SUMBAWA, INFOAKTUALNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni melalui peluncuran Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Pengadaan Barang dan Jasa oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., Senin (16/11/2026).
Peluncuran sekaligus sosialisasi Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 000.3.1/1056/PBJ/X/2026 tersebut berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT, Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Kehadiran sistem E-Monev ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Dengan sistem digital tersebut, setiap proses pengadaan diharapkan dapat dipantau secara lebih terukur, terbuka, dan bertanggung jawab.
Dalam arahannya, Bupati Sumbawa menegaskan bahwa keberhasilan pengadaan barang dan jasa tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya angka penyerapan anggaran. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dibelanjakan sesuai kebutuhan, menghasilkan pekerjaan berkualitas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pengadaan bukan hanya persentase penyerapan anggaran, tetapi apakah barang yang dibeli sesuai kebutuhan dan pekerjaan yang dibangun memiliki kualitas yang baik,” tegas Bupati.
Menurutnya, penerapan E-Monev merupakan instrumen penting untuk memastikan pengelolaan belanja daerah berjalan tepat sasaran. Sistem ini juga diharapkan mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus meminimalisasi potensi penyimpangan dalam proses pengadaan.
Bupati meminta seluruh perangkat daerah agar mulai menerapkan E-Monev secara konsisten terhitung sejak 16 November 2026. Setiap OPD diwajibkan menunjuk satu orang penanggung jawab atau Person in Charge (PIC) pengadaan yang bertugas memperbarui data pada aplikasi E-Monev dan E-Project sekurang-kurangnya satu kali dalam sepekan.
Ia juga menekankan pentingnya ketepatan dan keakuratan data yang dilaporkan. Informasi yang disampaikan harus benar-benar menggambarkan perkembangan pelaksanaan pengadaan sesuai kondisi riil di lapangan, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
Selain penguatan pengawasan, Bupati turut mendorong percepatan pelaksanaan paket-paket pengadaan yang masih mengalami keterlambatan atau tertunda. Namun, percepatan tersebut harus tetap mengedepankan kepatuhan terhadap prosedur, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta standar kualitas hasil pekerjaan.
Tidak kalah penting, seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan diingatkan untuk senantiasa menjaga integritas, menghindari konflik kepentingan, menolak segala bentuk gratifikasi, serta menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
Sebagai bagian dari pengendalian, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa diminta menyampaikan rekapitulasi pelaksanaan pengadaan berdasarkan data E-Monev. Bahkan, tingkat kepatuhan OPD dalam memanfaatkan sistem serta ketertiban penyampaian laporan akan menjadi salah satu bahan evaluasi dan penilaian kinerja kepala perangkat daerah.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sumbawa, Erma Hadi Suryani, S.T., M.M.Inov., menjelaskan bahwa E-Monev dirancang sebagai inovasi untuk mengintegrasikan proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pengadaan barang dan jasa secara lebih efektif dan sistematis.
Melalui penerapan sistem tersebut, pemerintah daerah dapat mengetahui perkembangan setiap paket pengadaan secara lebih cepat, mengidentifikasi berbagai kendala sejak dini, sekaligus menentukan langkah tindak lanjut berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Dengan demikian, pengawasan tidak lagi hanya bertumpu pada laporan administratif, tetapi juga didukung oleh data perkembangan yang dapat diperbarui secara berkala dan menjadi dasar pengambilan kebijakan.
Penerapan E-Monev diharapkan menjadi momentum pembenahan tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Sebab, pengadaan yang transparan, efisien, tepat sasaran, dan berkualitas merupakan bagian penting dalam memastikan APBD benar-benar memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
Melalui inovasi ini, Pemkab Sumbawa menegaskan komitmennya membangun pemerintahan yang semakin profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab demi mewujudkan Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera. (IA)











