Inilah! Harapan F-PKS Sumbawa di APBD 2021

22

Sumbawa,  InfoaktuaNews –

Fraksi PKS Harapkan APBD 2021 Momentum untuk Bangkit memperbaiki berbagai Hal menjadi lebih baik seperti pengentasan kemiskinan, penanganan Pengangguran, Penyediaan kebutuhan Air Bersih, Penguatan UKM, Penguatan Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat

Melalui Juru bicaranya Syaifullah Samapaikan Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Ranperda APBD Tahun 2021. Dihadapan Pimpinan Sidang Syamsul Fikri AR, Sag, M.Si dan Nanang Nashiruddin SAP, Eful sapaan akrap politisi dari ano siup ini uraikan secara ringkat dan padat pemikiran dan sikap Fraksi atas RAPBD 2021. ‘Memasuki 75 tahun kemerdekaan kita masih dihantui persoalan ekonomi yang fundamental terkait pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. ungakapnya.

“Kondisi perekonomian nasional saat ini juga cukup mengkhawatirkan seiring besarnya tekanan resesi ekonomi global, merosotnya pertumbuhan ekonomi, lesunya dunia usaha, dan tergerusnya daya beli rakyat. Kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan rakyat semakin memburuk akibat dampak pandemi covid-19 serta kegagalan memitigasinya berpotensi mendorong munculnya permasalahan sosial yang serius dan berbahaya. Fraksi PKSmengajak kita semua untuk saling bahu-membahu dan menjadikan covid-19 sebagai momentum daerah kita untuk bangkit, memperbaiki berbagai hal untuk menjadi lebih baik. Ajak Eful sapa akrab politisi PKS.

Dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2021 yang telah disampaikan. Fraksi PKS memandang bahwa rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Sumbawa masih menanggung beban yang berat dimana berkurangnya pendapatan daerah akibat covid-19 dan terjadinya perlambatan ekonomi secara dratis bahkan sudah masuk ke dalam resesi ekonomi. Dari gambaran tersebut ditengah masyarakat kita hari ini terjadi peningkatan pengangguran akibat banyaknya terjadi phk, dari data dinas tenaga kerja dan transimigrasi sumbawa pada bulan Juni 2020, tercatat ada 4.935 orang di Kabupaten Sumbawa terdampak langsung covid-19, sedangkan pada tahun 2019 jumlah pengangguran sebanyak 8.764 orang. Kemudian terjadinya peningkatan angka kemiskinan, dari data bps tahun 2020 tingkat kemiskinan daerah kita berada di angka 13,90 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa sebesar 457.671 jiwa, berarti tingkat kemiskinan saat ini berjumlah 63,616 orang, Fraksi PKS sangat berharap agar persoalan di atas menjadi prioritas utama untuk segera di tangani pada tahun 2021, sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2021, dan kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman covid-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Serta sesuai dengan rencana kerja pemerintah tahun 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, maka fokus pembangunan diarahkan kepada pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana. paparnya.

Fraksi PKS berharap agar Pemerintah Daerah melakukan singkronisasi dalam menyusunan RKPD tahun 2021, baik dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat agar sama sama saling mendukung untuk pencapaian visi dan misi presiden dan wakil presiden melalui 5 (lima) arahan utama, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia (sdm), membangun sdm pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;

2. Pembangunan infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi terutama menerbitkan undang-undang mengenai pemberdayaan umkm;

4. Penyederhanaan birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

5. Transformasi ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sda menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Berikut kami sampaikan catatan atau masukan penting Fraksi PKS kepada Pemerintah Daerah :

1. Terkait dengan PDAM Batu Lanteh, Fraksi PKS meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja managemen pdam atas banyak keluhan masyarakat/pelanggan terhadap debit air yang kotor dan tidak bisa digunakan untuk minum maupun untuk mandi, terutama wilayah kota kecamatan Sumbawa, mengingat sudah memasuki musim hujan kebersihan air harus tetap dijaga, jangan sampai pelanggan membeli air yang kotor dari PDAM, Fraksi PKS menegaskan bahwa air bersih merupakan kebutuhan paling mendasar bagian hak atas air yang harus dijamin negera terutama pemerintah dan pemerinah daerah sebagai bagian dari pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia untuk kemakmuran rakyat. Penyediaan atas air bersih bukan semata mata berkenaan dengan tujuan kemakmuran dalam pengertian ekonomi, tetapi berkenaan dengan kondisi mendasar yang menentukan martabat kemanusiaan, hak hidup dan kualitas kesehatan masyarakat.

2. Fraksi PKS berharap agar pemerintah Kabupaten Sumbawa agar selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait masih maraknya perambahan hutan baik untuk di tanami jagung maupun penebangan kayu (ilegal loging)

3. Terkait dengan UMKM, Fraksi PKS menyarankan agar anggaran harus lebih difokuskan pada program seperti pembinaan, promosi dan pemberian bantuan bagi umkm termasuk melalui pelatihan dan dukungan bagi perizinan atau formalisasi umkm. Saat ini masih sangat banyak usaha mikro dan kecil yang belum memiliki legalitas usaha yang membuatnya sulit mendapatkan akses program-program Pemerintah Daerah maupun pusat. Oleh karena itu dalam masa pemulihan ekonomi ini, program-program pembinaan dan pengembangan umkm harus bisa menyentuh usaha mikro dan kecil yang belum memiliki legalitas usaha. Program dan kegiatan OPD maupun BUMD sedapat mungkin perlu melibatkan usaha mikro dan kecil di jakarta sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pemberdayaan umkm. Jangan lagi program pembinaan UMKM hanya sekedar formalitas program. Momentum pandemi ini harus menjadi ajang perubahan paradigma dalam pembinaan umkm agar lebih memberikan dampak yang nyata. Program-program ekonomi yang masuk dalam kegiatan strategis daerah harus dipastikan berjalan dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

4. Terkait dengan progres pembangunan pasar seketeng, Fraksi PKS meminta penjelasan Pemerintah Daerah bahwa kapan pasar tersebut bisa di tempati oleh pedagang..? Dan Fraksi PKSjuga berharap agar semua pedagang yang sudah mempunya kartu pedagang menjadi prioriotas utama untuk memempati lokal tersebut, baru pedagang yang lain.

5. Terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan yang rusak di Kabupaten Sumbawa, khususnya dalam kota Empang, Fraksi PKS berharap dapat menjadi prioritas dan dapat dianggarkan di tahun 2021

Fraksi PKS menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD kab. Sumbawa, Bupati dan Wakil Bupati sumbawa dan semua organisasi perangkat kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang sudah bekerja keras, tulus dan ikhlas dalam rangka menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik, semoga apa yang telah dilaksanakan selama ini, tercatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Swt. diakhir penyampaian pendapat Fraksi PKS tegaskan dapat menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sumbawa tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. (IA-Dy)