LOMBOK TIMUR,NTB — InfoaktualNews.com Program makan bergizi yang semestinya menjadi instrumen negara untuk memastikan kecukupan gizi anak justru diselimuti dugaan praktik yang mengkhawatirkan. Ketua Forum Komunikasi dan Kajian Masyarakat NTB (FKKM NTB), Pahri Rahman, menemukan sejumlah kejanggalan serius pada menu yang disajikan oleh SPPG Ketapang Raya yang berlokasi di Kedome, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.
Temuan itu berangkat dari serangkaian pengaduan guru dan wali murid dari beberapa sekolah penerima program makan bergizi gratis (MBG). Para pelapor meminta identitas dan nama sekolah mereka dirahasiakan karena khawatir terhadap potensi tekanan.
Menurut Pahri Rahman, keluhan yang diterima bukan sekadar persoalan selera makanan anak, melainkan menyentuh isu fundamental terkait kualitas pangan, transparansi anggaran, dan keselamatan peserta didik usia dini.
“Secara logika kebijakan publik, jika anggaran untuk menu MBG sudah ditetapkan dengan standar tertentu, maka kualitas dan kelayakan makanan yang diterima anak harus sebanding dengan besaran anggaran tersebut. Namun dari laporan yang kami terima, menu yang disajikan justru jauh dari standar itu,” ujar Pahri kepada wartawan, Rabu (11/03/2026).
Yang paling mengkhawatirkan, lanjutnya, adalah dugaan penyajian roti yang telah melewati masa kedaluwarsa. Beberapa wali murid bahkan mendapati angka tanggal kedaluwarsa pada kemasan roti tampak kabur dan diduga telah dimanipulasi.
“Indikasinya sangat serius. Tulisan tanggal kedaluwarsa pada bungkus roti terlihat seperti dikaburkan. Jika benar ada pemalsuan tanggal kedaluwarsa makanan yang diberikan kepada anak-anak PAUD, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi berpotensi masuk wilayah pidana karena menyangkut keselamatan konsumsi,” tegasnya.
Salah seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya mengaku praktik semacam itu bukan terjadi sekali dua kali. Ia menyebut kualitas menu MBG yang diterima anak-anak sering kali tidak sesuai dengan ekspektasi maupun nilai anggaran program.
“Sudah sering begitu pak. Menu MBG yang disajikan seringnya tidak sesuai dengan anggaran dan kadang tidak layak konsumsi. Apalagi yang makan kan anak PAUD, kami takut terjadi keracunan,” ungkapnya kepada awak media.
Keluhan lain juga datang dari kalangan guru yang harus berhadapan dengan persoalan teknis distribusi makanan. Salah satu yang paling dikeluhkan adalah penggunaan wadah kantong penyajian makanan yang harus dikembalikan ke pihak SPPG.
Secara praktik di lapangan, hal tersebut justru menimbulkan persoalan baru. Anak-anak PAUD atau orang tuanya harus kembali mengantar kantong tersebut ke sekolah agar dapat dikembalikan ke pihak penyedia makanan.
“Guru akhirnya yang kerepotan. Mereka harus mengurus kantong itu, padahal tugas utama guru adalah mendidik dan mengawasi anak. Hal-hal seperti ini justru mengganggu proses belajar mengajar,” ujar seorang guru yang juga meminta identitasnya dirahasiakan.
Masalah lain yang disoroti adalah keterlambatan distribusi makanan. Menurut para wali murid, ketika terjadi keterlambatan atau kualitas makanan bermasalah, pihak penyedia hanya menyampaikan permintaan maaf dengan janji evaluasi tanpa ada perbaikan yang signifikan.
Bahkan dalam salah satu kejadian terbaru, kurma yang dibagikan kepada anak-anak dilaporkan telah rusak dan tidak layak konsumsi.
“Kurma yang diberikan sudah rusak. Kami tidak berani memberikannya ke anak, akhirnya dibuang saja,” kata salah seorang wali murid.
Bagi Pahri Rahman, temuan-temuan tersebut menjadi alarm keras bagi pengelolaan program makan bergizi di tingkat daerah. Ia menilai pengawasan terhadap penyedia makanan harus dilakukan secara ketat, terutama karena program tersebut menyasar kelompok paling rentan: anak usia dini.
“Program ini didesain untuk meningkatkan kualitas gizi anak. Tapi kalau makanan yang diberikan justru diduga kadaluarsa atau tidak layak konsumsi, maka yang terjadi adalah paradoks kebijakan: program gizi berubah menjadi potensi ancaman kesehatan,” katanya.
FKKM NTB mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait di Lombok Timur untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap operasional SPPG Ketapang Raya, termasuk memeriksa rantai pengadaan bahan pangan, standar penyimpanan, serta mekanisme distribusi makanan.
“Ini tidak boleh dianggap persoalan kecil. Kita sedang berbicara tentang makanan yang dikonsumsi anak-anak PAUD. Jika ada indikasi manipulasi tanggal kedaluwarsa atau penyajian makanan rusak, maka aparat penegak hukum juga harus turun tangan,” tegasnya.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan agar program makan bergizi tidak berubah menjadi proyek yang justru mengorbankan kesehatan anak.
“Negara tidak boleh main-main dengan pangan anak. Jika benar ada penyimpangan, maka harus ada pertanggungjawaban yang jelas,” pungkas Pahri.
Laporan : RY
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
