Sumbawa, infoaktualnews.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memacu langkah strategis dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Di tengah besarnya potensi yang dimiliki, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa kini bergerak lebih agresif melalui penguatan sinergi bersama Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh jajaran Samsat se-Nusa Tenggara Barat.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Sinergitas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang digelar di Kantor Bapenda Provinsi NTB, Rabu (13/5). Forum penting ini menjadi momentum konsolidasi seluruh Bapenda kabupaten/kota bersama kepala Samsat se-NTB untuk mengevaluasi implementasi dana sinergi sekaligus merumuskan strategi besar meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.
Sekretaris Bapenda Kabupaten Sumbawa, Heri Kusmanto, S.Sos., MM., menegaskan bahwa rakor tersebut bukan sekadar agenda koordinasi administratif, melainkan bagian dari langkah konkret memperkuat pelaksanaan join activity dalam optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB yang menjadi salah satu tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Heri, dana sinergi yang saat ini dijalankan merupakan implementasi nyata dari action plan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Gubernur NTB dengan seluruh kepala daerah, termasuk Bupati Sumbawa. Dalam skema tersebut, pemerintah daerah melalui Bapenda sebagai OPD koordinator pendapatan memiliki kewajiban mengalokasikan anggaran operasional sebesar 2 persen dari nilai opsen PKB dan opsen BBNKB pada tahun anggaran berjalan.
“Rakor ini menjadi ruang evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran tahun 2025 sekaligus penyusunan strategi penganggaran tahun 2026 agar pelaksanaan sinergitas lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan daerah,” ujar Heri.
Ia membeberkan, Kabupaten Sumbawa sejatinya memiliki potensi luar biasa dari sektor pajak kendaraan. Berdasarkan data existing, jumlah kendaraan bermotor di daerah ini mencapai 175.132 unit. Namun, fakta yang menjadi perhatian serius adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih relatif rendah, di mana baru sekitar 40 persen pemilik kendaraan yang tercatat aktif dan taat membayar pajak.
Angka tersebut menjadi pekerjaan rumah besar yang harus dituntaskan bersama. Sebab, rendahnya kepatuhan tidak hanya berdampak pada minimnya pendapatan daerah, tetapi juga berpengaruh terhadap kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
“Ini adalah PR besar kita bersama. Bagaimana ke depan kita merumuskan pola yang tepat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak, khususnya pemilik kendaraan bermotor,” tegas Heri.
Dalam dua tahun terakhir sejak penandatanganan PKS, Bapenda Sumbawa disebut telah melakukan berbagai terobosan nyata untuk mendorong peningkatan pembayaran pajak kendaraan. Tidak hanya melalui pendekatan administratif, tetapi juga dengan strategi yang lebih humanis, inovatif, dan dekat dengan masyarakat.
Berbagai langkah yang telah dilakukan meliputi penguatan sosialisasi masif ke berbagai lapisan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, hingga menghadirkan inovasi reward bagi wajib pajak. Salah satu program unggulan yang kini menjadi perhatian adalah pelayanan Samsat outdoor melalui kegiatan Car Free Night setiap malam Minggu di Lapangan Pahlawan Sumbawa.
Melalui layanan jemput bola tersebut, masyarakat tidak hanya dimudahkan dalam mengakses pembayaran pajak, tetapi juga diberikan berbagai merchandise menarik sebagai bentuk apresiasi bagi wajib pajak yang patuh. Strategi ini dinilai efektif membangun kedekatan emosional sekaligus menumbuhkan budaya sadar pajak di tengah masyarakat.
Bapenda Sumbawa meyakini, pendekatan kolaboratif antara pemerintah provinsi, kabupaten, Samsat, dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam mendorong optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB secara berkelanjutan.
Ke depan, sinergitas ini diharapkan bukan hanya mampu meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak, tetapi juga menjadi motor penggerak peningkatan PAD Kabupaten Sumbawa demi memperkuat pembangunan daerah, memperluas layanan publik, dan mewujudkan tata kelola pendapatan yang semakin modern, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan potensi ratusan ribu kendaraan yang ada, Sumbawa sesungguhnya menyimpan kekuatan fiskal besar. Kini, tantangannya adalah bagaimana seluruh elemen bergerak bersama menjadikan pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi bagian dari kontribusi nyata membangun Tau Tana Samawa yang lebih maju. (*)












