Upz!  Pasca Penetapan Calon Terpilih, Husni-Ikhsan Menolak Hasil Pleno KPU

  • Bagikan

Sumbawa, InfoaktualNews –

Pasca penetapan calon terpilih pada Pilkada Sumbawa tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KPU Sumbawa di Balroom Sernu Raya Hotel Rabu – Kamis (16 – 17 Desember 2020), dimana pasangan calon Nomor (4) Drs H Mahmud Abdullah – Dewi Noviany S.Pd M.Pd yang mengusung tagline Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban berhasil terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa masa bhakti 2021 – 2024 dengan raihan suara tertinggi 69.683 suara, unggul dari empat paslon lainnya.

Sementara pesaing terdekatnya paslon Nomor (5) Ir H Syarafuddin Jarot MP – Ir H Mokhlis M.Si dengan Sumbawa Maju meraih 68.801 suara dengan selisih suara mencapai 882 suara, justru kini menempuh upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, dengan mengantongi cukup banyak temuan dan bukti-bukti berkaitan dengan pelanggaran Pilkada yang Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM).

Diketahui justru kini, pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Sumbawa, H. M Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd menolak hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Pilkada Sumbawa 2020, Namun sebelumnya, Paslon nomor urut satu  ini menerima hasil akhir rekap KPU. Hal ini dibuktikan dengan penandatangan berita acara oleh saksi paslon nomor urut 1 Husni – ikhsan  yakni Ridwan.

Kendati demikian, saat memberikan keterangan pers ke awak media, jumat (18/12), ia menyatakan bahwa penandatanganan berita acara oleh Ridwan atas inisiatif sendiri, tanpa berkoordinasi dengan tim pemenangan maupun pasangan calon dan Ridwan juga mengaku khilaf.

Oleh karena itu, Ridwan membuat surat  pernyataan mencabut penanda tanganan tersebut, dan pernyataan pencabutan itu akan disampaikan langsung ke KPU Sumbawa malam ini.

“Tandatangan saya pada hari Rabu sampai Kamis pada rapat pleno terbuka penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa 2020, saya nyatakan dicabut,” ucap Ridwan.

Kemudian, Ketua tim pemenangan paslon Husni-Ikhsan, Muhammad Jabir, SH.,MH, menyatakan bahwa penandatanganan berita acara oleh saksi yang diutus Paslon nomor urut satu pada rapat pleno terbuka KPU tersebut terjadi miss komunikasi, sehingga tidak ada perintah dari ketua tim pemenangan maupun dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk menandatangani berita acara dan malam ini secara resmi diputuskan untuk dicabut.

”Saksi telah tandatangan berita acara, dengan tanpa berkomunikasi, tanpa kordinasi, meminta persetujuan tim dan Pasangan calon. M Ridwan membuat pernyataan mencabut persetujuan berita acara, yang telah ditandatangani di atas materai,” tegas jabir.

Selain itu, jabir juga menyatakan bahwa  alasan lain pencabutan penandatanganan itu, karena banyaknya konstituen, relawan, pendukung dari lapisan bawah sampai tingkat atas, Husni-Ikhsan meminta agar penandatanganan berita acara dicabut.

Selain itu, Husni-Ikhsan juga mengaku mengantongi dugaan adanya temuan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu paslon selama tahapan Pilkada berlangsung. “Ada data (Kecurangan). Data-data kami miliki telah kami kantongi,” pungkasnya. (IA-Dy)



  • Bagikan
error: Upss, Janganlah dicopy bang ;-)