Opini : Membongkar Misteri Kerusakan Hutan Sumbawa

81

Oleh : Iwan Haryanto, S.H., MH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Samawa

Hei sayangku, hari ini aku syantik
syantik bagai bidadari, bidadari di hatimu
hei sayangku, perlakukanlah diriku
seperti seorang ratu, ku ingin dimanja kamu.
Demikian sepenggal syair lagu Siti Badriah tentang syantik.

Jika lagu ini diiramakan dan dianalogikan dalam bentuk hutan Sumbawa, maka hutan harus cantik laksana bidadari yang bersemayam dihati kita semua maka perlakukan dirinya sebagai ratu yang harus dimanja dan dihibur maka akan terlihat indah laksana bidadari yang tak kujung pudar.

Mungkin itu yang sempat kita perlakukan terhadap hutan kita lima belas tahun yang silam. Hutan kita menjadi cantik, hijau, asri, dan enak dipandang mata. Bukit yang menjulang terlihat indah di mata. Hamparan hijau dedaunan mengiasi setiap jengkal daerah ini. Ah kemanakah hijau dedaunan hutan ku? Hutan yang semestinya aku jaga dan aku rawat laksana bidadari yang selalu ada dalam hati. Agar tetap berfungsi sebagai penjaga dan penyimpan mata air, paru-paru dunia, sumber ekonomi, tempat perkembangan habitat flora dan fauna, pengendali bencana, serta dapat mengurangi polusi untuk pencemaran udara.

Hutan yang ku harapkan akan menjadi permata yang berfungsi sebagaimana mestinya. Mulai kehilangan arah. Tak sedikitpun ku temukan mata air liar yang turun dari lelereng bukit selama perjalanan dari Sumbawa menujuh Kecamatan Empang. Terasa dihidung udara tidak nyaman lagi, terasa gersang dan panas. Udara sejuk sudah mulai hilang dan kelembaban hutan sudah mulai sirna. Mungkin ini yang dikatakan Kasi Pelestarian Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, sudah banyak sumber mata air yang mulai mengering dan hilang (16/10/2018 melalui nusramedia.com).

Hilangnya permata ini tidak lain disebabkan perladangan liar dan perambahan hutan. Perambahan hutan melalui pola ijin usaha yang terlalu bebas tampa terkontrol diberikan kepada pengusaha sehingga serampangan melakukan penembangan dimana-mana. Ijin usaha yang diberikan hanya beberapa hektar namun dalam praktek dilapangan lebih dari itu. Kemudian perladangan liar dengan sekema membuka lahan baru oleh masyarakat. Maraknya buka lahan baru (perladangan liar) dikarenakan adanya program assistance dari pemerintah melalui PIJAR.

Program PIJAR, yang terdiri dari Sapi, Jagung dan Rumput Laut. Salah satu dari program itu yakni jagung. Keberadaan program ini membuat atusias masyarakat untuk melakukan perladangan dan pembalakan liar. Banyaknya bantuan yang dikuncurkan oleh pemerintan baik pemerintan pusat maupun pemerintah provinsi. Tahun 2011 Pemerintah pusat memberikan bantuan bibit untuk pengembangan 16.500 hektare dari total luas areal tanam mencapai 27.000 hektare dan tahun 2012 dari Pemerintah Provinsi NTB membantu bibit untuk lahan seluas 1.000 hektare (antara.com, 2012)

Ini berati adanya perluasan lahan yang cukup pantastik untuk pengembangan jagung di Kabupaten Sumbawa. Belum lagi pasokan modal dari salah satu bank untuk memudahkan petani penaman jagung. Pasokan modal ini salah satu langka agar petani dapat difasilitasi dalam usaha menanam jagung melalui krdit usaha rakyat. Bantuan modal dalam bentuk KUR ini dilakukan pada tahun 2010 sampai dengan sekarang. Kredit usaha rakyat ini tak tanggung-tanggung menggelontorkan anggaran miliaran hingga ratusan miliar rupiah (antara.com 2017).

Wajar, jika hutan kita setiap waktu dan setiap tahun mengalami kerusakan. Data dari kehutanan tingkat kerusakan hutan di Kabupaten Sumbawa mencapai 148.655.09 dari total luas hutan Kabupaten Sumbawa mencapai 389.675.35 ha (Radar NTB, 2017). Ini artinya ada sekitar 70% kerusakan hutan di Kabupaten Sumbawa sehingga membuat kabupaten yang tekenal dengan mampis rungan ini kemungkinan tidak akan memiliki hutan pada masa yang akan datang.

Untuk mengurangi tingkat kerusakan hutan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa. Berbagai program telah dicanangkan oleh pemerintah maupun pemerintah pusat. Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten telah mengarahkan pada pemanfaatan potensi sumberdaya hutan melalui kegiatan perencanaan dan pengembangan Hutan Kemasyarakatan di lokasi perizinan HKM kecamatan Empang, Hutan Tanaman Rakyat di Kecamatan Moyo Hilir, dan Kecamatan Maronge dengan melibakan 4 kelompok tani hutan. Jumlah anggaran yang disuntik untuk fasilitasi kegiatan tersebut sebesar Rp. 2.395.000.000. Dari biaya ini diharapkan dapat tercapainya rehabilitasi hutan dan lahan serta terbitnya masyarakat sekitar dalam pengelolan Hutan Kemasyarakatan (HKM) (www.dprd-sumbawakab.go.id).

