Dorong Tes Urin Bagi ASN, Sekda Sumbawa Dukung Pemberantasan Narkoba

Sumbawa, infoaktualnews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa membuka peluang pelaksanaan tes urine rutin bagi pejabat daerah sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan narkoba. Rencana tersebut akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK).
‎
‎Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., mengatakan, dorongan masyarakat agar pejabat menjalani tes urine merupakan hal yang wajar di tengah kondisi peredaran narkoba yang dinilai cukup mengkhawatirkan di daerah.
‎
‎“Yang jelas kita melihat fenomena narkoba ini pada ambang batas yang cukup mengkhawatirkan dan Sumbawa susah masuk zona hitam. Tetapi saya tidak yakin pejabat-pejabat kita teridentifikasi menjadi pemakai. Ini menjadi bentuk respons publik terhadap pejabat-pejabat yang ada untuk membangun trust kepada semua pejabat pemerintah daerah kita,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/11/2026).
‎
‎Budi menyampaikan, hingga saat ini Pemkab Sumbawa belum mengagendakan pelaksanaan tes urine rutin bagi seluruh pejabat. Namun, komunikasi intensif dengan BNNK akan dilakukan untuk melihat kemungkinan pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai upaya membangun kesadaran sekaligus kepercayaan masyarakat.
‎
‎“Untuk saat ini kita belum mengagendakan itu, tetapi kita akan melakukan komunikasi yang intensif kepada BNNK. Kita bisa sama-sama melakukan itu. Sebenarnya sudah pernah dilakukan, walaupun secara acak hanya kepada beberapa aparatur. Ke depan, jika memungkinkan, kita lakukan secara keseluruhan,” jelasnya.
‎
‎Menurutnya, pelaksanaan tes urine bukan sekadar mengikuti langkah daerah lain, melainkan bagian dari upaya membangun kesadaran dan komitmen bersama dalam mendukung pemberantasan narkoba.
‎
‎Budi juga menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan dorongan agar tes urine dilakukan terhadap pejabat daerah. Meski demikian, pemerintah daerah akan menyikapinya secara proporsional dan tidak reaktif terhadap masukan publik.
‎
‎“Intinya kita akan melakukan, tetapi bukan bagian dari respons reaktif. Saya tidak menemukan gejala-gejala dari pejabat kita yang mengarah sebagai pengguna. Namun, bolehlah kita lakukan tes urine. Yang jelas, kita merespons masukan publik bukan secara reaktif, karena saya masih yakin pejabat-pejabat daerah kita bersih dari penggunaan narkoba,” tutupnya. (IA)