SUMBAWA, infoaktualnews.com – Ketika ancaman gundulnya hutan membayangi masa depan, sebuah gerakan hijau diam-diam dimulai dari tanah Sumbawa. Mengusung konsep Agrosilvopastura di Desa Sabedo, Kecamatan Utan, inovasi ini memadukan kekuatan tradisi warga dengan upaya menjaga kelestarian alam. Langkah berani melalui Perhutanan Sosial ini digadang-gadang menjadi jawaban atas perubahan iklim sekaligus penggerak roda ekonomi warga desa.
Model Agrosilvopastura ini memadukan kegiatan kehutanan, pertanian, dan peternakan dalam satu kawasan terpadu. Diprakarsai oleh Relung Indonesia bersama Pemerintah Daerah NTB melalui program Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF), langkah ini dirancang untuk menjawab dilema lama yakni bagaimana menjaga fungsi hutan tanpa mematikan mata pencaharian masyarakat.
Sumbawa memiliki tradisi Lar, yaitu kebiasaan warga melepas ternak di padang penggembalaan. Melalui model terpadu ini, tradisi bernilai lokal tersebut dirajut kembali agar berjalan beriringan dengan upaya menjaga tutupan pohon di hutan.
“Kunci utamanya adalah menyatukan kearifan lokal dengan pengelolaan lahan yang teratur. Kita ingin tradisi peternakan masyarakat tetap berjalan mantap, tetapi didukung dengan penyediaan pakan berkualitas yang ditanam langsung di kawasan hutan secara tertata,” ujar Arya A. Takwim, Project Manager RBP REDD+ NTB, di sela kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Sumbawa.
Arya menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan dua agenda penting pembangunan daerah, yaitu mewujudkan Desa Berdaya sekaligus merawat cita-cita Sumbawa Hijau Lestari.
Menurutnya, upaya perlindungan hutan perlu terus diperkuat melalui pendekatan kolaboratif yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dari solusi. “Kedepan, upaya menjaga kelestarian hutan perlu semakin mengedepankan kolaborasi, pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan dukungan parapihak, masyarakat dapat mengambil peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga hutan, sekaligus memastikan sumber daya alam tetap lestari dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Dinas LHK Provinsi NTB, L. Ayub Zaenuddin, S.Hut., menekankan bahwa keterlibatan aktif warga sejak tahap perencanaan hingga pengawasan di lapangan adalah kunci utama keberlanjutan program FOLU Net Sink 2030 ini.
“Ekonomi warga dan kelestarian hutan tidak boleh lagi diadu. Melalui kolaborasi ini, kita ingin membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat dan keasrian hutan bisa berjalan berdampingan. Keterlibatan penuh warga adalah fondasi utamanya,” tegas Lalu Ayub.
Model yang diterapkan di Desa Sabedo ini diharapkan menjadi bukti nyata bahwa program penurunan emisi dan perlindungan hutan dapat berjalan selaras dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
Tentang RBP REDD+ NTB: Program RBP REDD+ merupakan skema pembayaran berbasis hasil atas capaian pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Di NTB, program ini dilaksanakan oleh Relung Indonesia bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. (*)