Tidak hanya itu, pemerintah pusat juga melakukan upaya pemulihan terhadap kerusakan hutan melalui program penghijauan. Program penghijauan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, hampir setiap tahun dikuncurkan. Namun program yang diharapkan oleh pemerintan ini tidak berbuah manis, hasilnya nihil. Hal ini disampaikan oleh Peresiden Jokowi Dodo ketika berpidato di hadapan mahasiwa UGM, setiap tahun program penghijauan dicanangkan dengan anggaran milyaran namun hasil minim (detik.com, 2017).

Menarik HKM dan pernyataan Jokowi, ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sumbawa telah melakukan perlindungan terhadap hutan baik melalui HKM maupun program penghijauan yang telah digelontorkan oleh pemerintah pusat hampir setiap tahun dalam rangka mengurangi tingkat kerusakan hutan di Kabupaten Sumbawa. Namun program ini tidak kunjung berbuah manis dan terasa pahit. Hutan di Kabupaten Sumbawa belum terlihat hijau masih kering, gundul dan tandus.

Tidak hanya itu, upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pembalakan liar. Dengan pola menerjunkan tim terpadu, antara kepolisian dan TNI beserta aparat penegak hukum dari kehutanan. Selebihnya juga melakukan patroli selama 24 jam, akan tetapi jumlah personil tidak sebanding dengan wilayah yang awasi, rasio petugas kita dengan areal hutan 1:2.200 ha. Itu artinya ada sekitar dua bahkan tiga kecamatan yang menjadi wilayah kerja personil guna mengawasi dan mencegah terjadinya kerusakan hutan (Antaranews NTB, 2020).

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga dan melindungi hutan di kabupaten sumbawa belumlah memperlihat keberhasilan. Karena perlindungan dan pengawasan hutan melalui kebijakan tersebut tidak berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh sehingga hutan Sumbawa mengalami kesakitan setiap waktu dan setiap saat. Alasan yang digunakan oleh pemangku kebijakan, selalu menggunakan alasan klasik, seperti jumlah personil tidak sebanding dengan luas lahan yang di lindungi.

Upaya protection dan pengawasan, jauh sebelum kerusakan hutan di kabupaten Sumbawa sampai dengan sekarang ini telah dilakukan namun hasilnya tetap masih minim. Kemungkinan ada dugaan kerusakan hutan menjadi alasan banyaknya program yang digelontorkan guna memberikan perlindungan terhadap hutan. Namun dalam praktiknya nihil, dikarenakan maraknya terjadi pembalakan dan perladangan liar yang dilakukan oleh masyarakat sebagai tempat menanam jagung. Alibi inilah menjadi indikasi ada upaya korupsi di lahan kehutanan yang rusak, tandus dan kering.

Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapat keuntungan sepihak (Juniadi Suwartojo, 1997).

Ini artinya adanya kepercayaan publik yang diberikan kepada pemangku kebijakan untuk mengelola, melakukan upaya preventif, serta perlindungan terhadap hutan di kabupaten sumbawa agar terlepas dari belenggu kritis dan rusak melalui berbagai program yang digelontorkan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaannya tidak efektif dan tidak maksimal. Karena ada dugaan program tersebut dikerjakan tidak tepat sasaran, seperti bantuan bibit bagi kelompok, dalam penyaluran atau distribusi bibit kepada kelompok tani tidak maksimal, di mana petani memperoleh bibit untuk di tanam di wilayah binaan namun tidak dilakukan. Belum lagi pengawasan dan pembinaan terhadap kelompok tani dalam rangka peningkatan kapasitas guna memiliki pengetahuan tentang perlindungan dan pelestarian terhadap hutan guna menujuh hutan yang asri.

Upaya ini hampir tidak dilakukan oleh pemegang kebijakan sehingga kondisi hutan Sumbawa semakin hari semakin kritis karena peran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pelestarian hutan hanya isapan jempol belaka. Seperti yang terjadi di Kecamatan Empang dan Tarano, partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan hampir minim dan bahkan tidak ada. Semua masyarakat berlomba-lomba melakukan perladangan liar sebagai tempat untuk menanam jagung. Akibat kejadian itu, kecamatan empang dan tarano sempat di terjang banjir hingga mengakibatkan kerugian bagi 1.085 KK (4.30 jiwa) di wilayah Kecamatan Empang, dan 1,812 KK (7248 jiwa) di wilayah Tarano (www.suarantb.com). Kejadian ini disebabkan hutan di wilayah Empang dan Tarano sudah rusak dan kritis sehingga daya tahan hutan terhadap derasnya air hujan tidak terbendung.

Sungguh irons, pemangku kebijakan selalu menyalakan masyarakat terhadap kerusakan hutan. Padahal upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan, pengawasan, serta pengelolaan hutan hampir setiap tahun dilakukan namun tidak membuahkan hasil yang lebih baik, akan tetapi masyarakat selalu di kambing hitamkan terhadap persoalan hutan, di mana masyarakat yang telah menimbulkan kerusakan terhadap hutan melalui pembalakan dan perladangan liar untuk kepentingan menanam jagung (membuka perkembunan jagung) sehingga hutan tidak lestari selamanya. (*)