Mataram, infoaktualnews.com – Gonjang-ganjing terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022, menuai sorotan publik selama ini karena diduga adanya aliran fee Dana proyek tersebut.
Menyikapi hal itu, salah satu pengusaha (suplayer, red) DAK SMK di Pulau Sumbawa, Burhanuddin menegaskan bahwa, persoalan itu semua tidak mendasar.
Dikatakan Bur akrab disapa pengusahaan muda ini, terkait masalah isu fee, itu fitnah. Kami sebagai supplier tak pernah menjanjikan sesuatu atau memberi harapan suap menyuap.
Tentunya, dari pihak Dinas sendiri juga tak pernah seperti itu, baik Kadis, Kabid, maupun PPK. Semua Isu yang beredar tersebut tidaklah benar, tegas Bur Kuasa Direktur CV Kian Sukses.
“Kami selama ini murni mengikuti proses dan seleksi yang ketat,” ujarnya.
Lanjut dijelaskan Bur, proses seleksi dan verifikasi untuk calon rekanan DAK tahun ini sangat ketat dan seusai mekanisme yang telah ditentukan.
Adapun juga syarat yang diajukan sebagai salah satu suplaiyer yakni KTP, SKU dari Lembaga berwenang, surat keterangan desa tentang memiliki gudang penyimpanan material, print out rekening sebagai bukti kemampuan finansial karena swakelola tak pakai DP, SK pengalaman kerja sebagai bukti pengalaman mengerjakan proyek pembangunan, dan serta pin lokasi usaha yang menggunakan Google Maping untuk verifikasi faktual, paparnya.
“Jadi persyaratan itu kami penuhi, termasuk maping lokasi dengan google maping. Pihak Dinas kemudian menilai dan menentukan sesuai kelengkapan persyaratan. Prosesnya pun sangat fair dan transparan, sangat ketat,” cetusnya
Bahkan pekerjaan DAK SMK ini rekanan atau supplier mengadakan barang dan jasa terang Bur, terdiri dari tiga item, antara lain berupa bahan alam seperti pasir, kerikil dan batu. Kemudian bahan toko, seperti semen dan besi, bahan kualifikasi pabrikan atap baja ringan, serta item gaji tukang atau buruh bangunan.
Menurutnya, sesuai juknisnya, pengadaan barang dan jasa itu pun lebih memprioritaskan masyarakat lokal. Sehingga manfaat DAK kali ini bisa mendukung pemberdayaan masyarakat setempat (Kearifan Lokalnya).
“Misalnya untuk tukang dan buruh, itu masyarakat lokal setempat. Bahkan yang kami lakukan kalau ada wali murid atau orang tua siswa yang tukang kita utamakan. Artinya ada pemberdayaan masyarakat. Begitu pun bahan alam dan bahan toko, kita ambil dari yang terdekat. Jadi manfaatnya lebih condong ke masyarakat lokal,” imbuhnya.
Menurutnya, jika dibanding DAK tahun sebelumnya, tahun ini lebih bagus dan ada dampak ekonomi untuk masyarakat lokal. Begitu pun dengan rekanan atau supplier yang lebih memprioritaskan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota bersangkutan. jelas Bur
“Ini menunjukan semangat otonomi daerah, jadi DAK ini pengusaha lokal diberdayakan. Kami di Dompu mengerjakan SMK yang ada di Dompu, begitu pun di Bima dan Sumbawa itu pengusaha lokal. Tapi kita profesional, dalam proyek DAK ini, kami sebagai rekanan juga ingin menunjukan pekerjaan kami bagus dan sesuai spesifikasi, apalagi ini untuk pendidikan,” ungkapnya
Pihaknya tidak akan terpengaruh dengan isu dan rumors fee DAK yang berkembang selama ini. Ia juga menekankan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB untuk tetap fokus bekerja dan tak terpengaruh isu negatif.
“Saya selaku supplier sekali lagi saya tegaskan tidak pernah ada fee itu, berbicara soal fee pun kita tidak pernah. Fee dan suap menyuap itu fitnah. Kami kerja profesional, melengkapi persyaratan yang ada, dan akan bekerja sebaik mungkin untuk program DAK ini. Kami juga berharap Dinas Dikbud NTB juga fokus bekerja saja. Isu dan fitnah kita jawab dengan bukti nyata,” tegasnya (IA-red)












