SKP-I Sumbawa Bersama JPN Lakukan PCM Proyek Kantor Pelayanan Wilker

  • Bagikan

Sumbawa, Infoaktualnews.com-

Dalam tahun anggaran 2021 ini Pemerintah Pusat mengucurkan bantuan anggaran ratusan juta rupiah bagi menunjang proyek pembangunan gedung Kantor Pelayanan Wilayah Kerja (Wilker) Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin III Sumbawa pada Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas I Sumbawa Besar, Senin (29/3) bertempat di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar telah dilakukan kegiatan Pree-Construction Meeting (PCM), yang dipimpin langsung oleh Kepala Stasiun Karantina Pertanian drh IBP Raka Ariana dan dihadiri oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sumbawa Arin P.Quarta SH. Kasi Intelejen Ida Made Oka Wijaya SH beserta Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Sumbawa, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Penyedia Barang dan Jasa yang dilanjutkan dengan survei lokasi pembangunan proyek dikawasan Jalan Bypass Sering Sumbawa.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari permohonan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa terkait dengan program pendampingan hukum atas proyek pembangunan gedung Kantor Pelayanan Wilker Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin III Sumbawa dengan luas 150 M2 dengan pagu anggaran sebesar Rp 697.500.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rekanan kontraktor pelaksana yang mendapatkan kepercayaan melaksanakan pekerjaan tersebut adalah CV Tanjung Alang dengan nilai penawaran terendah sebesar Rp 535.620.112, 62 (lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu seratus dua belas rupiah koma enam dua).

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Sumbawa Arin P.Quarta SH didampingi Kasi Intelejen Ida Made Oka Wijaya SH beserta Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sumbawa mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa menjelaskan bahwa Pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa memiliki tugas dan wewenang penegakan hukum serta pengamanan aset-aset negara, namun juga terdapat kewenangan lain yakni pendampingan bantuan hukum kepada Instansi Pemerintah, dan hari ini dilakukan penandatanganan kontrak antara penyedia barang dan jasa dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) tentu diharapkan agar pelaksanaan proyek tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kontrak dan spesifikasi yang ditentukan.

Seksi Datun dalam hal ini kata Jaksa Arin akrab ia disapa, akan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara yang nantinya akan memberikan bantuan hukum, dan terkait dengan sejumlah kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah khususnya di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar, apabila nantinya terdapat gugatan misalnya, maka JPN yang nantinya akan memberikan saran serta bantuan hukum kepada pihak Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar, ujarnya.

Diharapkan dengan adanya kegiatan Pre-Construction Meeting tersebut pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan syarat umum, syarat khusus ataupun syarat teknis yang tertera dalam dokumen kontrak, sehingga outputnya tidak saja tepat waktu dan tepat guna, tetapi kedepan akan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena itu atas dukungan semua pihak disampaikan terima kasih, tukas Jaksa Arin.(IA-aM)






  • Bagikan
error: Upss, Janganlah dicopy bang ;-)