpotensi mengalami ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, tekanan emosional, enggan berangkat sekolah, kesulitan berkonsentrasi dalam belajar, bahkan dapat mengalami trauma berkepanjangan apabila tidak mendapatkan pendampingan dan perlindungan yang tepat.
Karena itu, menurutnya, setiap laporan maupun indikasi perundungan harus segera ditindaklanjuti secara serius. Sekolah tidak boleh menunggu persoalan membesar, apalagi sampai korban mengalami luka, tekanan psikologis, atau kehilangan semangat untuk mengikuti proses pendidikan.
“Anak-anak seharusnya mendapatkan perlindungan, rasa aman, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka, baik di lingkungan keluarga maupun di sekolah,” ujarnya.
Ia menekankan, sekolah harus menjadi tempat yang memberikan rasa nyaman bagi seluruh peserta didik, tanpa terkecuali. Setiap anak berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi, dihormati martabatnya, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, intimidasi, diskriminasi, dan tindakan yang merendahkan.
Aparat Penegak Hukum Diminta Bertindak Profesional
Selain persoalan bullying, Ikang juga menyoroti dugaan tindak asusila terhadap anak yang menjadi perhatian masyarakat. Ia meminta aparat penegak hukum segera melakukan penanganan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, proses penanganan perkara yang berkaitan dengan anak harus dilakukan secara profesional, transparan, cermat, dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Setiap dugaan harus ditelusuri secara serius agar fakta dan kebenaran dapat terungkap melalui proses hukum yang tepat.
Ia menegaskan, apabila dalam proses penyelidikan maupun penyidikan ditemukan bukti adanya tindak pidana, maka pelaku harus diproses dan diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum, tanpa pandang bulu.
Penegakan hukum, lanjutnya, merupakan bagian penting dalam memberikan keadilan kepada korban sekaligus menjadi pesan tegas bahwa segala bentuk kekerasan dan tindakan yang melanggar hak anak tidak dapat ditoleransi.
Dinas Pendidikan dan Sekolah Harus Segera Ambil Langkah Konkret
Ikang secara khusus meminta Dinas Pendidikan, pihak sekolah, serta instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani kasus perundungan yang terjadi di salah satu sekolah di Kecamatan Sumbawa.
Ia menilai, penanganan kasus bullying tidak boleh berhenti pada penyelesaian administratif, teguran semata, ataupun sekadar mempertemukan pihak-pihak yang terlibat tanpa mempertimbangkan kondisi korban dan dampak yang dialami.
Langkah penanganan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari memastikan keselamatan korban, melakukan pendalaman terhadap peristiwa, memberikan pendampingan psikologis apabila dibutuhkan, hingga membangun mekanisme pencegahan yang efektif di lingkungan sekolah.
Pihak sekolah juga perlu melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan peserta didik, pola pembinaan karakter, mekanisme pelaporan, serta peran guru dan tenaga kependidikan dalam mendeteksi potensi kekerasan sejak dini.
“Jangan sampai persoalan perundungan dibiarkan berlarut-larut hingga menimbulkan trauma psikologis dan berdampak terhadap masa depan anak,” tegasnya.
Ia mengingatkan, tanggung jawab sekolah tidak hanya sebatas menyampaikan materi pembelajaran dan mengejar capaian akademik. Sekolah juga memiliki tanggung jawab besar dalam membangun karakter, menjaga kedisiplinan, serta memastikan setiap peserta didik berada dalam lingkungan yang aman dan terlindungi.
Jangan Sampai Korban Justru Mengalami Tekanan dan Stigma
Hal lain yang menjadi perhatian Ikang adalah perlindungan terhadap identitas dan kondisi psikologis anak korban. Ia mengingatkan semua pihak agar berhati-hati dalam menyampaikan informasi, menyebarkan foto, mengungkap identitas, maupun membicarakan kasus yang melibatkan anak.
Menurutnya, korban harus mendapatkan perlindungan maksimal dan tidak boleh menjadi pihak yang kembali mengalami penderitaan akibat pemberitaan, komentar masyarakat, tekanan sosial, maupun stigma yang muncul setelah peristiwa terjadi.
Anak yang mengalami kekerasan atau perundungan membutuhkan dukungan, empati, dan pendampingan. Oleh karena itu, seluruh pihak harus menghindari tindakan maupun pernyataan yang berpotensi menyalahkan korban, mempermalukan, atau memperburuk kondisi mentalnya.
Perlindungan terhadap korban, kata dia, harus menjadi prioritas dalam setiap proses penanganan.
Jangan Tunggu Korban Berikutnya
Ikang menegaskan, persoalan bullying dan kekerasan terhadap anak tidak dapat dibebankan hanya kepada pihak sekolah atau keluarga. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, orang tua, masyarakat, serta seluruh elemen yang memiliki kepedulian terhadap masa depan generasi muda.
Ia mengingatkan, jangan sampai semua pihak baru bergerak setelah muncul korban berikutnya. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak sekarang melalui pengawasan, edukasi, pembinaan karakter, penguatan komunikasi antara sekolah dan orang tua, serta keberanian melaporkan setiap indikasi kekerasan.
Lingkungan pendidikan harus memiliki mekanisme yang jelas, mudah diakses, dan aman bagi anak untuk menyampaikan pengaduan tanpa takut mendapat ancaman, tekanan, ataupun perlakuan diskriminatif.
“Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan menunggu muncul korban berikutnya baru kita bergerak. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat harus hadir dan mengambil tindakan nyata,” tandasnya.
Keselamatan dan Masa Depan Anak Harus Menjadi Prioritas
Wakil Ketua III DPRD Sumbawa itu berharap, perhatian publik terhadap persoalan tersebut dapat menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
Ia menilai, keberhasilan dunia pendidikan tidak semata-mata diukur dari prestasi akademik, nilai ujian, maupun jumlah siswa yang lulus. Lebih dari itu, sekolah harus mampu membentuk generasi yang berkarakter, memiliki rasa empati, saling menghormati, menjunjung nilai kemanusiaan, serta tumbuh dalam lingkungan yang memberikan perlindungan dan rasa aman.
Evaluasi dan pembenahan sistem perlindungan peserta didik menjadi penting agar setiap anak dapat menjalani proses pendidikan tanpa rasa takut, intimidasi, maupun ancaman terhadap keselamatan dirinya.
“Keselamatan, martabat, dan masa depan anak-anak Kabupaten Sumbawa harus menjadi prioritas bersama,” pungkas Ikang.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa perlindungan anak bukan sekadar slogan, melainkan kewajiban yang harus diwujudkan melalui kebijakan, pengawasan, penegakan hukum, dan tindakan nyata. Jangan sampai sekolah yang seharusnya menjadi tempat menumbuhkan harapan, justru menjadi ruang yang menyisakan ketakutan dan luka bagi anak-anak.
Kini, perhatian publik tertuju pada keseriusan seluruh pihak dalam merespons persoalan tersebut. Penanganan yang cepat, tepat, berpihak kepada korban, serta langkah pencegahan yang berkelanjutan menjadi harapan agar lingkungan pendidikan di Kabupaten Sumbawa benar-benar aman bagi setiap anak.
“Anak harus dilindungi, bukan ditakuti. Sekolah harus menjadi tempat belajar, bukan tempat terjadinya kekerasan,” pungkasnya. (IA)











