Sumbawa, infoaktualnews.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) memfokuskan perencanaan pembangunan tahun 2027 pada lima prioritas utama yang menjadi arah kebijakan daerah. Selain memastikan seluruh program perangkat daerah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Bapperida juga mengidentifikasi sejumlah faktor yang menjadi dasar rencana perubahan RPJMD Kabupaten Sumbawa pada 2027.
Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedi Heriwibowo, saat ditemui Selasa (10/11/2026), menjelaskan bahwa lima prioritas pembangunan tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), lingkungan melalui program Sumbawa Hijau Lestari, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik dan industrialisasi, serta penanggulangan kemiskinan dan penguatan ketahanan sosial budaya.
Menurutnya, kelima prioritas tersebut menjadi acuan bagi masing-masing perangkat daerah dalam menyusun dan menjabarkan program kerja pada RKPD 2027. Hal ini dilakukan agar setiap perangkat daerah memiliki peran yang jelas dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah.
“Kelima prioritas inilah yang harus dijabarkan oleh masing-masing perangkat daerah agar terlihat peran dan kontribusinya dalam mendukung lima prioritas pembangunan daerah tahun 2027. Ini sesuai arahan Bupati agar seluruh program tahun 2027 merupakan penjabaran dari RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda,” jelasnya.
Selain mengacu pada prioritas pembangunan daerah, penyusunan RKPD 2027 juga memperhatikan program pemerintah nasional dan provinsi, terutama program strategis nasional (PSN). Setiap perangkat daerah juga diarahkan untuk mempersiapkan inovasi sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan pembangunan pada tahun mendatang.
“Jadi, ada tiga hal yang harus dijabarkan oleh perangkat daerah, yaitu bagaimana program yang dilaksanakan merupakan penjabaran RPJMD, bagaimana menyikapi program-program strategis nasional, serta inovasi apa yang harus dipersiapkan untuk tahun 2027,” ungkap Dedi.
Ia berharap seluruh program yang direncanakan dalam RKPD 2027 dapat mengakomodasi sebagian besar arah kebijakan RPJMD serta memastikan pembangunan daerah berjalan selaras dengan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa.
Di sisi lain, Bapperida telah mengidentifikasi sejumlah aspek yang menjadi dasar rencana perubahan RPJMD Kabupaten Sumbawa pada 2027. Secara regulasi, perubahan tersebut dimungkinkan untuk dilakukan sebelum berakhirnya pertengahan periode RPJMD.
Dedi menjelaskan, terdapat tiga faktor utama yang mendorong perlunya perubahan dokumen perencanaan tersebut. Pertama, adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) yang direncanakan berdampak pada empat OPD pada 2027.
Dalam rencana penataan organisasi tersebut, sebagian bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KBP3A) akan dialihkan. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) direncanakan bergabung dengan Dinas Sosial, sedangkan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) akan bergabung dengan Dinas Kesehatan.
Sementara itu, urusan kebudayaan yang saat ini berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) akan dialihkan ke Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar). Sebaliknya, bidang kepemudaan dan olahraga dari Dispopar akan dialihkan ke Dikbud. Dengan penataan tersebut, Dikbud direncanakan menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, sedangkan Dispopar menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
“Perubahan struktur OPD ini tentu berdampak terhadap RPJMD, karena dalam dokumen tersebut masih tercantum OPD dengan nomenklatur dan struktur yang lama. Karena itu, perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan struktur organisasi yang baru,” terangnya.
Faktor kedua berkaitan dengan perubahan kapasitas fiskal daerah, terutama kebijakan pemerintah pusat mengenai alokasi dana transfer ke daerah (TKD). Saat penyusunan RPJMD sebelumnya, perubahan kebijakan tersebut belum terinformasikan sehingga kondisi kemampuan keuangan daerah perlu kembali disesuaikan dalam dokumen perencanaan.
Ia menyebutkan, sekitar 70–80 persen APBD Kabupaten Sumbawa masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Sementara itu, kebijakan transfer dari pusat ke daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga berpengaruh terhadap kemampuan pembiayaan program pembangunan daerah.
“Dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat, terutama penurunan dana transfer ke daerah, kita sudah mengetahui pola kemampuan fiskal yang akan dihadapi. Karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap RPJMD dengan memperhitungkan kondisi keuangan daerah,” jelasnya.
Faktor ketiga adalah adanya catatan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Evaluasi tersebut berkaitan dengan cascading atau penjabaran indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Catatan dari kedua lembaga tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian dokumen RPJMD, khususnya agar indikator kinerja pembangunan daerah dapat diselaraskan dengan hasil evaluasi.
Dedi menegaskan, ketiga faktor tersebut menjadi dasar bagi Bapperida untuk mempersiapkan rencana perubahan RPJMD Kabupaten Sumbawa pada 2027. Penyesuaian diperlukan agar dokumen perencanaan pembangunan daerah tetap relevan dengan perubahan struktur organisasi, kondisi kemampuan fiskal, serta hasil evaluasi kinerja pemerintah.
Dengan demikian, pelaksanaan RKPD 2027 diharapkan tetap berpedoman pada lima prioritas pembangunan daerah, sekaligus menyesuaikan arah perencanaan jangka menengah dengan dinamika kebijakan dan kemampuan keuangan daerah. (IA)
