Infoaktualnews.com, Sumbawa –
Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa mencatat Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin Kabupaten Sumbawa semakin menurun berada pada angka 63.490 jiwa. Hasil tersebut menunjukkan penurunan dibanding tahun 2018 sebesar 63.760 jiwa yang menunjukkan jumlah penurunan penduduk miskin bertambah sebesar 270 jiwa atau menurun sebesar 0,004 persen.
“Hal ini tergolong baik, karena jika dibandingkan dengan 10 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), 6 kabupaten/kota mengalami penaikan jumlah penduduk miskin, dan Kabupaten Sumbawa merupakan satu-satunya kabupaten/kota di pulau Sumbawa dengan penurunan jumlah penduduk miskin” ungkap Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Ir. Agus Alwi kepada media Selasa (28/7) diruang kerjanya
Dia menambahkan, Penurunan absolut penduduk miskin biasanya diikuti dengan persentase penduduk miskin. Dalam Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Formula, persentase penduduk miskin dinotasikan dengan headcount index (P0). Angka kemiskinan (P0) atau pembagian jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk total di Kabupaten Sumbawa pada Maret 2019 mencapai 13,90 persen. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,18 persen jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 yang sebesar 14,08 persen.
“Penurunan angka kemiskinan sebesar 0,18 persen menunjukkan terjadinya pelambaan penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakini sebesar 1,23 persen di tahun 2018. Namun jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan Provinsi NTB, sejak tahun 2013, persentase kemiskinan Kabupaten Sumbawa selalu berada dibawah persentase kemiskinan Provinsi NTB” jelasnya
Indeks Kedalaman Kemisinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran dari garis kemiskinan. Pada Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan/Poverty Gap Index (P1) di Kabupaten Sumbawa sebesar 2,56 atau menurun dari tahun 2018 yang sebesar 3,05.
“Menurunnya nilai indeks P1 menunjukkan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin yang semakin membaik terhadap Garis
Kemiskinan. Penurunan nilai indeks P1 akan berefek pada semakin mudahnya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan” katanya
Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan/Poverty Severity Index (P2) di Kabupaten Sumbawa sebesar 0,59. Hal ini menurun dari tahun 2018 yang sebesar 0,86. Angka ini merupakan angka terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai indeks P2 maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Jika ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin tinggi, konsekuensinya, pemerintah membutuhkan lebih banyak kebijakan yang lebih variatif untuk mengintervensi tingkat kemiskinan (program pengentasan kemiskinan yang lebih heterogen).
Dia menjelaskan bahwa Metode yang digunakan oleh BPS untuk mengukur kemiskinan didasarkan pada Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkal per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh sekitar 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak,dll).
“Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Garis Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa menunjukkan kenaikan yaitu sebesar 340.254 rupiah per kapita per bulan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 320.617 atau naik sebesar 6,12 persen. Garis kemiskinan akan cenderung mengikuti tren meningkat di setiap tahun karena pola konsumsi masyarakat yang selalu berkembang. Kenaikan garis kemiskinan ini juga dipengaruhi oleh besarnya inflasi harga bahan makanan dan non makanan” tuturnya
Adapun Konsep penghitungan kemiskinan yang digunakan oleh BPS memiliki keterbandingan antar waktu maupun antar wilayah dan sudah diterapkan di berbagai negara. Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) yakni ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Mengacu survei yang dilakukan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), pencatatan terhadap pengeluaran cenderung lebih menggambarkan kondisi ekonomi/daya beli sebuah rumah tangga dibandingkan dengan informasi terkait pendapatan yang cenderung tidak reliable (IAN-MA)
