Sumbawa, infoaktualnews.com – DPRD Kabupaten Sumbawa bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama Lantai II Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa, Jumat (14/08/2026).
Rapat paripurna tersebut membahas tiga agenda, yakni penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027, penyampaian pendapat akhir Bupati Sumbawa, serta penandatanganan nota kesepakatan bersama terhadap Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov. Turut hadir Wakil Ketua I DPRD H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., Wakil Ketua II Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., Wakil Ketua III Zulfikar Demitry, S.H., M.H., serta Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P.
KUA-PPAS 2027 Menjadi Dasar Penyusunan RAPBD
Dalam pendapat akhirnya, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan sesuai jadwal hingga Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat disepakati bersama. Kesepakatan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah melakukan pembahasan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027 dapat kita sepakati bersama,” ujar Jarot.
Belanja Daerah Difokuskan pada Program Prioritas
Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengarahkan belanja daerah Tahun Anggaran 2027 untuk mendukung program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, pencapaian target RPJMD 2025–2029, penguatan layanan dasar, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta efisiensi belanja melalui penajaman program dan kegiatan.
Selain itu, kebijakan anggaran juga diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang meliputi Program Prioritas Nasional (PSN), proyek strategis nasional, kegiatan belanja pemerintah pusat di daerah, serta berbagai prioritas daerah yang telah ditetapkan.
Pendapatan Daerah Masih Berpeluang Meningkat
Pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah juga menyoroti potensi peningkatan pendapatan daerah, terutama dari sektor pendapatan transfer pemerintah pusat. Pasalnya, target pendapatan transfer Tahun Anggaran 2027 masih mengacu pada target Tahun Anggaran 2026.
“Plafon sementara pendapatan transfer Tahun Anggaran 2027 masih menggunakan asumsi yang sama dengan APBD Tahun Anggaran 2026, yaitu sekitar Rp1,568 triliun,” kata Jarot.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus mengikuti perkembangan kebijakan dan alokasi transfer dari pemerintah pusat agar setiap tambahan anggaran yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dan membiayai program prioritas pembangunan.
“Oleh karena itu, kita perlu terus mengikuti perkembangan kebijakan dan alokasi transfer dari pemerintah pusat, sehingga apabila terdapat tambahan alokasi, dapat segera kita optimalkan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dan membiayai program-program prioritas pembangunan,” tegas Jarot.
Alokasi Infrastruktur Rp49,77 Miliar Menjadi Perhatian
Selain pendapatan daerah, pembahasan KUA-PPAS 2027 juga menyoroti alokasi belanja infrastruktur yang masih relatif kecil, yakni sekitar Rp49,77 miliar atau 2,57 persen dari total belanja daerah. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sumbawa.
Jarot menilai alokasi anggaran infrastruktur perlu ditingkatkan, terutama untuk pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan yang berdampak langsung terhadap konektivitas antarwilayah, akses masyarakat, distribusi barang dan jasa, hingga penguatan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami sepakat bahwa alokasi ini perlu menjadi perhatian dan sepanjang memungkinkan, ditingkatkan, terutama untuk pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan yang memiliki dampak langsung terhadap konektivitas antarwilayah, akses masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Penajaman RAPBD 2027 Masih Terbuka
Pemerintah daerah memandang setiap ruang fiskal yang tersedia harus diarahkan pada belanja yang mampu memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama.
Jarot menyebutkan bahwa pada tahap penyusunan dan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 masih terbuka ruang untuk melakukan penajaman terhadap pendapatan maupun belanja daerah dengan orientasi utama pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Ajak DPRD Pertahankan Semangat Kolaborasi
Menutup pendapat akhirnya, Jarot menegaskan bahwa seluruh dinamika selama proses pembahasan merupakan bagian dari semangat kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi masing-masing. Menurutnya, kedua lembaga memiliki visi yang sama, yakni mewujudkan Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.
“Kami berharap, semangat kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah ini terus kita pertahankan, sehingga pada tahap penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 masih terbuka ruang untuk melakukan penajaman terhadap pendapatan maupun belanja daerah, dengan orientasi utama pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Jarot.
Kesepakatan terhadap Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 menjadi tahapan penting sebelum penyusunan RAPBD 2027. Pemerintah daerah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mengakselerasi pencapaian target pembangunan menuju Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera. (*)
