MATARAM ,infoaktualNews.Com_ Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Parlindungan, sebut seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di NTB telah terintegrasi dengan pusat JDIHN dalam kegiatan Validasi Dokumen Hukum JDIHN pada Kamis (23/11).
Pada tanggal 13 November 2023 anggota JDIH NTB sebanyak 22 anggota yang terdiri dari Pemerintah Provinsi, Seluruh Pemerintah Kabupaten maupun Kota, Sekretariat DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota sudah terintegrasi dengan JDIHN,” sebut Parlindungan saat membuka kegiatan.
Meskipun seluruh anggota JDIH NTB telah terintegrasi dengan JDIHN, Parlindungan menyebutkan Kanwil Kemenkumham NTB dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota sedang melakukan upaya intensif untuk menggandeng Universitas dan Perguruan Tinggi yang memiliki perpustakaan hukum agar bisa bersinergi dalam mewujudkan keterlibatan akademisi dalam pembangunan JDIH.
Sudah menjadi tugas kita bersama untuk menciptakan pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum yang terpadu dan terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai amanat Perpres Nomor 33 Tahun 2012,” jelas Parlindungan.
Hal ini sesuai dengan amanat Menkumham, Yasonna H. Laoly yang mengatakan bahwa JDIH harus mampu mewadahi seluruh pendokumentasian berbagai kajian hukum. Menurut Menteri Kelahiran Sumatera Utara itu, peran JDIHN sebagai bentuk layanan publik dalam mendokumentasikan dan menyebarkan informasi hukum menjadi semakin urgent sehingga JDIHN perlu diprioritaskan eksistensinya ( IA_red )
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
