Sosialisasi  Persero  Perorangan  Ditjen AHU   Targetkan  KEK  Mandalika  Lombok NTB  Berpotensi Pertumbuhan Usaha UMKM 

  • Bagikan

 

MATARAM  –  infoaktualnews.com.            KEK  Mandalika yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menjadi target potensial bagi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo R. Muzhar yang didampingi oleh Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Haris Sukamto pada sosialisasi mengenai perseroan perorangan yang diselenggarakan di Kabupaten Lombok Barat- NTB (15/10/21)

Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 600 ribu UMKM di NTB dan sebagian besar belum memiliki izin usaha.

Lantaran hal tersebut perseroan perorangan hadir sebagai solusi bagi pelaku UMK melalui pendirian badan usaha yang berbadan hukum sehingga dapat mengakses fasilitas atau produk pembiayaan dari perbankan untuk mengembangkan usaha” ujar Cahyo saat sosialisai di Ball room Aruna Hotel sengigi Lobar (15/10/21)

Lanjut dijelaskan bahwa Perseroan perorangan yang diluncurkan di Bali pada tanggal 8 Oktober 2021 oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, merupakan jenis badan hukum baru yang khusus diperuntukkan bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Dengan adanya perseroan perorangan tersebut, maka pelaku UMK dapat membentuk perseroan terbatas yang pendirinya cukup 1 (satu) orang.

kelebihan yang dimiliki oleh perseroan perorangan adalah Memberikan perlindungan hukum melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan.
Pendiriannya mudah,cukup dengan cara mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak memerlukan akta notaris.

Status badan hukum perseroan perorangan diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan mendapatkan tanda bukti pendaftaran
Biaya yang diperlukan untuk mendirikan perseroan perorangan sangat terjangkau dan sangat mudah hanya dengan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pelaku usaha perorangan bebas menentukan besaran dan kecilnya modal usaha serta dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Persero perorangan tersebut bersifat one-tier dimana pemilik akan menjalankan operasional perseroan sekaligus dapat melakukan pengawasan sendiri dengan
Tarif pajak yang rendah dan disamakan dengan tarif pajak untuk UMKM.

Berbagai kelebihan tersebut membuat perseroan perorangan mendapat respon positif dari kepala daerah, kalangan perbankan, dan utamanya pelaku UMK di hampir seluruh wilayah Indonesia.
Sebelumnya, sosialisasi perseroan perorangan telah dilakukan di Batam, Manado, Medan, Bali, dan Jakarta

Lanjut Cahyo menambahkan, bahwa sosialisasi di NTB memiliki nilai berbeda karena sejak peluncuran di Bali pada tanggal 8 Oktober lalu
perseroan perorangan memasuki babak baru dimana pelaku usaha sudah dapat mendirikan perseroan perorangan yang berstatus sebagai badan hukum, ujarnya (15/10/21)

pelaku UMK yang berbentuk perseroan perorangan untuk mengembangkan usahanya Pelaku UMK akan mendapatkan akses pembiayaan seperti perseroan terbatas pada umumnya , dukungan tersebut sebelumnya tidak eligible dan accessible bagi pelaku UMK, menjadi eligible dan accessible” ucap Cahyo saat sosialisasi (15/10/21)

Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa seorang ekonom dunia, Hernando de Soto, pernah mengatakan bahwa masyarakat itu miskin bukan karena miskin harta, tetapi dimiskinkan oleh aturan negara.

Sebab itu, kebijakan Presiden RI melakukan pembagian sertifikat tanah telah membantu masyarakat yang mengalami kesulitan akibat aturan yang rumit atau berbelit” ujar Gunernur NTB

Lanjut di katakan Gubernur NTB Zulkielflimansyah menjelaskan bahwa terobosan yang diwujudkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen AHU berupa perseroan perorangan akan memberikan kemudahan bagi masyarakat

Tambah dalam penyampaianya bahwa pihaknya akan melakukan sosialisasi perseroan perorangan secara masif sehingga dapat digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat NTB.

Selaku Gubernur provesi NTB ia ucapkan terimakasih kepada Kanwil Kemenkumham NTB serta menyambut baik terobosan Ditjen AHU yang menginisiasi lahirnya perseroan berbadan hukum dengan tanggung jawab terbatas dengan kata lainnya sole proprietorship with limited liability untuk mendukung UMK yang bertujuan memakmurkan rakyat.” tutup Gubernur Zulkifliemansyah ( Red )







  • Bagikan
error: Upss, Janganlah dicopy bang ;-)