LOMBOK TIMUR,NTB – InfoAktualNews.com Kematian Niken Hafizoh Anggraini, guru swasta asal Sakra Barat yang meninggal dunia saat dirujuk dari RSUD Patuh Karya Keruak menuju RSUD dr. R. Soedjono Selong, memantik kemarahan publik. Tragedi tersebut tidak lagi dipandang sebagai peristiwa medis semata, melainkan telah berkembang menjadi kritik keras terhadap tata kelola pelayanan kesehatan di Kabupaten Lombok Timur.
Ketua IT99, Hadiyat Dinata, melontarkan serangan terbuka terhadap manajemen RSUD Patuh Karya Keruak, RSUD dr. R. Soedjono Selong, hingga Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dinilai gagal membangun sistem kesehatan yang cepat, responsif, dan berorientasi pada keselamatan pasien.
Menurut Dinata, kasus meninggalnya Niken tidak boleh disederhanakan sebagai risiko medis biasa. Ia menilai terdapat banyak pertanyaan yang wajib dijawab secara terbuka oleh rumah sakit dan pemerintah daerah.
“Publik berhak bertanya. Mengapa pasien yang sebelumnya diyakinkan bisa ditangani di Keruak akhirnya harus dirujuk dalam kondisi kritis? Mengapa keluarga mengaku melihat pasien terus mengeluh kesakitan setelah operasi hingga mengalami pendarahan sebelum akhirnya dirujuk? Mengapa keputusan rujukan baru dilakukan ketika kondisi pasien disebut sudah memburuk? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan kalimat normatif,” tegas Dinata.
Ia menyebut kasus tersebut menjadi gambaran buram pelayanan kesehatan daerah yang selama ini cenderung bergerak setelah tragedi terjadi, bukan mencegah tragedi sejak awal.
“Yang mengkhawatirkan bukan hanya satu kasus ini. Dalam hitungan hari masyarakat kembali menyaksikan kematian pasien yang dikaitkan dengan proses penanganan dan rujukan. Kalau kejadian serupa terus berulang, maka persoalannya bukan lagi kesalahan teknis individual. Ini sudah mengarah pada kegagalan sistem,” ujarnya.
Dinata secara khusus mengkritik pola pelayanan terhadap pasien rujukan yang menurutnya sering kali hanya menjadi proses administratif tanpa evaluasi medis yang benar-benar mendalam.
“Rumah sakit tidak boleh menjadikan pasien rujukan sebagai objek administrasi. Setiap pasien wajib diperiksa ulang secara komprehensif. Harus ada keberanian profesional untuk menguji kembali diagnosis dan tindakan sebelumnya. Keselamatan pasien tidak boleh bergantung pada selembar surat rujukan,” katanya.
Ia juga mempertanyakan praktik induksi persalinan yang menurut keterangan keluarga dilakukan sebelum akhirnya pasien menjalani operasi caesar.
“Ketika pasien sudah menahan rasa sakit akibat proses persalinan yang panjang, lalu diberikan tindakan medis lanjutan yang menambah beban fisik sebelum akhirnya dilakukan operasi, maka rumah sakit wajib menjelaskan kepada publik dasar pertimbangan medisnya. Transparansi adalah kewajiban moral dan profesional,” ujar Dinata.
Tidak hanya RSUD Patuh Karya, Dinata juga mengkritik RSUD dr. R. Soedjono Selong yang selama ini menjadi rumah sakit rujukan utama Lombok Timur.
Menurutnya, rumah sakit rujukan terbesar di daerah seharusnya membangun sistem penerimaan pasien gawat darurat yang lebih cepat dan tidak terjebak pada birokrasi administratif yang memperlambat proses penyelamatan nyawa.
“Rumah sakit rujukan bukan benteng birokrasi. Rumah sakit rujukan adalah benteng terakhir penyelamatan nyawa manusia. Ketika masyarakat terus mendengar cerita tentang lambannya proses rujukan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nyawa pasien, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan,” tegasnya.
Dalam pernyataannya yang paling keras, Dinata menilai Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tidak bisa lagi hanya berperan sebagai penonton setiap kali muncul kasus kematian pasien yang memicu kemarahan masyarakat.
“Pemda tidak boleh hanya muncul saat melayat atau memberikan belasungkawa. Yang dibutuhkan masyarakat adalah keberanian mengevaluasi direktur rumah sakit, mengevaluasi sistem rujukan, mengevaluasi standar pelayanan, dan membuka hasil audit kepada publik. Jangan biarkan rumah sakit daerah menjadi wilayah yang kebal dari kritik dan evaluasi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah bukan jumlah bangunan rumah sakit yang berdiri megah, melainkan kemampuan sistem kesehatan menyelamatkan warga pada saat-saat paling kritis.
“Gedung bisa dibangun dengan anggaran miliaran rupiah. Alat kesehatan bisa dibeli dengan proyek bernilai fantastis. Tetapi semua itu tidak ada artinya apabila masyarakat masih kehilangan nyawa karena lambatnya respons, buruknya koordinasi, atau lemahnya sistem pelayanan. Yang dibutuhkan rakyat bukan kemegahan gedung, tetapi jaminan bahwa ketika mereka datang mencari pertolongan, negara hadir untuk menyelamatkan mereka,” pungkas Dinata.
Kasus meninggalnya Niken kini menjadi ujian serius bagi kredibilitas pelayanan kesehatan Lombok Timur. Publik menunggu apakah pemerintah akan membuka ruang evaluasi secara jujur dan transparan, atau kembali membiarkan kemarahan masyarakat menguap tanpa jawaban yang tuntas.
(Tim/Red)
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
