LOMBOK TIMUR NTB – InfoAktualNews.com Polemik kematian Niken Hafizoh Anggraini, seorang guru swasta di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Sakra Barat, memasuki babak baru. Setelah melakukan penelusuran terhadap rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum meninggalnya pasien, Ketua IT99 Indonesia, Hadiyat Dinata, melontarkan kritik keras terhadap pelayanan kesehatan, sistem rujukan pasien, hingga pengawasan pemerintah daerah terhadap fasilitas kesehatan di Lombok Timur.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak keluarga, Puskesmas Rensing, dan beberapa tenaga kesehatan di RSUD Patuh Karya Keruak, Niken awalnya datang ke rumah sakit pada Selasa (2/6/2026) untuk menjalani pemeriksaan USG guna mengetahui perkiraan waktu persalinan. Menurut keluarga, setelah pemeriksaan dilakukan, Niken diminta tetap berada di rumah sakit dengan alasan proses persalinan diperkirakan akan segera berlangsung.
Pada malam harinya, kontraksi alami disebut belum terjadi karena diduga belum memasuki waktu persalinan. Namun, pasien dikabarkan mendapatkan tindakan medis berupa pemberian obat perangsang kontraksi lebih dari dua kali. Meski demikian, tidak terjadi kontraksi maupun peningkatan pembukaan jalan lahir.
“Semalam tidak ada kontraksi dan perkembangan bukaan jalan lahir. Pasien seharusnya bisa pulang terlebih dahulu untuk beraktivitas seperti biasa. Ada kesan pemaksaan untuk melahirkan,” ujar Dinata.
Hingga keesokan harinya bayi belum juga lahir. Sekitar pukul 11.00 Wita, dokter memutuskan untuk melakukan operasi caesar, yang kemudian dilaksanakan sekitar pukul 13.00 Wita.
Keputusan tersebut menjadi salah satu poin yang dipertanyakan oleh Dinata.
“Masyarakat berhak mengetahui dasar pertimbangan medis yang digunakan. Apakah seluruh alternatif yang tersedia telah dipertimbangkan secara maksimal sebelum tindakan operasi dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab secara terbuka,” katanya.
Namun perhatian publik tidak hanya tertuju pada keputusan operasi. Sorotan juga mengarah pada penanganan pascaoperasi yang, menurut keluarga, menimbulkan sejumlah pertanyaan.
Setelah operasi dilakukan, sekitar pukul 16.00 Wita pasien disebut mulai mengeluhkan nyeri hebat seiring berkurangnya efek anestesi. Keluarga mengaku melihat kondisi Niken terus melemah dan wajahnya semakin pucat.
Menurut informasi yang diterima IT99, pasien mengalami penurunan kadar hemoglobin (Hb) hingga sekitar 7 g/dL dan membutuhkan transfusi darah. Namun pada saat itu, stok darah yang dibutuhkan disebut belum tersedia sehingga transfusi belum dapat dilakukan.
IT99 mempertanyakan apakah seluruh langkah antisipasi terhadap risiko operasi telah dipersiapkan secara optimal sejak awal.
“Jika memang terdapat risiko perdarahan dalam operasi, publik tentu ingin mengetahui bagaimana kesiapan fasilitas dan prosedur mitigasi yang telah disiapkan rumah sakit sebelum tindakan dilakukan,” kata Dinata.
Menurut kronologi yang disampaikan keluarga, kondisi kesadaran pasien terus menurun hingga malam hari. Keluarga mengaku beberapa kali meminta agar pasien segera mendapatkan penanganan lanjutan atau dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lebih lengkap.
Proses rujukan kemudian dilakukan ketika kondisi pasien disebut sudah semakin kritis. Menurut keluarga, keputusan rujukan tersebut juga dilakukan setelah adanya desakan dari pihak keluarga.
Pasien diberangkatkan menuju RSUD dr. R. Soedjono Selong sebagai rumah sakit rujukan utama di Lombok Timur sekitar pukul 23.00 Wita. Namun dalam perjalanan, kondisi pasien terus memburuk hingga kehilangan kesadaran. Setelah tiba di rumah sakit tujuan, tim medis IGD disebut melakukan upaya resusitasi selama kurang lebih 30 menit. Namun nyawa pasien tidak berhasil diselamatkan.
Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan yang lebih luas mengenai sistem rujukan pasien di Lombok Timur.
Dinata menilai mekanisme rujukan yang mengharuskan adanya koordinasi dan persetujuan administratif tertentu perlu dievaluasi apabila berpotensi memperlambat penanganan pasien dalam kondisi darurat.
“Ketika fasilitas kesehatan memutuskan merujuk pasien, artinya ada keterbatasan kemampuan penanganan. Dalam situasi kritis, keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama dan setiap prosedur harus dievaluasi agar tidak menghambat kecepatan layanan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap sistem respons rumah sakit rujukan utama agar pasien dalam kondisi kritis dapat memperoleh penanganan secepat mungkin.
Tak hanya itu, Dinata menilai Pemerintah Kabupaten Lombok Timur perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pelayanan kesehatan daerah.
Menurutnya, berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang muncul dari waktu ke waktu harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas layanan, serta membenahi sistem rujukan yang ada.
*Dua Kali Hearing Tak Direspons*
Di tengah polemik yang berkembang, Dinata mengungkapkan bahwa Forum Komunikasi dan Kajian Masyarakat Nusa Tenggara Barat (FKKM NTB) bersama IT99 Indonesia telah dua kali melayangkan surat permohonan hearing kepada manajemen RSUD Patuh Karya Lombok Timur.
Namun hingga saat ini, menurutnya, belum ada tanggapan resmi yang diterima.
“Kami sudah dua kali mengirim surat permintaan hearing secara resmi untuk meminta penjelasan dan klarifikasi. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang. Namun sampai sekarang belum ada respons yang memadai,” ujarnya.
Menurut Dinata, dalam kasus yang telah menjadi perhatian publik, keterbukaan informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan kesehatan.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin berspekulasi mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam kasus tersebut. Namun seluruh rangkaian peristiwa, menurutnya, perlu ditelusuri secara objektif oleh pihak yang berwenang, terlebih karena terdapat indikasi dugaan pelanggaran terhadap prosedur maupun standar pelayanan yang berlaku.
*FKKM NTB dan IT99 Siapkan Langkah ke DPRD*
Karena hearing yang diajukan belum mendapatkan respons, FKKM NTB bersama IT99 Indonesia kini menyiapkan langkah lanjutan dengan meminta DPRD Lombok Timur menggunakan fungsi pengawasannya.
Pihaknya berencana melayangkan surat resmi kepada DPRD Lombok Timur guna meminta digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik kematian Niken Hafizoh Anggraini.
Dalam forum tersebut, mereka akan meminta DPRD memanggil Direktur RSUD Patuh Karya untuk memberikan penjelasan secara terbuka di hadapan publik.
Selain itu, mereka juga akan meminta kehadiran Ombudsman RI Perwakilan NTB, Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Kesehatan, serta pihak-pihak terkait lainnya guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pelayanan medis, prosedur rujukan, dan tata kelola pelayanan yang diterapkan dalam kasus tersebut.
“Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jika tidak ditemukan kesalahan, maka harus dijelaskan secara terbuka. Tetapi jika ada temuan yang memerlukan evaluasi atau tindak lanjut, maka harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” tegas Dinata.
Ia menambahkan bahwa tragedi yang menimpa Niken bukanlah kejadian tunggal. Dalam rentang waktu yang hampir bersamaan, terdapat beberapa kasus kematian pascaoperasi caesar di sejumlah rumah sakit di Lombok Timur yang masih dalam proses investigasi oleh timnya.
Menurutnya, kasus Niken harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan di Lombok Timur.
“Kasus ini tidak boleh berhenti hanya sebagai kabar duka. Harus ada keberanian untuk membuka fakta secara transparan agar kepercayaan publik tetap terjaga dan peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang,” pungkasnya.
(Tim Redaksi)
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
