Terkait Dana Covid-19, Pansus DPRD Sumbawa Akan Laporkan Ke KPK

  • Bagikan

Sumbawa, Infoaktualnews.comGonjang-ganjing terkait  Dana Covid-19 membuat para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Sumbawa geram Dan gerak cepat untuk membentuk Pansus pengawasan dana penanganan virus corona atau COVID-19 di daerah tersebut.

Tentunya, sejak pandemi covid-19 merebak negeri ini, membuat semua stakeholder bekerja dengan maksimal dalam penanganan serta pengawasan  Covid-19. Dan bahkan penanganan corona bukan hanya terkait kesehatan masyarakat, tetapi juga penanganan dampak ekonomi melalui bantuan-bantuan sosial.

Untuk diketahui, Anggota DPRD Sumbawa yang menjadi tim Pansus covid -19 Kabupaten Sumbawa antara lain sebagai berikut; Fraksi PDI Perjuangan: Saidatul Kamila Djibril, I. Nyoman Wisma, Fraksi Gerindra;  Muhammad Faizal, M. Tahir, Fraksi Demokrat;  Syamsul Fikri, Basaruddin, Fraksi PKS;  Syaifullah, Nanang Nasiruddin, Fraksi PKB; Sukiman, H. Ruslan, Fraksi PAN;  Ida Rahayu, Fraksi PPP; Ismail Mustaram, dan Fraksi Hanura;  M. Saad.

Menyikapi terkait hal tersebut, Ketua Pansus Covid -19 Kabupaten Sumbawa Syamsul Fikri, Mengatakan bahwa, dikala’ penganggarannya tidak benar atau cendrung ada penyimpangan kita akan rekomendasikan kepada APH (Kejaksaan,  Kepolisian, KPK, red) dan bahkan bisa saja kami laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

”Siapapun apalagi ini menyangkut masalah nyawa ini terus ada penyimpangan dia adalah manusia yang tidak memiliki Nurani,”ungkapnya (24/5).

Menurutnya, hal ini terkait dengan anggaran refocusing tahun 2020 dan 2021. Kita juga akan mengundang instansi terkait termasuk BPKAD.

“Kami akan tanya berapa anggaran secara totalitas dari refocusing. Sehingga kita akan menemukan titik. Dan akan ketemu nanti anggaran tersebut,”tukasnya.

Lanjutnya, saya rasa anggaran refocusing itu tidak perlu melibatkan DPRD saat itu. Karena itu aturan dari perpres nomor satu. Namun disitu pansus punya kewenangan khusus untuk mencari informasi itu, karena kewenangan pansus itu luar biasa. Kami juga akan mengundang instansi terkait sesuai dengan masukan dari anggota pansus.

“Tadi sudah disepakati untuk mengundang rumah sakit, mengundang Dikes, dan mengundang seluruh puskesmas dan akan yang lebih dahsyat lagi pansus akan mengundang korban,”terangnya.

Tambahnya, mengundang korban yang dicovidkan tapi tidak covid. Dan ini nantinya akan sangat menarik. Dan juga kita akan mengundang UTS sebagi pihak kedua yang melakukan visier. Jadi orang yang sudah dikuburkan baru keluar hasilnya dan itu aneh, sehingga apa yang akan kita lakukan secara komprehensif bahwa kerja anggota pansus adalah ini kebutuhan dari masyarakat.

“Jadi Covid ini seperti hantu. Dipercaya kelihatannya tidak ada. Tidak dipercaya kelihatannya ada. Ok masalah virus tetapi ini jangan diada – adakan kalau memang itu covid ya covid. Kalau tidak covid ya tidak covid,”timpalnya.

Sehingga apa hasil permufakatan seluruh anggota pansus kita akan mengundang korban. Dan ini ada schedule nya. Dan kita akan mulai eksen itu mulai kamis (27/5) mendatang. ucap politisi Bintang Mercy.

“Minggu ini kita akan mengundang instansi yang sangat vital. Bahkan kita akan melakukan koordinasi juga dengan pihak kepolisian, kejaksaan. Jadi kerja pansus ini tidak main – main dan kami akan Konsentrasi full,”tegasnya.

Masih menurutnya, saya kira imunitas kerja pansus sangat kuat. Kami sudah mufakat bahwa yang menjadi ketua pansus itu sudah ada pertimbangan dari anggota pansus. Seharusnya yang menjadi ketua pansus itu adalah koordinator komisi IV,” cetus Fikri.

Sementara itu, Politisi PKB, Sukiman anggota pansus lainnya menyatakan bahwa pada dasarnya pansus covid ini berangkat dari banyaknya temuan. Bahkan banyaknya laporan yang berkembang ditengah masyarakat, seakan – akan ada suatu kasus yang dicovid-19 kan. Sehingga kita sebagai lembaga politik dan untuk menjalankan fungsi control dan pengawasan kami ingin melakukan kajian lebih jauh.

“Dalam hal pengalokasian pengguna anggaran terhadap covid-19. Jangan sampai hanya anggarannya besar tetapi dalam realisasinya itu tidak menyentuh akan persoalannya,”tegasnya.

Lanjut Sukiman, Jangan sampai juga dengan berbagai isu – isu liar yang berkembang dalam masyarakat seolah – olah kita pemerintah itu mengcovidkan sesuatu yang tidak covid maka ini perlu kita luruskan. terangnya.

“Dengan hadirnya pansus ini adalah meluruskan serta memprentasikan apa yang menjadi kekhawatiran dari pada masyarakat,”tukasnya.

Kendati demikian, lembaga (DPRD, red) itu tidak tinggal diam dalam hal menegakkan kebenaran. Oleh karena itu, yang paling utama subtansinya yang kami lakukan saat ini. Sebab, nantinya akan ada berapa item yang akan kita lakukan penelusuran dan kajian lebih jauh apakah disatuan tugasnya, tentang kinerja yang kita evaluasi kinerja. kedua tentang re alokasi anggarannya seperti apa dan pelaksanaan di lapangan seperti apa. Dan itu hal-hal yang sangat prinsip yang kami lakukan,” tungkas sukiman.

Hal senada juga dikatakan Polisi Gerindra Muhammad Tahir menyatakan bahwa, kita sebagai anggota pansus akan bekerja secara maksimal dan dasarnya banyaknya keluhan dari masyarakat.

“Kita akan mengevaluasi kinerja tim satgas covid -19 di Kabupaten Sumbawa,”

Berkaitan dengan data yang ada bahwa sekitar dua minggu yang lalu rilis dari provinsi NTB atau sumbawa statusnya oranye. Sementara dari oranye ini dia sudah terkonfirmasi covid ini kan punya stigma yang lainnya. Ada kekhawatiran rasa takut pasti ada dan ini juga harus dijelaskan dan perlu dikasih tau.

“Cara pendataannya seperti apa dan bagaimana. Sebagai contoh disalah satu pulau panjang saja itu statusnya oranye, sementara disana tidak berpenghuni. Tapi disitu dijelaskan oranye sementara keterangan dari oranye itu positif dan itu juga kita akan mempertanyakan nanti saat rapat,” ungkapnya.

Seperti Diketahui bahwa ada 10 fraksi di DPRD Sumbawa sepakat membentuk pansus beberapa minggu yang lalu. Dari 10 Fraksi di DPRD Sumbawa telah sepakat menunjuk ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumbawa Syamsul Fikri. (IA-Dy/Man)






  • Bagikan
error: Upss, Janganlah dicopy bang ;-)