InfoaktualNews.com || Lombok Timur, NTB — RSUD dr. R. Soedjono rutin menggelar bakti sosial donor darah, warga rela antre menyumbangkan setetes demi setetes kehiLombok Timur di saat yang sama, banyak keluarga pasien justru dipusingkan, saat kerabatnya membutuhkan darah, mereka tetap diminta mencarinya sendiri ke mana-mana.
Pertanyaan pun meledak di tengah masyarakat, Kalau kami sudah menyumbang darah, kenapa kami tetap harus mencarinya saat giliran kami yang butuh? Ke mana sebenarnya darah-darah itu mengalir?
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah dan Permenkes No. 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, darah hasil kegiatan donor tidak langsung diberikan kepada keluarga yang mendonorkan. Setiap tetes yang terkumpul masuk ke sistem stok terpusat, melalui proses panjang, uji saring kesehatan, pengolahan, penyimpanan, baru kemudian didistribusikan kepada siapa saja yang membutuhkan korban kecelakaan, ibu melahirkan, pasien operasi tanpa memandang siapa pendonornya .
Satu kantong darah bahkan dapat diolah menjadi beberapa komponen dan menyelamatkan lebih dari satu nyawa, sebagaimana diatur dalam standar pelayanan transfusi darah nasional .
Merespons kegelisahan yang meluas, Ketua DPC LSM Kasta Wilayah Selong, Rifki, menyampaikan kritik yang tajam dan lugas:
“Ini bukan sekadar kejanggalan,ini ketidakadilan yang terang-terangan! Pihak rumah sakit menggelar kegiatan donor darah dengan sukarela masyarakat, darah terkumpul dalam jumlah banyak. Tapi saat warga yang sama datang membutuhkan untuk keluarganya sendiri, mereka disuruh mencari sendiri ke mana-mana. Logikanya di mana? Kemanusiaannya di mana?”
“Jangan jadikan kegiatan donor darah sekadar seremonial untuk pencitraan semata. Kalau stok darah selalu kosong saat dibutuhkan, berarti ada yang salah dalam pengelolaannya, entah tidak dikelola dengan baik, atau tidak disalurkan ke jalur yang benar. Kami minta pihak RSUD dan instansi terkait membuka data secara transparan: berapa darah yang masuk, ke mana disalurkan, dan siapa yang menerimanya. Jangan biarkan darah rakyat diambil, lalu rakyat dibiarkan mati tanpa pertolongan.”
“Praktik ‘donor pengganti’ ini harus dihapus sekarang juga! Pasien berhak mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis, bukan dijadikan alat pengisian stok. Jika ini terus terjadi, kami tidak akan diam, kami akan desak audit keterbukaan sampai ke tingkat pimpinan tertinggi.”
Di balik niat mulia itu, warga merasa ada yang ganjil, Praktik yang kerap terjadi:
– Proses uji saring butuh waktuwaktu, darah belum bisa langsung digunakan
– Golongan darah yang masuk belum tentu cocok dengan pasien yang menunggu
– Stok bisa langsung terserap untuk pasien lain yang lebih mendesak
– Masih melekatnya kebiasaan “donor pengganti” — keluarga diminta mendonorkan untuk mengisi kembali stok, bukan untuk langsung dipakai bagi kerabatnya sendiri
Kondisi ini bukan hanya terjadi di Lombok Timur. Ketua PMI Lombok Barat, Haris Karnain, pernah secara tegas di beberapa media menyatakan: “Kebijakan mewajibkan donor pengganti merupakan kemunduran dalam pelayanan kesehatan. Pasien seharusnya mendapatkan darah secara cepat dan mudah, bukan dibebani prosedur yang memperberat beban keluarga.” Praktik ini bahkan dinilai memperlama masa perawatan dan menaikkan biaya rumah sakit.
“Kami tidak keberatan mendonorkan, itu kewajiban kemanusiaan. Tapi jangan sampai terkesan darah kami diambil, lalu saat kami butuh, kami disuruh mencari sendiri,” ujar salah satu warga yang menyampaikan kegelisahannya.
Masyarakat meminta akuntabilitas penuh, ke mana darah didistribusikan, berapa stok yang tersedia setiap saat, dan mengapa praktik mencari darah sendiri belum bisa dihapus. Sesuai amanat peraturan, setiap kantong darah harus memiliki jejak pencatatan yang jelas, siapa yang menerima, kapan, dan untuk kebutuhan apa .
Harapan warga sederhana, agar kegiatan donor darah bukan sekadar seremonial, melainkan benar-benar menjamin ketersediaan saat nyawa dipertaruhkan. Darah yang dikumpulkan dari rakyat, seharusnya kembali untuk rakyat.
laporan : Riyan
