InfoaktualNews.com || Lombok Timur – Menjelang pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2026, DPRD Lombok Timur perlu memberikan perhatian serius terhadap arah kebijakan belanja daerah, khususnya terhadap sejumlah rencana pembangunan yang berpotensi menimbulkan komitmen anggaran dalam beberapa tahun ke depan.
Salah satu yang patut menjadi perhatian adalah rencana renovasi besar Masjid Agung Al-Mujahidin Selong dengan anggaran sekitar Rp50 miliar melalui skema tahun jamak (multiyears).
Pembangunan dan renovasi rumah ibadah tentu bukan persoalan yang perlu dipertentangkan. Namun, ketika pembiayaannya menggunakan APBD, maka pertanyaan mengenai urgensi, dasar kebutuhan, skema pembiayaan, dan kemampuan fiskal daerah menjadi sangat penting untuk dijawab secara terbuka.
Mengapa renovasi sebesar itu harus dilakukan sekarang? Mengapa harus menggunakan skema multiyears? Dan apakah pemerintah daerah telah memiliki kajian kelayakan yang menjelaskan urgensi renovasi sekaligus alasan penggunaan skema pembayaran tahun jamak tersebut?
Pertanyaan tersebut bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan untuk memastikan bahwa kebijakan APBD benar-benar disusun berdasarkan prioritas dan kemampuan fiskal daerah.
Sebab, persoalan yang dihadapi Lombok Timur tidak sedikit.
Di satu sisi terdapat rencana renovasi Masjid Agung sekitar Rp50 miliar, bahkan muncul pula informasi mengenai rencana,Gedung Serba Guna sekitar Rp30 miliar serta, kebutuhan pembangunan Food Court yang disebut mencapai sekitar Rp10 miliar.
Di sisi lain, masyarakat masih berhadapan dengan persoalan infrastruktur jalan yang rusak, kebutuhan pelayanan kesehatan, operasional rumah sakit, kekurangan alat kesehatan dan tenaga medis, serta persoalan ketersediaan air bersih, khususnya di wilayah selatan.
Maka yang perlu menjadi perhatian DPRD bukan hanya “berapa besar anggaran yang dibutuhkan?”, tetapi juga:
“Apa yang paling mendesak bagi masyarakat Lombok Timur?”
JANGAN HANYA MENGHITUNG ANGGARAN TAHUN INI
Persoalan paling serius dari skema multiyears , adalah bahwa keputusan anggaran hari ini dapat menjadi beban APBD pada tahun-tahun berikutnya.
Karena itu DPRD perlu meminta pemerintah daerah menjelaskan bagaimana kondisi fiskal Lombok Timur dua sampai tiga tahun ke depan, terutama ketika kebutuhan anggaran juga terus meningkat.
Bagaimana dengan kewajiban pembiayaan UHC-BPJS?
Bagaimana dengan kebutuhan penyelesaian dan percepatan pembangunan jalan?
Bagaimana dengan pelayanan kesehatan?
Bagaimana dengan kebutuhan rumah sakit?
Bagaimana dengan air bersih?
Dan bagaimana pemerintah memastikan seluruh kebutuhan tersebut tetap memiliki ruang fiskal ketika APBD telah terikat oleh berbagai proyek multiyears?
Inilah yang harus dihitung DPRD.
Jangan sampai kemampuan fiskal hari ini dijadikan dasar untuk mengambil komitmen besar, sementara kemampuan membayar dan kebutuhan masyarakat pada tahun-tahun berikutnya belum dipastikan secara memadai.
JALAN RUSAK, RUMAH SAKIT DAN AIR BERSIH JUGA MENUNGGU
Jika benar masih terdapat sekitar 400 kilometer jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat, maka DPRD patut meminta penjelasan mengapa penyelesaian infrastruktur dasar tersebut tidak menjadi prioritas utama.
Demikian pula dengan Rumah Sakit di Masbagik yang perlu didorong agar segera beroperasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Belum lagi kebutuhan untuk melengkapi alat kesehatan dan tenaga medis di sejumlah rumah sakit daerah seperti RSUD dr. Soedjono Selong, RSUD Lombok Timur, RSUD Patuh Karya dan RSUD Selaparang agar kualitas dan ragam pelayanan kesehatan semakin baik.
Persoalan air bersih di wilayah selatan juga tidak boleh kalah penting.
Sebab, bagi masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih, persoalannya bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi menyangkut kebutuhan dasar kehidupan.
MASJID JANGAN HANYA DILIHAT SEBAGAI PROYEK FISIK
Jika renovasi Masjid Agung Al-Mujahidin memang ditempatkan sebagai bagian dari implementasi visi pembangunan daerah, khususnya dimensi religius dalam visi “SMART”, maka pemerintah juga harus mampu menjelaskan outcome yang ingin dicapai.
Jangan sampai renovasi berhenti sebagai proyek fisik.
Kalau menggunakan APBD sekitar Rp50 miliar, maka harus ada gambaran yang jelas:
Apa manfaat sosialnya?
Apa manfaat keagamaannya?
Apa manfaat pendidikannya?
Bagaimana pemanfaatannya setelah selesai?
Dengan demikian, masyarakat dapat melihat bahwa anggaran tersebut bukan semata-mata menghasilkan bangunan yang lebih megah, tetapi menghasilkan manfaat publik yang lebih besar.
DPRD HARUS MENJADI REM, BUKAN SEKADAR MENYETUJUI
Menjelang pembahasan KUA-PPAS Perubahan besok, DPRD Lombok Timur perlu wanti-wanti terhadap seluruh usulan belanja besar, khususnya yang menggunakan skema multiyears.
DPRD perlu memastikan bahwa setiap proyek memiliki:
dasar kebutuhan → kajian kelayakan → perencanaan yang matang → kemampuan fiskal → manfaat publik → dan kepastian pembiayaan.
Karena persoalannya bukan apakah pemerintah boleh membangun.
Pemerintah memang harus membangun.
Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah:
Apakah pembangunan tersebut merupakan prioritas yang paling tepat pada saat ini?
Dan yang lebih penting:
Apakah setelah proyek itu disepakati, APBD Lombok Timur masih cukup kuat untuk membiayai kebutuhan rakyat yang lain pada tahun-tahun berikutnya?
Karena itu, DPRD jangan hanya melihat angka Rp50 miliar hari ini. DPRD harus melihat seluruh konsekuensi fiskalnya sampai beberapa tahun ke depan.
Jangan sampai pembangunan hari ini menjadi beban pelayanan publik di masa depan.
APBD bukan sekadar daftar proyek. APBD adalah instrumen untuk menentukan siapa yang diprioritaskan dan kebutuhan rakyat mana yang harus didahulukan.
Maka, sebelum menyetujui proyek-proyek besar dan multiyears, DPRD Lombok Timur harus memastikan satu hal: jangan sampai ruang fiskal daerah terkunci, sementara kebutuhan dasar masyarakat masih banyak yang belum terselesaikan.
laporan : Riyan
