Wow! LKPD – LPPD Menentukan Sumbawa Raih WTP Kesembilan Kali

  • Bagikan

Sumbawa, Infoaktualnews.com –

Inspektur Inspektorat Kabupaten (Itkab) Sumbawa Drs. H. Baharuddin, MM., dalam keterangannya kepada awak media diruang kerjanya, Rabu (24/3) menyatakan kalau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2020 dinilai sangat menentukan bagi Sumbawa dapat meraih yang namanya penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesembilan kalinya.

Oleh karena itu berkaitan dengan LKPD tahun anggaran 2020 tersebut terang Haji Bahar akrab pejabat low profil ini disapa, maka tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk tahap kedua mulai Rabu (24/03)  berada di Kabupaten Sumbawa hingga dua bulan kedepan, untuk melakukan tugas pemeriksaan secara intensif, baik itu menyangkut soal administrasi maupun  melakukan kegiatan action lapangan atas pelaksanaan sejumlah kegiatan program fisik maupun non fisik yang telah dilaksanakan oleh sejumlah OPD dilingkup Pemda Sumbawa.

Haji Bahar juga menjelaskan pada tahap pemeriksaan tahap kedua ini, Tim BPK-RI akan bekerja dan berada di Sumbawa selama dua bulan kedepan dengan tugas utama melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 lalu itu, dan dalam kegiatan pemeriksaan tim BPK ini, Inspektorat juga mendampingi termasuk pada saat dilakukan kegiatan action pemeriksaan dilapangan atas proyek pembangunan fisik yang telah dilaksanakan tahun lalu itu oleh sejumlah OPD terkait, tukasnya.

“Tim BPK ini akan bekerja sampai dengan bulan Mei mendatang, dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) opini BPK itulah yang akan menentukan apakah Sumbawa dapat meraih kembali yang nama WTP tersebut, yang rencananya akan diumumkan sekitar bulan Juni – Juli 2021 mendatang, dalam hal ini Sumbawa bertekad dan sangat optimis akan mampu meraih WTP untuk ke-9 (Sembilan) kalinya itu,” kata Haji Bahar.

Menurut Haji Bahar, dari LHP opini BPK itulah nanti akan dapat diketahui dengan jelas apa saja temuan ataupun rekomendasi BPK atas kegiatan fisik dan non fisik yang dilaksanakan tahun 2020 lalu tersebut, dan tentu opini BPK tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Pemda Sumbawa, dalam hal ini Itkab Sumbawa sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang dimiliki akan selalu terus berupaya melakukan pembinaan dan pengawasan intensif, bahkan terkait dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2020 lalu telah tuntas disampaikan kepada Mendagri maupun Menpan, dan kami yakin hasil penilaian LPPD paling tidak akan dapat dicapai dengan nilai (B) atau (B Plus), ujarnya. (IA-aM)



  • Bagikan
error: Upss, Janganlah dicopy bang ;-)