Sumbawa, Infoaktualnews.com –
Ketua DPRD Sumbawa Abdul Rafiq, SH., berharap pasien pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bisa dilayani Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi NTB.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Daerah Sumbawa menjalin kerjasama atau MoU dengan rumah sakit Provinsi NTB, baik yang ada di Kabupaten Sumbawa maupun di Mataram.
“Perlu adanya MoU antara Pemda sumbawa dan RSUP terkait bansos pasien yang dirawat dengan menggunakan SKTM. Karena tidak semua masyarakat punya BPJS Kesehatan,” ujar Ketua DPRD Sumbawa Abdul rafiq kepada awak media, Rabu (31/3) di Sumbawa.
Abdul Rafiq menyebutkan, terkadang pasien harus dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi karena RSUD kelebihan kapasitas. Sementara, di RSUP belum menjalin kerjasama terkait penggunaan SKTM dengan Pemerintah Daerah, sehingga mereka akan dikenakan biaya sebagai pasien umum.
“Terkadang RSUD sumbawa juga overload, sehingga dari puskesmas dirujuk ke RSUP Manambai. Sementara kalau di RSUP Manambai, rumah sakit belum ada MoU, sehingga pasien akan dikenakan biaya umum,” ungkapnya.
Selain mendorong Pemda membuat MoU dengan RSUP yang ada di Kabupaten Sumbawa, dirinya juga berharap, Pemda berani menjalin kerjasama dengan rumah sakit Provinsi yang ada di Mataram.
“Pemda juga harus memikirkan nasib pasien kita yang dirujuk ke mataram yang belum punya BPJS Kesehatan. Sementara di mataram, SKTM tidak bisa digunakan. Kita hanya punya bansos yang tidak direncanakan untuk membantu pasien, itupun tidak seberapa. Solusinya adalah bagaimana pemda berani membangun MoU dengan rumah sakit Propinsi di Mataram, agar pasien-pasien dari Sumbawa yang tidak punya BPJS Kesehatan, bisa dibayar melalui mekanisme bantuan sosial menggunakan SKTM,” pungkasnya.
Abdul Rafiq menambahkan, masih ada ditemukan Puskesmas yang tidak melayani penggunaan SKTM. Padahal, Bandan Anggaran (Banggar) DPRD sebelum mengesahkan anggarannya, sepakat penggunaan SKTM berlaku dari Puskesmas. Sehingga, tidak ada alasan, Puskesmas menolak pasien pengguna SKTM.
Baca juga: Danrem : Kunjungan Wapres Tidak Boleh Ada Gangguan
Terhadap hal ini, ia meminta Dinas terkait untuk melakukan monitoring dan menekankan kepada petugas pelayanan di Puskesmas agar tidak mempersulit masyarakat.
“Terkait penggunaan SKTM di puskesmas ini juga harus menjadi atensi Pemda. Karena banyak puskesmas yang tidak melayani penggunaam SKTM. Padahal hasil pembahasan di badan anggaran DPRD sebelum kami sahkan anggarannya, kami bersepakat bahwa SKTM itu mulai diberlakukan dari puskesmas. Tidak ada alasan puskesmas menolak pasien pengguna SKTM,” ungkapnya.
“Saya berharap Pemda melalui Dinas terkait melakukan monitoring dan menekankan jangan sampai ada petugas yg mempersulit masyarakat. kami di DPRD berapapun anggaran yang dibutuhkan, kami akan berikan demi pelayanan kesehatan yg maksimal kepada masyarakat. Andaikan ada pihak-pihak yang nakal di puskesmas, saya minta mereka dicopot saja jabatannya, berikan sanksi,” pungkasnya. (IA-red/dy)
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
