Sumbawa, Infoaktualnews.com –
Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Air dan Hidrologi (BPSDAH) Pulau Sumbawa Med Manjarungi, ST., MT, dalam keterangannya kepada awak media diruang kerjanya, Senin (3/5), menyatakan meski dengan alokasi anggaran Pemerintah yang terbatas, akibat refocusing anggaran bagi penanganan Covid-19, namun kegiatan operasional pemeliharaan atas sejumlah jaringan irigasi pada puluhan Daerah Irigasi di daratan Pulau Sumbawa tetap dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan.
Dalam tahun anggaran 2021 ini terang Memed akrab pejabat muda low profil ini disapa, diakui memang sejumlah anggaran yang dikucurkan dari Pemerintah Pusat dan Pemprov NTB dengan jumlah alokasinya sangat terbatas hanya mencapai ratusan juta rupiah, sehingga kegiatan operasional pemeliharaan jaringan sekundur pada puluhan Daerah Irigasi (D.I) yang ada di daratan Pulau Sumbawa ini dengan melaksanakan program pembenahannya menggunakan sistem pekerjaan secara sporadis.
Memed juga menjelaskan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki BPSDAH pulau Sumbawa, memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan terhadap sekitar 21 Daerah Irigasi (D.I), baik itu yang berada di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) maupun di Kabupaten Dompu dan Bima, dimana dua D.I diantaranya untuk biaya pemeliharaannya ditanggung oleh Pusat, dan sisa 19 D.I lainnya menjadi tanggung jawab Pemprov NTB untuk biaya operasional pemeliharaannya.
Total anggaran bantuan untuk menunjang kegiatan operasional dan pemeliharaan rutin jaringan sekunder atas 21 Daerah Irigasi tahun anggaran 2021 ini hanya mencapai sekitar Rp 600 Juta ungkap Memed, dengan kegiatan pelaksanaan telah dimulai awal Januari hingga akhir April 2021 ini progres pekerjaan yang dihasilkan telah mencapai sekitar 60% – 70%, dengan pelaksanaan pekerjaan lapangan dilakukan secara sporadis melihatkan kelompok P3A maupun Gabungan P3A wilayah setempat, baik itu pekerjaan untuk pembersihan (perambasan) maupun untuk galian sedimentasi pada sejumlah titik lokasi, tukasnya.
Kalau melihat jumlah Daerah Irigasi yang harus dipelihara setiap tahunnya, maka dengan jumlah alokasi anggaran yang digelontorkan baik itu dari Pusat maupun Pemprov NTB dinilai sangat terbatas, sehingga dengan demikian dalam kegiatan action di lapangan menggunakan sistem sporadis, dan seluruh kegiatan diharapkan sudah bisa dituntaskan 100% paling lambat hingga Juli mendatang, dan sejauh ini tidak ditemukan ada kendala dalam pelaksanaannya, karena adanya dukungan semua pihak khususnya para petani yang tergabung dalam P3A wilayah setempat, sehingga program operasional pemeliharaan rutin dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, papar Med Manjarungi ST MT. (IA-06)
