Mataram, infoaktualnews.com – Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa kembali mencuat. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024, ditemukan adanya indikasi serius penggunaan pribadi atas pendapatan retribusi pasar dan kekurangan setoran mencapai ratusan juta rupiah.
BPK mencatat adanya potensi kerugian negara senilai Rp201.444.500 akibat penggunaan retribusi untuk kepentingan pribadi oleh oknum di tiga pasar, yakni Pasar Seketeng, Pasar Plampang, dan Pasar Brang Bara. Uang yang seharusnya disetor ke kas daerah, diduga digunakan tanpa pertanggungjawaban resmi.
Tak hanya itu, temuan lain yang tak kalah mencengangkan adalah kekurangan penerimaan retribusi minimal sebesar Rp359.615.000 dari 414 Wajib Retribusi (WR) yang belum menyelesaikan kewajibannya.
Bahkan, terdapat 229 penyewa kios/toko yang belum memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas terkait, namun tetap melakukan aktivitas usaha tanpa dasar hukum yang jelas, dengan nilai setoran yang hilang mencapai Rp169.250.000.000.
Dalam wawancara dengan BPK, para koordinator pasar mengakui bahwa proses penarikan retribusi masih dilakukan secara manual tanpa sistem terintegrasi.
Bahkan bukti setor kadang tidak disertai kuitansi sah dan tidak tercatat secara akuntabel. Kondisi ini sangat rentan terhadap praktik penyelewengan dan kehilangan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Ironisnya, saat Sumbawa membutuhkan peningkatan PAD untuk membiayai program prioritas, retribusi pasar—yang menjadi salah satu sektor potensial—justru dikelola dengan tidak transparan dan tidak sesuai ketentuan.
Salah satu temuan penting adalah selisih setoran yang tidak dijelaskan sebesar Rp100.439.500, menunjukkan lemahnya pengawasan internal.
BPK menegaskan bahwa kondisi ini melanggar berbagai aturan, termasuk:
Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Perda Kabupaten Sumbawa No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
serta Perbup Sumbawa No. 38 Tahun 2024 yang mewajibkan setiap unit kerja melaporkan retribusi secara berkala dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Tata Kostara saat dikonfirmasi media ini, Senin (21/7), menegaskan bahwa, temuan BPK tersebut akan ditindaklanjuti dan sedang berproses. singkatnya. (IA_red)
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
